Dilema Mitologisasi vis-à-vis Demitologisasi dalam Sejarah Indonesia

Aditya N. Widiadi

Abstrak: Sejarah Indonesia adalah sejarah yang penuh dengan mitos. Kecuali historiografi tradisional yang memang secara sadar memasukkan mitos dalam historiografinya, ternyata sejarah modern dan posmodern yang diusahakan secara rasional ternyata terjebak ke dalam mitos pula. Tulisan ini mengafirmasi pemikiran Max Horkheimer tentang dilema usaha manusia rasional, yang ternyata juga dijumpai dalam usaha manusia ketika mencoba merekonstruksi sejarahnya secara rasional.

Kata kunci: Sejarah Indonesia, Mitologisasi, Demitologisasi,

Sejarah itu bukan mitos!. Demikian salah satu definisi sejarah secara negatif menurut Kuntowijoyo (1999:7). Diktum ini merupakan kata-kata sakti yang harus dipegang teguh oleh para sejarawan profesional. Kelompok ini—yang oleh Sutherland (2008:34) disebut sebagai sejarah profesional modern (modern professional history)—menekankan pada peran penting penggunaan ilmu pengetahuan Barat sebagai metode untuk menyusun sejarah “nyata.” Sejarah “nyata” adalah rekonstruksi dari “apa yang sebenarnya terjadi” yang dipelopori oleh Leopold von Ranke.

Kelompok sejarawan profesional dengan tegas menuntut dipisahkannya mitos dengan fakta, sebagai antitesis atas keberadaan sejarah tradisional yang seringkali mengawinkan mitos dan fakta. Kaum sejarawan profesional tidak mengakui sama sekali hubungan kekerabatan antara mitos dan fakta, dengan berusaha menciptakan “missing link” antara keduanya. Mereka seolah lupa bahwa secara genetikal, sejarah merupakan anak turun mitos setelah melalui berbagai tahap evolusi dalam menghadapi seleksi jaman. Sejatinya, sejarah merupakan hasil evolusi dari mitos yang dirasionalisasi, bahkan gen-gen dalam sejarah dewasa ini masih mengandung unsur mitos.

Tulisan ini sebagian besar dipengaruhi oleh pemikiran Max Horkheimer (dalam Sindhunata, 1983) mengenai kegagalan usaha manusia rasional yang macet dan gagal, sehingga terjebak dalam keirasional-irasionalan yang baru. Menurut Horkheimer, mitos yang irasional ternyata merupakan usaha manusia yang rasional, sedangkan usaha manusia yang rasional ternyata mitos yang irasional. Dengan demikian, usaha manusia rasional tidak akan berhasil menghilangkan mitos, malah secara niscaya usaha itu pasti akan mengakibatkan mitos.

Tulisan ini secara afirmatif mencoba untuk membuktikan pemikiran Horkheimer dalam ranah sejarah, khususnya sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia adalah sejarah yang penuh dengan mitos. Ketika historiografi tradisional dominan, yang ditandai dengan keberadaan babad, hikayat, tambo, dan sebagainya, mitos tidak diperlakukan sebagai unsur yang najis dalam historiografi mereka. Namun pada masa historiografi modern mengambil posisi sentral, dan historiografi tradisonal terlempar ke periphery, maka historiografi yang disebut pertama memperlakukan mitos sebagai dosa besar yang wajib dihindari dalam penulisan sejarah. Saat ini ketika kemapanan historiografi modern digugat dan didekonstruksi oleh aliran posmodernisme, tampaklah bahwa usaha historiografi modern sebenarnya masih menghasilkan mitos-mitos baru dalam wajah manifestasi yang rasional. Pada titik ini, kelak kita akan melihat bahwa posmodernisme sendiri ternyata akan menghasilkan mitos-mitos baru yang irasional dalam sejarah Indonesia.

Dinamika Mitos dalam Sejarah

Mitos berasal dari bahasa Yunani mythos, yang berarti dongeng (Kuntowijoyo, 1999:7). Lama sebelum manusia menulis sejarah secara ilmiah, mitos telah lebih dulu hadir dan mampu menjawab pertanyaan “wie es eigentlich gewesen,” yaitu bagaimana sesuatu sesungguhnya bisa terjadi (Kartodirdjo, 1982:16). Dengan kata lain, secara historis, sebenarnya mitos adalah nenek moyang sejarah. Keduanya sama-sama berupaya menceritakan masa lalu dengan caranya masing-masing.

Kuntowijoyo (1999:8) membedakan mitos dan sejarah hanya pada dua titik singgung. Pertama, mitos memiliki unsur waktu yang tidak jelas. Berbeda dengan sejarah yang menekankan pada keberadaan unsur waktu yang kronologis, justru mitos mengabaikan peranan waktu sama sekali. Mitos tidak memiliki perhatian pada awal, akhir, kapan suatu peristiwa terjadi, atau suatu urutan masa tertentu yang kronologis. Ia sengaja tidak menjelaskannya secara tegas karena bagi mitos bukan waktu yang terpenting dalam menjelaskan kapan suatu peristiwa terjadi, melainkan lebih mengutamakan apa dan bagaimana sesuatu terjadi. Kartodirdjo (1982:16) menilai, mitos lebih berfungsi untuk membuat masa lalu bermakna dengan memusatkan kepada bagian-bagian masa lampau yang mempunyai sifat tetap dan berlaku secara umum, karenanya dalam mitos tidak ada unsur waktu yang jelas.

Titik singgung yang kedua, terletak pada anggapan bahwa mitos memuat kejadian yang tidak masuk akal—menurut sudut pandang orang masa kini. Pada titik inilah, sejarawan modern dengan arogan menganggap mitos tidak layak menjadi bagian dari sejarah. Sejarah modern mengklaim bahwa ia mampu menjelaskan masa lalu menurut standar rasio yang berlaku di masa sekarang. Mitos yang seringkali menjelaskan masa lalu yang kabur dari pandangan manusia, akhirnya dibalut dengan berbagai takhayul untuk menjelaskan suatu fenomena. Inilah usaha manusia rasional untuk menjelaskan masa lalu. Sebagai contoh kasus, ada mitos dogmatis—yang diimani oleh agama-agama besar saat ini—bahwa manusia pertama yang ada di dunia adalah Adam dan Hawa yang diciptakan dari tanah. Namun kapan Adam dan Hawa diciptakan dan kapan mereka diturunkan ke dunia? tidak terdapat petunjuk waktu yang jelas untuk menjawab pertanyaan ini. Pun pertanyaan, bagaimana tanah bisa menjadi manusia juga tidak akan pernah bisa dijawab oleh rasio manusia dewasa ini. Meski demikian, manusia yang beriman bisa menjelaskan tentang bagaimana mereka diciptakan dan mengapa mereka diturunkan ke dunia secara lengkap dan mendetil walau tanpa disertai penunjuk waktu kapan peristiwa itu terjadi.

Menurut Horkheimer (dalam Sindhunata, 1982:123-124), mitos adalah keirasionalan, takhayul atau khayalan, pendeknya sesuatu yang tak berada dalam kontrol kesadaran dan rasio manusia. Yang perlu dipahami, bahwa mitos sebenarnya merupakan percobaan-percobaan manusia untuk mencari jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya tentang alam semesta, tentang dirinya sendiri. Dalam mitologi Yunani, seperti yang dituturkan dalam syair-syair Heseidos, Pherekydes, dan Homeros, memang mereka sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan manusia tentang alam semesta itu, tapi jawaban yang diberikan justru dalam bentuk mitos yang meloloskan diri dari tiap-tiap kontrol pihak rasio. Baru pada abad enam sebelum Masehi, mitos digebrak oleh rasio, dan sejak saat itu orang mulai mencari-cari jawaban rasional tentang problem-problem yang diajukan alam semesta. Logos (akal budi, rasio) sudah mengemansipasikan diri dari mitos. Horkheimer lebih menunjuk titik ini sebagai awal aufklarung bukan abad kedelapan belas Masehi. Maka otoritas dewa-dewa dalam mitos secara perlahan digusur oleh pengertian rasional manusia. Bagi Anaxagoras, pelangi bukan lagi merupakan titian dewi jelita yang sedang bertugas sebagai duta bagi dewa-dewa lain, tapi pelangi adalah pantulan cahaya matahari dalam awan-awan (Sindhunata, 1982:69-70).

Ketika rasional diutamakan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan manusia akan diri dan alamnya, maka terjadilah revisi total melalui proses demitologisasi. Demitologisasi merupakan upaya-upaya sadar untuk menghilangkan mitos dengan cara memberi jawaban alternatif yang lebih rasional dan diterima oleh logika manusia. Tentu setiap peradaban memiliki periode yang berbeda-beda sebagai titik peralihan tahap mitos ke rasional.

Hubungan mitos dengan sejarah dengan demikian mengalami pasang surut sesuai dengan jiwa zaman yang berlaku. Pada awalnya, mitos dengan sejarah tidak bisa dibedakan dengan tegas karena keduanya berupaya untuk menjelaskan masa lalu sesuai dengan kemampuan dalam eksplanasi yang bisa dijangkau manusia kala itu. Ketika mitos dinegasikan akibat menguatnya posisi rasio dalam menjelaskan masa lalu, mitos akhirnya dicampakkan oleh sejarah. Bahkan sejarah tidak mengakui hubungan kekerabatannya dengan mitos. Sejarah akhirnya memadu kasih secara monogami dengan rasio, untuk menjelaskan masa lalu manusia. Ironisnya, rasio yang dipakai manusia dalam menjelaskan masa lalunya, terkadang—untuk tidak mengatakan selalu—terjebak dalam upaya untuk menciptakan masa lalu sesuai dengan harapannya. Secara tidak sadar, manusia menciptakan mitos-mitos baru dalam penulisan sejarahnya. Mengenai bukti bahwa manusia secara tidak sadar—maupun sadar—menciptakan mitos dalam sejarah yang rasional, akan dibahas pada bagian berikutnya dengan contoh kasus pada sejarah Indonesia.

Kondisi yang semacam ini, adalah sejalan dengan pemikiran Horkheimer. Menurutnya, usaha manusia rasional adalah mitos, sebab usaha manusia rasional tidak dapat berdiri sendiri, tidak otonom, tidak dapat mengenal dirinya sendiri: usaha manusia rasional itu terjadi, ada, dan mengenal dirinya hanya berkat dan di dalam mitos. Dengan kata lain, usaha manusia rasional itu niscaya atau tidak dapat tidak adalah mitos sendiri. Sebaliknya, pada hakekatnya mitos itu adalah usaha manusia rasional, sebab tanpa usaha manusia rasional mitos tidak akan mengenal dirinya sebagai mitos. Baru dengan usaha manusia rasional mitos terjadi, ada dan mengenal dirinya sebagai mitos. Jadi mitos juga tidak otonom, tidak dapat berdiri sendiri, tidak dapat mengenal dirinya sendiri: mitos terjadi, ada, dan mengenal dirinya sendiri hanya berkat dan di dalam usaha manusia rasional. Dengan kata lain, mitos niscaya atau tidak dapat tidak adalah usaha manusia rasional sendiri (Sindhunata, 1982:124).

Bukti yang lain, adalah keberadaan aliran posmodernisme yang mengkritik habis sejarah yang mengklaim dirinya rasional dan terbebas dari mitos, ternyata mengandung berbagai mitos sebagai upaya pengagungan terhadap masa lalu dan dirinya sendiri. Dekonstruksi yang ditawarkan oleh posmodernisme, membawa harapan rasional yang baru untuk menghapuskan mitos dalam sejarah modern. Celakanya, posmodernisme kelak akan terbukti hanya membawa mitos baru belaka.

Mitologisasi dalam Sejarah Indonesia

Pada bagian ini penulis akan mencoba untuk memaparkan bukti-bukti adanya mitos dalam sejarah dengan mengambil kasus pada sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia yang dimaksud dalam tulisan ini adalah segala hasil penulisan sejarah yang terkait dengan Indonesia, baik yang dibuat sebelum maupun sesudah Indonesia merdeka. Tentunya dengan pengecualian terhadap sejarah Indonesia yang dihasilkan historiografi tradisional, karena unsur mitos dalam historiografi tradisional tidak dinegasikan bahkan melebur dengan fakta sejarah. Maka tentu beberapa mitos yang coba diuraikan dalam ruang yang terbatas ini adalah sejarah Indonesia hasil historiografi modern yang mengklaim dirinya telah melepaskan diri dari mitos dan bekerja sepenuhnya dengan fakta.

Untuk memudahkan pembahasan, maka mitologisasi dalam sejarah Indonesia ini dipaparkan dalam tiga bagian berikut:

1. Mitos dalam Sejarah Neerlandosentris

Sejarah Indonesia yang dihasilkan oleh historiografi dengan perspektif Neerlandosentris atau yang yang disebut juga dengan historiografi kolonial adalah sejarah yang dihasilkan oleh sejarawan-sejarawan Barat, khususnya Belanda, yang dihasilkan pada masa pra kemerdekaan mengenai keadaan historis negeri Hindia-Belanda. Para sejarawan ini dapat dikategorikan sebagai sejarawan profesional hasil didikan berbagai universitas ternama di Eropa dan berbagai penjuru dunia, sehingga layak dikategorikan sebagai sejarah profesional modern.

Mereka dengan sadar mengagung-agungkan rasio dan sebagian lagi mengujat habis-habisan mitos dalam historiografi tradisional yang dihasilkan pribumi. Sejarawan profesional ini sama sekali tidak menyadari bahwa usaha rasional mereka ternyata juga menghasilkan mitos-mitos baru dalam historiografinya. Beberapa mitos yang dihasilkan oleh sejarah neerlandosentris ini diantaranya adalah sebagai berikut.

a. Mitos Peranan Bangsa Eropa

Historiografi kolonial bertitik puncak pada karya lima jilid dari Stapel, Geschiedenis van Nederlandsch-Indie, 1938-1940. Dua jilid bercerita tentang kerajaan-kerajaan lama di Jawa yang berdasarkan Hindu dan Islam, lantas situasi berubah dengan tiba-tiba dengan kedatangan Belanda. Jilid ketiga dan seterusnya menjadikan Belanda sebagai pemain utama, sedangkan penduduk pribumi terpinggirkan. Belanda menjadi pelaku utama yang mewakili pencerahan, kemajuan, dan kemampuan melindungi kepentingan penduduk asli (Nordholt, Purwanto, Saptari, 2008:7).

Historiografi kolonial dengan sendirinya selalu menonjolkan peranan bangsa Belanda dan memberi tekanan pada aspek politis, ekonomis, dan institusional. Hal ini merupakan perkembangan secara logis dari situasi kolonial di mana penulisan sejarah terutama mewujudkan sejarah dari golongan yang dominan beserta lembaga-lembaganya. Interpretasi dari jaman kolonial cenderung untuk membuat mitologisasi dari dominasi itu, dengan menyebut perang-perang kolonial sebagai usaha pasifikasi daerah-daerah, yang sesungguhnya mengadakan perlawanan untuk mempertahankan masyarakat dan kebudayaannya (Kartodirdjo, 1982:19-20).

Historiografi Neerlandosentris dengan demikian, sebesar apapun mereka mengaku mengutamakan rasio dan logika dalam penulisan sejarah, ternyata juga terperosok dengan usaha menciptakan mitos dalam sejarah. Upaya mengagungkan diri dan bangsanya untuk kemudian melegitimasi perannya sebagai penguasa di Hindia-Belanda pada hakekatnya adalah upaya mitologisasi dalam sejarah. Hal ini mengindikasikan bahwa usaha rasional mereka terjebak dalam penciptaan mitos.

b. Mitos Peranan Bangsa Pribumi

Berkebalikan dengan pencitraan diri sendiri, maka penggambaran bangsa pribumi dalam historiografi Neerlandosentris selalu diposisikan sebagai warga kelas paling bawah, masih biadab sehingga layak untuk diperintah dan diperadabkan, pencitraan pribumi malas, dan sebagainya. Dalam historiografi Neerlandosentris, pribumi hanya mendapat peran figuran dalam panggung sejarah. Secara sistematis, terstruktur, dan masif sebenarnya pencitraan semacam ini adalah upaya membuat mitos dalam usaha rasional mereka menciptakan historiografi yang mereka cap modern.

c. Mitos Penjajahan 350 Tahun

Mitos yang paling sering didengungkan oleh pihak pemerintah Hindia-Belanda dan mewarnai historiografi Neerlandosentris adalah mengenai “fakta” bahwa Belanda telah menjajah Indonesia selama 350 tahun. Mitos ini sebenarnya dilatarbelakangi oleh pernyataan Gubernur Jenderal B.C. de Jonge yang pada 1936 menyatakan “Kami orang Belanda sudah berada di sini tiga ratus tahun dan kami akan tinggal di sini tiga ratus tahun lagi.” Ucapan ini secara implisit sebenarnya adalah ucapan yang seakan-akan menantang kaum pergerakan kebangsaan waktu itu (Lapian dalam Resink, 1987:xi).

Pernyataan de Jonge, secara letterlijk, sebenarnya benar apabila yang dimaksud bahwa orang Belanda telah menginjakkan kaki di wilayah tertentu Nusantara semenjak tiga ratus tahun sebelumnya. Ambillah sebagai patokan datangnya armada de Houtman pada 1596 atau pendirian VOC pada 1602. Namun pernyataan tersebut adalah berlebihan bila dimaksudkan sebagai Belanda telah menjajah Indonesia selama 300 tahun. Permasalahan yang muncul adalah berkisar pada realita bahwa semenjak orang Belanda pertama menginjakkan kaki di Nusantara, mereka tidak langsung menjajah tapi hanya mengadakan hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan setempat. Kedua, permasalahan bahwa Belanda tidak menjajah keseluruhan wilayah Nusantara selama tiga ratus tahun. Masih terdapat vorstenlanden tertentu yang belum menyatakan tunduk hingga awal abad keduapuluh.

Menurut Asvi Warman Adam (2007:9-13), peruntuh mitos penjajahan 350 tahun ini adalah Resink. G.J. Resink (1987), berdasarkan studi hukum internasional, telah membuktikan bahwa sesungguhnya Belanda tidak berada di sini selama tiga ratus tahun apabila yang dimaksudkan dengan “di sini” adalah sebagai seluruh kepulauan Indonesia. Resink secara tidak sengaja menemukan sejumlah pernyataan ahli ilmu hukum dari tahun 1870 dan 1910, yang pada masa antara 1910 dan 1950 banyak diabaikan oleh kebanyakan pengarang. Dalam Regeeringsreglement 1854 pasal 44 memberi kewenangan kepada Gubernur Jenderal untuk menyatakan perang, mengadakan “perdamaian dan perjanjian-perjanjian lain” dengan raja-raja dan bangsa-bangsa Hindia dengan memperhatikan perintah-perintah raja. Dari perundingan-perundingan mengenai pasal ini dalam Parlemen Belanda dapat disimpulkan, sebagai mana dinyatakan Menteri Jajahan kala itu, bahwa “di dalam atau berdekatan” dengan Hindia Belanda terdapatlah “raja-raja Hindia yang merdeka,” biarpun jumlahnya “amat sedikit.” Dari pernyataan tersebut sebenarnya sudah mengindikasikan bahwa sampai awal abad keduapuluh sekalipun, Belanda masih tidak menguasai keseluruhan Hindia-Belanda sepenuhnya.

Apapun bantahan Resink dan berapa pun lama penjajahan Belanda di Nusantara, tulisan ini tidak terlalu menaruh perhatian. Penulis lebih berminat untuk menunjukkan bahwa terdapat mitos dalam sejarah Neerlandosentris meski sudah menekankan pada rasio dan ilmu pengetahuan modern. Termasuk dalam pembuatan mitos bahwa Belanda sudah menjajah Nusantara ratusan tahun, untuk itu masih berhak memerintah ratusan tahun lagi.

Mitos ini, terlepas dari benar-tidaknya secara faktual, ternyata juga mempengaruhi dan diyakini oleh bangsa pribumi. Namun dengan semangat yang berkebalikan bahwa penjajahan ratusan tahun itu harus segera dihentikan. Kecuali itu, mitos ini juga sudah bersinergi dengan mitos lokal dari ramalan Jayabaya yang meramalkan bahwa bangsa penjajahan Belanda akan segera berakhir dengan kedatangan “bangsa kulit kuning yang hanya akan menjajah seumur jagung.”

Demikianlah maka sebenarnya dalam sejarah Neerlandosentris masih belum bisa melepaskan dirinya dari mitos dan menggunakan rasio secara murni. Bahkan mereka sengaja menciptakan mitos mengenai superioritas bangsa Belanda dan mitos minderwaardigheid bangsa Indonesia. Mitos yang diciptakan berfungsi membuat masa lalu bermakna dan berguna bagi kepentingan pihak penguasa, adapun mengenai penekanan pada aspek waktu adalah urusan belakangan.

2. Mitos dalam Sejarah Indonesiasentris

Sejarah Indonesiasentris adalah antitesis dari sejarah Neerlandosentris. Apabila versi arus utama Belanda mengenai sejarah Hindia-Belanda mengagung-agungkan pasifikasi dan kemajuan. Sebaliknya, narasi nasionalis berpusat pada perjuangan untuk mewujudkan negara demokrasi sekuler yang berakar dalam identitas bersama (dan baru). Sementara, dari sisi hal yang ditekankan dan struktur, sebenarnya kedua perspektif sejarah itu sebagian besar identik satu sama lain. Hal yang dilukiskan sebagai keburukan (kejahatan atau fanatik) dalam narasi Belanda menjadi kepahlawanan dalam versi nasionalis (perjuangan tanpa pamrih). Namun, fokus utama tetap sama, yakni negara dan pengalaman kolonial (Sutherland, 2008:40). Sebagaimana visi Neerlandosentris, visi Indonesiasentris juga mencari legitimasi dengan cara menjanjikan pembangunan.

Wujud sejarah Indonesiasentris dalam sejarah Indonesia bermetamorfosis menjadi Sejarah Nasional. Sejarah nasional menggunakan dekolonisasi sebagai prinsip dasar dari Indonesiasentrisme untuk membangun wacana sekaligus perspektif yang menjadikan historiografi sekedar sebagai alat penghujat dan menggunakan masa lalu sebagai tameng pembenaran (Purwanto, 2006). Segala yang berbau kolonial adalah salah, dan segala yang bercitarasa nasional adalah kebenaran.

Pada awal kemerdekaan, ketika euforia revolusi masih mewarnai langit Indonesia, sejarah Indonesiasentris menjadi satu-satunya cara untuk mewadahi semangat kemerdekaan dalam sejarah. Tidak boleh tidak, mereka yang dianggap pahlawan pada sejarah Neerlandosentris harus turun kasta menjadi penjahat dan pecundang. Sebagai contoh, sebutlah nama Hendrik Merkus de Kock (1779-1845), sebagai Letnan Gubernur Jenderal dan panglima tertinggi pasukan militer Hindia Belanda selama perang jawa, tentu dimasukkan sebagai pahlawan dalam perspektif Neerlandosentris karena berjasa memadamkan perang jawa. Sebaliknya, ketika Indonesiasentris berjaya, de Kock adalah penjahat perang yang menjajah Indonesia. Gambaran yang serupa juga dialami oleh Diponegoro. Hanya saja yang terjadi sebaliknya, pada perspektif Neerlandosentris Diponegoro dianggap sebagai pemberontak namun perspektif Indonesiasentris menganggapnya sebagai pahlawan.

Kondisi yang semacam ini jelas membuktikan bahwa manusia dalam menuliskan sejarahnya masih belum bisa menggunakan rasionya secara penuh. Ia masih terbelenggu untuk menciptakan mitos dalam sejarah. Manusia menggunakan masa lalu yang dibungkus mitos untuk melegitimasi kondisi masa kini dengan harapan bisa memperoleh keuntungan di masa depan.

3. Mitos dalam Sejarah Orde Baru

Pada masa orde baru, perspektif historiografi dalam sejarah Indonesia masih dalam pola Indonesiasentris. Hanya saja, karena jiwa jaman tidak lagi dipenuhi euforia revolusi pasca kemerdekaan, maka sejarah Indonesia tidak lagi terlalu menghujat segala sesuatu yang berbau Barat pada umumnya, Belanda pada khususnya. Saat itu sejarah sengaja dipakai sebagai alat untuk melegitimasikan posisi penguasa. Penguasa di sini adalah Soeharto beserta militernya. Dalam kondisi yang demikian, lagi-lagi sejarah digunakan digunakan untuk menciptakan mitos-mitos baru melalui penulisan sejarah modern dalam bentuk grand narrative (Sutherland, 2008:34), sebuah narasi dominan yang menampilkan sejarah yang berpuncak pada kejayaan modernitas negara-bangsa atau pada pribadi dan institusi tertentu pada negara-bangsa tersebut.

Mitos dalam sejarah Orde Baru berpusat pada “kesucian” militer sebagai institusi dan Soeharto sebagai pribadi. Menurut Nordholt (dalam McGregor, 2008:xviii), ciri dari historiografi nasional yang dibentuk selama masa Orde Baru Soeharto adalah sentralitas negara yang diejawantahkan oleh militer. Sejarah nasional disamakan dengan sejarah militer dan produksi sejarah dikendalikan oleh negara dan militer. Beberapa dampaknya ialah bahwa, misalnya, cerita tentang revolusi nasional akhirnya memfokuskan pada peran menentukan dari militer dengan menyingkirkan pelaku sejarah yang lain. Menurut pandangan sejarah ini, revolusi kemerdekaan ditentukan militer, dan sepanjang periode tahun 1950an militerlah yang menyelamatkan bangsa dari “disintegrasi,” dengan mengabaikan fakta bahwa militer memainkan perang penting dalam pemberontakan-pemberontakan di daerah. Pada akhirnya versi militer tentang kejadian di tahun 1965 mendominasi historiografi periode tersebut dan melegitimasi naiknya rezim Orde Baru.

Menurut Katharine E. McGregor (2008), upaya mitologisasi sejarah yang dilakukan pemerintah Orde Baru telah berlangsung sejak awal berdirinya rezim sampai jatuhnya Soeharto, dan peran sentral dalam pembuatan sejarah yang semacam ini adalah tanggung jawab Nugroho Notosusanto dan Pusat Sejarah ABRI. Terdapat beberapa hal yang menunjukkan bahwa militer—khususnya Angkatan Datar—berusaha untuk mencitrakan dirinya sebagai pihak yang paling benar dan tidak pernah salah. Pertama, mengeluarkan berbagai penulisan sejarah terkait peristiwa percobaan kudeta 1965 (McGregor, 2008:119-132). Salah satu tulisan Nugroho Notosusanto (1968) yang ditulis bersama Saleh, dijadikan versi resmi negara sekaligus sebagai buku putih—terlepas dari warna sampulnya yang memang putih—adalah “The Coup Attempt of the ‘September 30 Movement’ in Indonesia.” Berdasarkan bukti di persidangan, buku ini menyimpulkan bahwa semua yang terlibat dalam Gerakan 30 September adalah anggota PKI atau dikelola PKI.

Usaha kedua adalah melalui usaha mengabadikan peristiwa sejarah—versi militer tentunya—dengan cara membuat berbagai monumen dan museum. Sebagai contoh, adalah pendirian Museum Monumen Pancasila Sakti, yang secara ironis mengabadikan Lubang Buaya untuk membuktikan kekejaman-kekejaman PKI sekaligus jasa militer dalam menumpas gerakan tersebut (McGregor, 2008:168-173). Di samping itu adalah pembuatan diorama dan relief dalam berbagai monumen dan museum, yang diciptakan sesuai dengan tafsiran militer atas masa lalu. Ketiga, memanfaatkan film untuk memitoskan diri militer dan Soeharto, seperti dalam film Pengkhianatan Gerakan 30 September (McGregor, 2008:173-179), Janur Kuning, Serangan Fajar, Mereka Kembali, Bandung Lautan Api, dan Pangsar Soedirman.

Keempat, untuk mengabadikan mitos-mitos yang telah dibuat rezim Orde Baru maka diperlukan sarana pendidikan untuk mewariskan sejarah yang telah diciptakan kepada generasi muda. Usaha ini dilakukan melalui penyusunan buku babon Sejarah Nasional Indonesia dalam enam jilid, dimana upaya mitologisasi sejarah sangat terasa pada jilid terakhir. Kecuali itu, pewarisan mitos peran militer ini juga mendapat porsi besar dalam pendidikan dengan menciptakan mata pelajaran baru yang bernama Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB). Upaya-upaya ini dilakukan dengan peran dan tanggung jawab besar di tangan Nugroho Notosusanto.

Asvi Warman Adam (2008: 118-124) juga mengakui terjadinya proses militerisasi dalam sejarah Indonesia. Namun Asvi lebih menunjuk Jenderal A.H. Nasution daripada Nugroho Notosusanto sebagai “aktor intelektual” dibalik proses militerisasi sejarah Indonesia. Asvi menunjukkan bahwa meski Nugroho Notosusanto mengetuai berbagai proyek militer atas sejarah, namun inisiator utamanya adalah Nasution. Pendapat Asvi mungkin ada benarnya, terlebih tokoh Nasution sendiri juga mulai dimitoskan dewasa ini, terbukti dari didirikannya Museum Nasional Nasution yang diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla pada 3 Desember 2008 (Jawa Pos, 4 Desember 2008). Namun tulisan ini tidak terlalu memusingkan siapa penanggung jawab utama dari mitologisasi militer dalam sejarah Indonesia. Tulisan ini cukup membuktikan bahwa masih terdapat mitos dan mitologisasi dalam sejarah Indonesia, termasuk pada masa Orde Baru dimana penguasa memanfaatkan sejarah sebagai penopang kekuasaannya.

Demitologisasi dalam Sejarah Indonesia: Angin Surga Posmodernisme

Melalui uraian diatas, terlihat nyatalah sekarang bahwa sejarah Indonesia dipenuhi mitos dan mitologisasinya pun dilakukan secara struktural, sistematis, dan masif. Kecuali historiografi tradisional yang memang secara jujur dan terang-terangan mencampurkan mitos dalam sejarah untuk diakui sebagai fakta sejarah, upaya mitologisasi ini justru semakin menemukan bentuknya oleh historiografi modern yang mengklaim diri telah melepaskan mitos dari fakta, namun ternyata justru terperosok dengan upaya penciptaan mitos-mitos baru.

Harapan akan berakhirnya mitologisasi dalam sejarah ini datang dari aliran baru yang menamakan diri posmodernisme. Istilah posmodernisme ini sangat susah untuk didefinisikan secara tunggal, karena ia selalu mengelak untuk bisa difenisikan secara memadai sebab ia sendiri selalu menyuarakan ketidakpercayaan terhadap segala bentuk grand narratives (Sugiharto, 1996: 23-28). Menurut Arief Budiman (1999:21), posmodernisme lebih merupakan aliran pemikiran sekaligus menjadi gerakan yang bereaksi terhadap kegagalan manusia menciptakan dunia yang lebih baik, dan didasarkan pada rasa kecewa terhadap janji kosong yang diberikan oleh peradaban modern yang mendasarkan diri pada pengetahuan rasional. Istilah ini memiliki keluasan wilayah dan bertebaran di mana-mana, mulai dari bidang seni musik, seni rupa, fiksi, film, drama, fotografi, arsitektur, kritik sastra, antropologi, sosiologi, geografi dan filsafat (Sugiharto, 2008:23), tentu tidak mau ketinggalan dalam bidang sejarah.

Posmodernisme dalam sejarah, dengan tegas membedakan masa lalu (the past) dengan sejarah (history), karena masa lalu (res gestae) tidak sama dengan cerita sejarah (historum rerum gestarum). Maka masa lalu sebenarnya tidak pernah memasuki historiografi yang berupa teks kecuali secara retoris atau teoritis saja (Syamsuddin, 2007:343-343). Posmodernisme benar-benar mendekonstruksi segala kemapanan grand narratives yang dibangun sejarah modern. Ia menganggap bahwa interpretasi dari masa lalu hanya diciptakan berdasar apa yang ditemukan, sehingga tidak ada sejarah yang benar-benar faktual atau mutlak benar karena sejarah diimajinasikan dan kiasan. Akhirnya posmodernisme dalam sejarah, menurut Sjamsuddin (2007:346), cenderung mengarah kepada metahistory dan puisi sejarah.

Sejarawan yang mengusung posmodernisme dalam sejarah di Indonesia, adalah Bambang Purwanto. Ia menggugat konstruksi sejarah Indonesia yang telah dibangun selama ini dan menilai historiografi Indonesia telah berada di ujung tanduk (Purwanto & Adam, 2005:1). Salah satu persoalan yang melingkupi historiografi Indonesia adalah mitos kandungan penting dari masa lalu untuk dapat disebut sebagai sejarah dan mitos objektivitas sejarah (Purwanto & Adam, 2005:43). Kebenaran sejarah, sama halnya dengan kebenaran karya sastra, adalah kebenaran relatif. Kebenaran sebagai realitas, maka sejarah sebenarnya hanya ada di masa lampau dan tidak mungkin dijangkau oleh sejarawan yang ada di masa kini (Purwanto, 2006:3-4).

Purwanto mendekonstruksi kemapanan sejarah modern yang bertumpu pada grand narratives. Melalui kesadaran dekonstruktif, maka kehidupan sehari-hari seharusnya juga merupakan bagian integral dari proses sejarah (Purwanto & Adam, 2005:49). Oleh karena itu, sejarah bukan hanya milik dan monopoli para great man namun untuk semua “ukuran” manusia. Dalam sejarah modern, banyak orang baik sebagai individu maupun kelompok tidak memiliki sejarah atau dianggap tidak berhak memiliki sejarah, walau mereka semua memiliki masa lalu. Sejarah menjadi elitis dan formal yang tidak memberi ruang pada keseharian, kemanusiaan, dan sesuatu yang terpinggirkan. Bahwa hanya segala sesuatu yang memiliki kandungan penting yang berhak menjadi sejarah, adalah mitos yang diciptakan oleh sejarah modern.

Mitos lain yang tercipta dalam sejarah modern adalah klaim bahwa dirinya paling objektif. Dengan keyakinan posmodernisme bahwa kebenaran itu relatif (Purwanto, 2006:4), maka otomatis keobjektivitasan dalam sejarah adalah mitos. Dalam mencitrakan diri sebagai objektif, sejarah modern melakukannya melalui penggunaan teori sekaligus metodologi yang dipinjam dari ilmu sosial yang lain. Sayangnya, teori dan metodologi itu tidak lebih dari sekedar pajangan daripada alat analisis untuk menjelaskan berbagai dimensi yang terkandung dalam suatu peristiwa (Purwanto & Adam, 2005:40).

Kritik Bambang Purwanto yang paling tajam adalah serangannya terhadap historiografi Indonesiasentris, sekaligus menunjukkan mitos-mitos yang dikandungnya. Berlagak objektif, historiografi Indonesiasentris ternyata justru cenderung menjauh dari prinsip-prinsip objektif karena berkembangnya prinsip dekolonisasi historiografi yang bersifat ultra nasionalis dan lebih mementingkan retorika (Purwanto, 2006:11). Mitos yang muncul ini lahir dari upaya untuk mencitrakan bangsa sendiri sebagai pihak yang paling benar dengan mencela pihak penjajah. Lahirlah pahlawan-pahlawan yang selama hidupnya tidak pernah mengenal entitas Indonesia, diklaim sebagai tokoh yang telah berjuang demi Indonesia. Untuk menggantikan Indonesiasentris dalam sejarah Indonesia, Purwanto menawarkan paradigma baru yang ia sebut sebagai neo-Indonesiasentris atau post­-Indonesiasentris (Purwanto & Adam, 2005:51).

Demikianlah, aliran posmodernisme mengacak-acak segala kemapanan sejarah modern melalui dekonstruksi terhadap grand narrative yang telah tersusun mantap. Posmodernisme telah menunjukan segala kemunafikan sejarah modern yang mengklaim diri sebagai “sejarah suci” yang berjubahkan kebenaran, karena telah membuang mitos dari fakta. Namun ternyata, disadari atau tidak, sejarah modern di Indonesia—baik itu dengan visi Neerlandosentris maupun Indonesiasentris—ternyata secara sistematis, terstruktur, dan masif menciptakan mitos-mitos baru untuk melegitimasikan dirinya sendiri sebagai pihak yang paling benar.

Dilema: Mitologisasi Posmodernisme

Kehadiran posmodernisme merupakan pencerahan baru bagi penulisan sejarah Indonesia untuk lepas dari mitos. Ia benar-benar membabat habis sejarah modern dengan menunjukkan segala kebobrokannya. Namun, lagi-lagi usaha manusia rasional menemui jalan buntu dan terjerumus ke lembah mitos baru. Horkheimer (dalam Hardiman, 1993:197) sudah mengigatkan “mitos sudah merupakan pencerahan, dan pencerahan berbalik menjadi mitologi.” Jalan buntu ini juga ditemui oleh posmodernisme dalam sejarah yang rupanya juga menyajikan mitos-mitos baru belaka.

Terjadinya mitologisasi posmodernisme ini sebenarnya dipicu oleh faktor internal dalam tubuh posmodernisme itu sendiri yang berupa cacat bawaan sejak lahir. M. Arief Hakim (1999:306-307) menunjukkan beberapa cacat bawaan posmodernisme. Pertama, watak posmodernisme yang penuh dengan paradoks, kontradiksi, inkonsistensi, ambivalensi, sikap dilematik dan sebagainya. Misalnya saja, posmodernisme mendewakan relativitas dengan mengatakan bahwa yang pasti adalah “ketidakpastian” itu sendiri, tetapi pada sisi lain posmodernisme memproklamasikan dirinya sebagai suatu alternatif yang “pasti”. Dalam kasus sejarah Indonesia, posmodernisme selalu menggugat visi Neerlandosentris maupun Indonesiasentris yang berwujud grand narratives. Ironisnya berbagai alternatif yang ditawarkannya secara “asal beda” dianggap sebagai alternatif yang niscaya harus ada sebagai pengganti tradisi historiografi sebelumnya.

Cacat kedua yang terdiagnosis dalam tubuh posmodernisme adalah sikap eklektisismenya yang ternyata tidak sesuai dengan sikap lain yang tekankannya: “biarkan masing-masing nilai bergerak menurut jalur dan arahnya sendiri-sendiri!” Pada sisi lain, ketika ia memproklamasikan kematian rasio dan akal budi manusia, namun ternyata dengan penuh keyakinan ia sendiri mengumumkan produk pemikiran rasio dan akal budi manusia yang bernama: posmodernisme (Hakim, 1999:306). Dalam kasus sejarah Indonesia, bukan rahasia lagi kalau posmodernisme menuduh perspektif sejarah modern tidak mampu menggunakan rasionya yang telah “mati” dalam menyusun historiografi, dengan bukti merebaknya bau mitos dalam sejarah Indonesia. Namun ia sendiri berusaha secara “sok rasional” dalam menafsirkan sejarah menurut seleranya sendiri.

Cacat ketiga, adalah sikap posmodernisme yang dalam batas tertentu bisa menuju kutub ekstrem. Sikap relativismenya yang berlebihan misalnya, bisa menggiringnya menuju nihilisme, dengan ungkapan apologis “apa saja boleh, pokoknya terserah anda! Yang penting kita saling menghargai nilai-nilai yang kita anut masing-masing!”. Dengan membiarkan masing-masing nilai bergerak menurut arahnya sendiri, sembari berlindung dalam slogan anti-dominasi, posmodernisme kelihatan apriori (anti) dialog (Hakim, 1999:306). Padahal melalui dialog, masing-masing aliran sejarah akan benar-benar teruji keabsahan, keefektifan dan kebenarannya secara argumentatif. Hal ini bisa kita lihat pada sikap posmodernisme yang enggan berdialog dengan sejarah modern, kecuali mengkritik habis tanpa ampun.

Cacat terakhir yang disebutkan di sini—yang berarti masih banyak cacat lain—adalah upaya dekonstruksi mereka terkesan retorika belaka. Ibarat lempar batu sembunyi tangan. Posmodernisme menghujat habis sejarah modern, baik yang berperspektif Neerlandosentris ataupun Indonesiasentris, namun ia tidak bisa menunjukkan alternatif konkret yang seperti apa yang diharapkan posmodernisme dalam penulisan sejarah. Tuduhan ini bisa saja kita tujukan pada Bambang Purwanto misalnya, dimana ia menggugat historiografi Indonesiasentris, lalu ia menawarkan post-Indonesiasentris. Namun sayangnya seperti apa post-Indonesiasentris itu tidak dijelaskan secara detil dan tidak dicontohkan secara langsung melalui penulisan sejarah Indonesia dengan perspektif alternatif ini.

Penutup: Refleksi Diri

Sebagai penutup dalam tulisan ini, penulis menyimpulkan bahwa terjadi mitologisasi dalam sejarah Indonesia, baik oleh sejarah modern maupun posmodern. Meski dilakukan secara rasional, namun usaha mereka kembali menciptakan mitos baru secara berulang-ulang. Hal ini sesuai dengan pemikiran Horkheimer bahwa usaha manusia rasional adalah mitos.

Penulis mencoba untuk menutup tulisan ini dengan merendah hati, sembari mengingatkan bahwa tulisan ini mungkin juga merupakan sekedar mitos belaka.

Daftar Rujukan

Adam, Asvi Warman. 2008. Militerisasi Sejarah Indonesia: Peran A.H. Nasution. Dalam Henk Schulte Nordholt, Bambang Purwanto, & Ratna Saptari (eds), Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia (hlm.111-124). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, KITLV-Jakarta, & Pustaka Larasan

Adam, Asvi Warman. 2007. Seabad Kontroversi Sejarah. Yogyakarta: Penerbit Ombak

Anonim. “SBY-Kalla Resmikan Museum Pak Nas,” Jawa Pos, 4 Desember 2008, p.3

Budiman, Arief. 1999. Posmo: Apa Sih?. Dalam Suyoto (eds), Posmodernisme dan Masa Depan Peradaban (hlm.21-24). Yogyakarta: Aditya Media

Hakim, M. Arief. 1999. Sinyal ‘Kematian’ Posmodernisme. Dalam Suyoto (eds), Posmodernisme dan Masa Depan Peradaban (hlm.303-309). Yogyakarta: Aditya Media

Hardiman, Budi. 1993. Menuju Masyarakat Komunikatif: Ilmu, Masyarakat, Politik, dan Posmodernisme menurut Jurgen Habermas. Yogyakarta: Kanisius

Kartodirdjo, Sartono. 1982. Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia: suatu alternatif. Jakarta: Gramedia

Kuntowijoyo. 1999. Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya

McGregor, Katharine E. 2008. Ketika Sejarah Berseragam: Membongkar Ideologi Militer dalam Menyusun Sejarah Indonesia, terjemahan oleh Djohana Oka. Yogyakarta: Penerbit Syarikat

Nordholt, Henk Schulte; Bambang Purwanto, dan Ratna Saptari. 2008. Memikir Ulang Historiografi Indonesia. Dalam Henk Schulte Nordholt, Bambang Purwanto, & Ratna Saptari (eds). Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia (hlm.1-31) Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, KITLV-Jakarta, & Pustaka Larasan

Notosusanto, Nugroho & Ismail Saleh. 1968. The Coup Attempt of the ‘September 30 Movement’ in Indonesia. Jakarta: Pembimbing Masa

Purwanto, Bambang & Asvi Warman Adam. 2005 Menggugat Historiografi Indonesia. Yogyakarta: Ombak.

Purwanto, Bambang. 2006. Gagalnya Historiografi Indonesiasentris!?. Yogyakarta: Ombak

Resink, G.J. 1987. Raja dan Kerajaan yang Merdeka di Indonesia 1850-1910, terjemahan KLTIV dan LIPI. Jakarta: Djambatan

Sindhunata. 1983. Dillema Usaha Manusia Rasional: Kritik Masyrakat Modern oleh Max Horkheimer dalam Rangka Sekolah Frankfurt. Jakarta: Gramedia

Sjamsuddin, Helius. 2007. Metodologi Sejarah. Yogyakarta: Ombak

Sugiharto, I. Bambang. 1996. Posmodernisme: Tantangan Bagi Filsafat. Yogyakarta: Kanisius

Sutherland, Heather. 2008. Meneliti Sejarah Penulisan Sejarah. Dalam Henk Schulte Nordholt, Bambang Purwanto, & Ratna Saptari (eds), Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia (hlm.33-66) Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, KLTIV-Jakarta, & Pustaka Larasan

Aku memaksa dia agar mengantar aku mengejar bus pakai motor, toch bus baru berangkat. Pengalaman adalah guru yang baik, pengalaman historisku mengajarkan bahwa mengejar bus sambil berlari adalah sia-sia. Kali ini kucoba mengejar pakai motor. Ternyata, petugas itu hanya mengantarku pada seorang tukang ojek yang masih muda, kira-kira seusia denganku. Dengan kecepatan penuh ditambah dengan jiwa muda yang masih membara, jadilah kami melesat dengan kecepatan penuh yang bisa dicapai oleh motor sekelas Honda Supra Fit. Lagi-lagi, aku menggunakan kata sakti “ada barang berhargaku didalam bus, tolong tambah kecepatan” untuk membujuk tukang ojek tadi. Ketika dia mulai terlihat agak menyerah seraya berujar, “kalau bus baru keluar pasti bisa terkejar, tapi ini…!!!.” Kata saktiku keluar lagi “tolong bang, di dalam bus ada barang berhargaku.” Aku memang tidak berbohong ketika menyebut kata ini, karena di dalam bus memang ada tas kerja merk eiger yang berisi celana dalam, charger notebook, dan beberapa buku. Dan memang buku itulah hartaku yang paling berharga, apalagi buku itu masih baru dan belum selesai kubaca. Yang paling aku syukuri adalah notebook, my chronicle, dan beberapa dokumen penting lain tetap kumasukkan dalam tas punggung eigerku yang tetap nangkring di punggungku.
Perjuangan mencapai antiklimaks ketika motor kami kehabisan bensin, padahal adegan ini lebih menegangkan daripada film. Petualangan yang berlangsung selama 20 menit itu berakhir di tepi jalan daerah Eretan, Indramayu, sambil mendorong motor mencari kios bensin. Mas tukang ojek agaknya masih bersemangat untuk mengejar setelah bensin terisi, namun aku sudah pasrah. Kuputuskan untuk putar balik!

Namun, sekali lagi perlu ditekankan di sini bahwa sejarah itu berulang meski dalam manifestasi yang berbeda. Justru pada titik kepasrahan inilah segalanya menemui berkah. Beberapa tahun lalu kepasrahan telah menyadarkan kami bahwa ternyata bus hanya pindah parkir, sedang kali ini kepasrahan baru menyadarkan kami ketika putar balik bahwa bus telah menungguku di agen daerah Patrol. Kami tidak menyadari sebelumnya bahwa bus telah terparkir di tepi jalan, karena kami fokus mengejar bus yang berjalan ditambah kenyataan kondisi jalan yang ramai ketika melewatinya. Ternyata petugas kontrol tadi menghubungi agen bus Kramat Djati daerah Patrol untuk menghentikan bus Jakarta-Denpasar.
Nah, pembaca yang budiman silahkan menyimpulkan apakah sejarah itu einmaliq atau tidak dengan merenungkan pengalaman ini atau pengalaman pribadi anda sendiri. Kesimpulan hakekat waktu yang linear. Tetapi substansinya tetaplah sama dalam manifestasi yang berbeda.
Selamat merenung!

CERPEN SEBELUM RAPAT

Oleh:

M. Widiadi

Balai desa tampak temaram. Meskipun sebuah petromaks telah kugantungkan di tengah ruangan sjak usai maghrib tadi. Masih sepi.

Memang sudah menjadi kebiasaanku untuk datang paling awal setiap ada pertemuan pengurus dan anggota Karang Taruna. Aku harus menyiapkan segala sesuatunya. Mulai dari susunan acara rapat sampai tempat duduk undangan. Aku tidak ingin bila setiap pertemuan mengalami kegagalan. Bukannya aku sok penting. Tapi kedudukanku sebagai penulis itulah taruhannya.

Untuk mengusir rasa sepi, kubuka-buka Anggaran Dasar Karang Taruna yang baru. Kemarin AD ini baru kuterima dari Pembimbing Sosial Kecamatan. Sebagai penulis aku harus menguasai semua yang tertera didalamnya.

“Sendiri saja, mas…..”

Kudengar suara lembut menyapa. Ah, hati ini tiba-tiba berdesir hangat. Mengapa? Apa sebabnya?

“Hm, ya…..” sahutku singkat.

“Yang lain kemana, mas?”

“Belum datang dong! Kan sekarang masih jam setengah tujuh”.

Percakapan tadi terhenti sampai disini. Dia, gadis ayu itu duduk di depanku. Kutatap sejenak. Sederhana sekali, rambutnya diekor kuda dan bedak diusapkan tipis diwajahnya yang bulat telur. Bibirnya resik, merah asli. Walau demikian dia tetap ayu menawan.

Kulihat dia asyik membaca susunan acara yang tadi kutulis di papan. Menatap gadis itu, tiba-tiba saja mengingatkan pertemuanku dengannya. Dua bulan yang lalu.

Siang yang terik aku berdiri di teras pasar Kraton. Tidak seperti biasanya, hari itu sepi sekali. Tempat parkir, yang biasanya berisi jajaran dokar-dokar kini lengang. Yang ada hanya kotoran kuda, yang kadang-kadang terbang bersama debu. Menerpa wajahku membawa udara panas. Setengah jam menanti datangnya dokar, amat membosankan. Hendak kutempuh dengan jalan kaki, jarak 3 km pada saat panas begini terasa jauh sekali.

Membuang rasa bosan, kupandang jalan raya. Kendaraan bermotor saling adu cepat berpacu dengan waktu. Sebuah bis berhenti disana. Pintu belakang terkuak, seorang gadis meloncat, lincah. “Dandanan remaja kota besar”, pikirku.

Kuamati gadis itu, t-shirt berwarna merah muda dan jeans yang dikenakan serasi sekali. Ditangannya yang mungil tergenggam koper yang cukup besar. Tas sekolah tergantung dipundaknya. Alangkah manisnya.

Ketika sudah berada di depanku, “Mau narik, kang?”. Sejenak aku terpukau. Sambil kutarik makin ke dalam topi bututku aku menjawab, “Ya. Non mau kemana?”. Dalam hati aku tertawa geli.

“Krapyakrejo. Berapa ongkosnya kalau hanya seorang?”

“Tentu saja lebih mahal, Non”.

“Berapa kang, dua ratus?”

“Kalau hari terik begini seribu lima ratus, mau?”

“Ah, yang bener kang!” Serunya.

“Lho, Non mau apa tidak? Kalau nggak mau kan saya tidak memaksa!”

“Ya…..mau deh!” Jawabnya dengan kesal, “Ngomong-ngomong dokarnya mana kang?”

Dengan tersenyum kusorongkan kedua tanganku dihadapannya.

“Lho…….???” Rasakan, heran dia.

“Non tadi kan tanya pada saya, apakah saya mau narik,…ya, saya mau menarik nona. Yang saya pergunakan narik tentu saja tangan ini. Benarkan?” Jawabku sambil kubuka topi bututku. Kulihat dia terpana. Kemudian rona merah terbias di pipinya yang putih, ketika memandangku. Tapi, kemudian bibirnya tersenyum manis. Kini giliranku, tiba-tiba saja jantung ini berdetak semakin kencang melihat senyum itu.

“Ah……..mas nakal sekali!”

“Salah sendiri, mengapa orang segagah ini disangka kusir.” Aih senyumnya makin lebar, meledaklah tawanya, yang merdu. Hatiku makin tak keruan. Ketika di atas dokar yang membawa kami pulang senyumnya belum menghilang jua.

Aku dilahirkan dan dibesarkan di desa Krapyakrejo, yang kuherankan mengapa belum pernah tau gadis ini. Ataukah dia sedang berkunjung kepada kerabatnya? Tapi mustahil aku tak mengetahuinya sama sekali. Hm, pusing.

“Nona ke Krapyakrejo, kalau boleh saya tahu hendak berkunjung ke rumah siapa?.” Tanyaku untuk menghilangkan pusing. Daripada susah-susah.

“Tidak berkunjung koq mas, mau pulang.”

“Pulang, memangnya orang sana?” tanyaku keheranan.

“Ya, mas. Saya tidak akan pulang ke Krapyakrejo kalau rumah saya tidak di sana!”

“Krapyakrejo sebelah mana nona?” Tanyaku penasaran.

“Sebelah selatan mas, tepatnya di pedukuhan Jolodaran.”

“Ngg…..putrinya pak Prayitno, ya?”

“Bukan mas, pak Haji Sapii.”

“Apa?” Sentakku kaget.

Dia tersenyum bijak agaknya mengerti mengapa aku tersentak tadi. Memang janggal sekali bila pak haji punya puteri seperti ini keindahannya.

“O ya, mas. Nama saya Hanifah, panggil saja Aan.” Kembali aku terpana, alangkah agresifnya dia.

“Aku Widi.” Jawabku.

Bermula dari kejadian yang lucu itu kami kemudian akrab. Aku sering berkunjung ke rumahnya. Santai bersamanya sungguh asyik. Ternyata ia puteri pak Haji Sapii yang bungsu. Sejak kecil ikut pamannya di Malang. Bersekolah di sana. Dia pulang sebab telah berhasil lulus SMEA dengan baik. Dia ingin ikut serta memajukan usaha ayahnya, berdagang dan bertani.

Selain santai di rumah, kami sering menyusuri bulak panjang dan pematang sawah. Berkejaran sepanjang tepi kali. Saling melempar bunga turi dan putik-putik randu yang terjatuh sepanjang bulak. Ketika kami sedang menengok sawah masing-masing.

Sewaktu seksi keputrian Karang Taruna ditinggalkan Endang, atas usahaku dalam rapat yang lalu lowongan itu diisi Aan.

“Koq belum ada yang datang mas?”

“E….hmm, ya Anggaran Dasar yang baru.” Dan meledaklah tawanya.

“Mas melamun ya?,” aku terdiam saja, bibir ini keluh untuk mencari jawaban yang bisa mengelakkan aku dari perasaan malu.

“Habis apa dong, kalau begitu?” lagi-lagi dia mengajukan pertanyaan yang menyudutkan posisi harga diriku.

“Berpikir!.” Jawabku sekenanya, berusaha mempertahankan harga diri melalui muslihat diplomatis.

“Mikir apa mas?.”

Setan, dia memojokkan aku terus. Awas ku skak nanti. Kucoba secepat mungkin menemukan strategi untuk menjatuhkan pertahanan hatinya.

“Ehm, mikir anu. Kira-kira pemuda mana yang kira-kira sedang Aan pikirkan saat ini.”

Nah, dia diam. Rona merah terbias di pipinya. Aku berdiri, kemudian duduk di sampingnya.

“Marah ya? Maaf saja deh kalau begitu.”

“Mas mau tahu siapa yang kupikirkan?”

“Kalau Aan nggak keberatan.”

“Nggak, ah!”

“Kenapa?”

“Malu!”

“Siapa?”

“Mas sendiri!”

“Koq…………saya?”

Dia tersenyum manis. Mimpi apa aku semalam, bahagia sekali. O dewa, aku tak bertepuk sebelah tangan.

Ketika sang ketua datang kusambut dia dengan ceria. Sangat ceria. Ketuaku heran. Kubiarkan saja. Hatiku ringan, melambung tinggi. Mulutku menyiulkan lagu kuno, Cintanya Bimbo. Sang ketua makin melongo. Biarin, rasain deh.

Hari-hari selanjutnya bulak panjang makin indah. Walau pohon turi tak lagi berbunga. Dan randupun kini meranggas. Tapi hati kami semakin mekar dalam rimbunan cinta.

]]> http://adityanwidiadi.wordpress.com/2008/12/01/sastra-orba-3/feed/ 0 adityanwidiadi http://adityanwidiadi.wordpress.com/2008/12/01/sastra-orba-2/ http://adityanwidiadi.wordpress.com/2008/12/01/sastra-orba-2/#comments Mon, 01 Dec 2008 02:51:37 +0000 Mr. Aditya http://adityanwidiadi.wordpress.com/?p=22 ]]> Silahkan cari dan temukan zeitgeist yang menunjukkan cerpen ini ditulis pada masa Orba!

TEMPE

Oleh

M Widiadi

Makan angin sore hari begini memang menyenangkan. Pikiran yang lalah karena kerja bisa terhibur. Segar. Esok dapat kerja lebih giat. Ya, walau itu hanya sekedar jalan-jalan. Atau pun duduk-duduk di serambi sambil ngobrol bersama keluarga.

Seperti yang kulakukan pada sore hari ini. Hati ini amat bahagia. Betapa tidak, menyaksikan anak laki-lakiku disuapi ibunya. Tubuhnya gemuk, pipinya montok. Melonjak-lonjak meraih piring yang dipegang ibunya. Sambil merengek, “Maem……… maem,,,,,” Ibunya repot menahannya, “Nah…..Agung diam, awas kalau nakal tidak ibu suapi…..”

Rupanya mengerti juga si kecil. Lalu dia duduk dengan tenang di pangkuan ibunya. Secara lahap disambutnya suapan demi suapan. Tiba-tiba meraih piring, dan seiris tempe digenggamnya. Tempe.

Memandang tempe di tangan Agung. Aku ingat kembali riwayat hidupku. Bermula dari makanan itulah, kemudian aku bisa hidup bersama ibunya Agung. Dan menjadi juragan tempe yang terkenal sekecamatan.

Sejak lulus SMP aku bercita-cita menjadi pegawai negeri. Untuk itu aku ke kota. Bersekolah di SMEA yang kuanggap melancarkan cita-cita. Kost di kota dan jarang pulang ke desa.

Aku berjuang keras agar studiku sukses. Pulang kampung jika libur semester saja.

Pada tahun ketiga, semester lima sudah kujalani dengan tekun. Saat itu raport sudah kuterima. Usai sekolah aku pulang.

“Hore kak Wid datang…….” Teriak adik-adikku. Mereka berebut tas yang kubawa.

“Mana oleh-olehnya kak?”

“Sabar……..Sabarlah nanti semua dapat bagian. Dita buku bacaan, Andri kotak pensil, dan Alit karena masih nol besar dapat sekotak kue. O ya…serta masing-masing sebatang permen cokelat. Bagaimana kalian senang?”

“Hore…..senang! Kak Wid baik……!.” Adik-adikku yang lucu, mereka bersama-sama membawa tasku ke dalam, tak lagi berebut seperti tadi.

Saat makan siang. Mereka menunggu aku membagikan oleh-oleh. Nikmat sekali makan di rumah sendiri. Walau lauk pauknya tak mewah, tapi bergizi. Kugigit sepotong tempe. He….begini gurih. Kuamati tempe itu. Rupanya tempe asli. Murni kedelai.

Biasanya jarang di kampungku ada tempe murni. Orang kampung bila membuat tempe pasti dicampur jagung dan pepaya muda diiris kecil-kecil.

“Bu….. Ibu, beli dimana tempe ini?” Tanyaku.

“Kenapa? Enak ya? Habiskan saja, untuk lauk malam nanti bisa dibeli lagi.” Ibu tidak menjawab melainkan menyuruhku menyikat habis tempe di piring.

“Tanggung deh…… tapi terangkan beli dimana, bu?”

Adikku Dita yang duduk di bangku SMP kelas I menjawab, “Pak Mul, kak. Tetangga baru di pertigaan sana. Oya….penjualnya manis kak, cocok deh….. kalau berpasangan dengan kakak.”

“Hust……!” Bentak Ibu.

Aku tertawa sampai tersedak. Kuhabiskan sisa nasi di piring. Sambil membasuh tangan aku bertanya, “Memangnya Dita kenal dia?”

“Tentu saja kak. Tiap hari kami ke sekolah bersama.”

“Lho……dia sekolah?”

“Ya…….di SMP, sekarang masih kelas tiga.”

“Namanya siapa Dit?”

“Ah……..kak Wid. Kenalan sendiri kan lebih seru, tunggu saja besok pagi kak!”

Sebelum subuh aku sudah bangun. Kebiasaanku di kota sehabis mandi dan sholat aku belajar. Tapi hari pertama di desa kugunakan menghirup udara segar pedesaan. Aku berjalan-jalan ke pertigaan. Aku penasaran terhadap ucapan Dita kemarin. Seperti apa gadis penjual tempe itu. Apakah seperti Susi yang secara agresif menarik simpatiku?

Rumah pak Mulyo sederhana saja. Tapi bersih. Heran aku, pendapatku akulah yang bangun paling pagi. Ternyata halaman rumah pak Mul sudah resik dan asri. Rupanya baru saja ada tangan trampil membersihkannya. Gadis itukah?

Ketika aku menikmati the manis buatan Ibu. Di luar kudengar teriakan merdu, “Bi……tempe, bi!” Cepat kuletakkan galas. Aku bergegas keluar. Terngangalah aku melihat gadis yang berdiri di hadapanku. Gadis itu tertunduk, kaget melihat aku keluar.

Rambut hitam panjang sebahu. Alisnya indah bak rembulan tanggal satu. Kedua pipinya ranum bagai sepasang apel. Tubuhnya semampai hampir ceking. Tak kukira gadis ini demikian manisnya.

“Hai……mbak Muji, koq diam saja biasanya panggil-panggil.” Suara Dita tiba-tiba meledak di belakangku, “Oya mbak….Ini kakakku yang baru tiba dari kota……”

“Stop……Dita ini bagaimana sih. Kemarin aku kamu suruh kenalan sendiri. Sekarang koq kamu akan memperkenalkannya.” Aku memprotes tindakan adikku.

“Habis kalian pada bengong gitu sih. Baiklah…..kenalan sendiri tuh. Cepat kak, mbak Muji masih banyak tugas lho!”

Kudekati gadis itu, kuulurkan tangan dia menyambut ragu-ragu. Kusebut namaku, “Widi…kakak Dita nomor dua.”

“Mujiasih……..” jawabnya lirih.

“Asih, sungguh nama yang indah.”

Tapi dia tidak menanggapi komentarku.

“Beli berapa, Dit?”

“Empat mbak.”

“Tidak tambah satu Dit, kalau aku sudah tahu penjualnya manis sekali. Pasti tempenya semakin gurih rasanya.” Godaku.

Hari-hari liburku makin ceria. Setiap sore aku bertandang ke rumahnya. Sambutannya ramah tamah tak malu-malu lagi.

Kejadian pagi hari itu berkesan bagiku. Sejak itu aku punya kebiasaan baru. Aku kembali ke desa setiap sabtu siang. Tidak lagi enam bulan sekali.

Aku lulus SMEA, Asih pun lulus SMP. Tapi sayang Asih lebih memilih membantu orang tua daripada sekolah. Adik-adiknya masih menunggu kesempatan lebih baik darinya. Kesempatan beaya.

Setahun aku menanti kabar lamaranku. Tapi satu pun dari berpuluh lamaran yang kubuat mendapat jawaban. Nasibku terkatung-katung. Daripada nganggur aku membantu bapak di sawah.

Lucunya lamaran orang tuaku kepada pak Mul malah disambut dengan gembira. Begitulah. Aku kawin muda. Masih dua puluh dua. Sedang Asih delapan belas. Aku tak mampu menolak tradisi orang kampung. Kawin muda. Walau aku pernah hidup di kota. Tragis bukan?

Keahlian pak MUl mertuaku diwariskan kepada Asih. Ditopang ilmu Management Perusahaan dan Ilmu Ekonomi lainnya, dari SMEA dahulu. Usaha kami maju pesat. Kini, Asih isteriku yang manis tidak perlu keliling kampung menawarkan dagangannya.

Langgananku banyak, mereka gilir berganti datang ke rumah. Aku membuat pula keripik tempe yang gurih dan renyah. Sambal goreng tempe yang awet lama. Soal rasa, goyang lidah! Semuanya laris tak ada barang tersisa sedikit jua.

Harapanku adik-adik dan anak-anak kami kelak tidak seperti aku dan Asih. Aku ingin mereka bernasib lebih baik lagi. Tidak kawin muda, dan punya kedudukan yang nyaman.

“Mas ambilkan minum……!”

“Eh…….apa ‘yang?”

“Hayo melamun! Ada simpanan ya, mas?” gurau Asih manja.

“Memang, aku punya simpanan kau mau apa……!” bentakku garang.

“Benar, mas? Kalau begitu pulangkan saja aku!”

“Lihat!” kataku sambil menunjukkan buku Tabanas yang sejak tadi kupegang, “simpananku ada di Bank.” Isteriku tertawa tergelak-gelak karena gurauanku.

“Oya, Pemda menerima pegawai baru, mas tidak melamar?”

“Tidak aku sudah puas hidup seperti ini.”

Aku puas. Siapa pula yang akan jadi wiraswasta bila semua pemuda menjadi pegawai negeri. Aku hendak menunjukkan kepada generasi muda. Bahwa dengan tempe kita bisa hidup lebih baik.

Sore sudah lenyap. Adzan terdengar merdu, menyentuh kalbu. Aku segera ambil wudlu. Untuk kesekian kalinya, kusyukuri nikmat Allah terhadapku dan keluargaku.

HARGA SEBUAH KEBEBASAN

Oleh:

M. Widiadi

Diambilnya sejumput dupa. Harum mewangi menusuk hidung setelah dupa terbakar bara. Mulutnya yang keriput, komat-kamit. Mantera andalan dirapal. Mata terpejam rapat. Sementara air putih di baskom tenang saja. Kembang telon terapung bisu.

Anam memperhatikan semua tingkah laku dukun tua. Wajahnya tegang penuh asa. Anak kecil disampingnya acuh saja. Sudah biasa.

“Hah…..!” bentak dukun tua. Matanya terbuka lebar memandang baskom

“Hai…..manusia celaka, muncullah…..muncullah wajahmu di permukaan air bening. Sebening kaca. Bwe…..!” Dukun tua menyemprotkan ludah ke dalam baskom.

“Itu dia! Saya melihatnya, pak!” Si anak kecil berkata kepada Anam.

“Mana?” Anam melotot ke dalam baskom. Yang ada disana hanya air putih beriak kecil. Kembang telon terangguk-angguk. Hanya itu.

“Mana…. Aku tidak melihatnya! Teriaknya penasaran.

“Tenanglah anak muda. Air itu hanya bisa menampakkan bayangan kepada anak kecil. Anak kecil adalah cermin bening, ibarat dunia tanpa noda dan dosa” Dukun tua menerangkan penuh wibawa.

“Lalu……bagaimana saya bisa tahu?”

“Anak itu akan mengatakannya”

“Katakan. Cepat katakanlah nak!” Anam mendesak tak sabar. Rupanya dia ingin segera tahu siapa pencuri sapinya.

“Seorang laku-laki……” anak itu berhenti sejenak.

“Ya……lalu bagaimana ciri-cirinya?”

“Sabarlah nak, kalau didesak terus belum habis dia berkata bayangan itu akan lenyap” Dukun tua kembali menengahi.

“Mukanya lonjong……alisnya tebal…..rambut lurus pakai kopyah….ada sedikit kumis….bajunya hitam berbadan kurus……eh……dia membawa cambuk…..dan anunya….. wah gambarnya hilang!”

“Bangsat…..bajingan…..tak salah lagi itu adalah si bangsat Sumo kerempeng!” Sumpah serapah meluncur dari mulut Anam.

Sumo duduk di depan rumah bambunya. Setelah memberi minum dan mengganti rumput di kandang. Dihisapnya rokok keretek, nikmat walau tinggal separoh.

Pikirannya melayang, memikirkan keaadaan ekonomi keluarganya. Timbul dalam pikirannya jika pepatah nenek moyang yang selama ini dipegangnya. Kosong melompong. Bagai slogan kosong, tak bermakna.

“Banyak anak banyak rejeki,” begitu ujar neneknya setiap saat ketika mengasuhnya.

Tapi apa lacur. Begitu dia kawin. Dalam jangka sepuluh tahun anaknya sembilan. Maklum non stop!

Yang Sumo rasakan setiap anaknya bertambah. Keluarganya semakin kembang kempis. Tanpa tanda-tanda rejekinya akan bertambah. Kenyataan dia harus ngebon ke sana ke mari untuk memenuhi tuntutan keluarga.

Seandainya sedari dulu dia sadar akan peranan KB. Nasibnya tak akan seperti ini. Ketika penyuluh KB mengadakan ceramah di Balai Desa pertama kali dulu. Sumolah yang memberi suara sumbang. Menentang!

Kini Sumo menghidupi keluarganya dengan hasil cucuran keringat. Setiap hari pasaran dia harus jalan kaki 10 sampai 19 kilometer. Menuntun sapi-sapi titipan untuk dijualnya di pasar hewan Ranggeh atau Wonorejo.

Isteri dan anaknya turut bekerja pula. Entah di sawah, pembantu rumah tangga, menumbuk padi dan pekerjaan lain yang bisa dikerjakannya. Sampai anaknya yang enam tahun sering juga kerja mengantar makanan ke sawah. Upah sebungkus nasi amat berarti bagi anak-anaknya yang kecil.

Gedung SD Inpres dan TK di sebelah rumahnya. Belum pernah diinjak anaknya. Bagi mereka sekolah merupakan hal mewah. Hidup rasanya lebih berarti diisi dengan kerja. Uang bisa didapat dengan andalkan tenaga bukan encernya otak.

Sebuah suara membangunkan lamunan Sumo, “Mo….Sumo” Anam memasuki halaman rumahnya bersama Joyo Jagabya dan seorang polisi.

“O, pak Joyo…..mari-mari, pak. Silahkan pak Anam dan ..eh…pak Polisi mari masuk, pak!”

“Tidak usah, Mo. Kami hanya ada keperluan sebentar saja”.

“Silahkan, pak. Saya bersedia membantu bila dibutuhkan”.

“Kapan pak Sumo terakhir kali ke pasar?” Polisi sudah mulai menginterogasi.

“Seperti biasa pak. Hari Jumat saat pasaran Ranggeh”. Sumo yang tidak menaruh curiga menjawab. Mata Anam bersinar marah.

“Tepat, pak! Inilah orangnya!” kata Anam.

“Baiklah sebaiknya pak Sumo ikut saya ke kantor saja. Di sana kita beromong-omong santai dan bebas”.

Pintar juga polisi muda berdiplomasi. Tentu saja dia tidak bisa melakukan interogasinya dengan disaksikan orang lain. Sudah biasa Serpice macam begitu banyak berpraktek. Omong santai yang dikatakannya tak lain omongan keras. Memaksa pengakuan.

Sumo pamit kepada isterinya. Si bungsu yang sedang demam lagi menetek mengisap putting yang kering. Sumo meraba dahi si kecil masih panas.

Dengan langkah berat, ditinggalkannya keluarga dan sapi-sapinya.

Seminggu Sumo meringkuk di kamar pengap. Orang kampung banyak mempergunjingkan nasibnya. Benarkah dia mencuri sapi milik Anam? Tetangganya yang kaya raya.

Di hari kelima dia menerima kabar duka. Si bungsu tak tertolong lagi. Anak kecil tanpa dosa berangkat ke alam baka tanpa diiring bapaknya. Sumo terenyuh. Ia tak kuasa pergi ke alam bebas. Semoga si bungsu berjalan sendiri dengan damai.

Tibalah hari kebebasan. Hari ketujuh. Seorang berkaos putih bersarung hitam, menggantikannya. Tubuhnya gempal berotot, matanya bersinar tajam. Jahat. Janggut lebat menutup dagu yang bundar. Rambut berombak panjang.

“Pak Sumo…..boleh keluar!”

Sumo pun keluar tanpa tanya ini itu. Begitu juga saat dia dinyatakan bebas. Hatinya tawar. Tak sebersit jua kegembiraan di wajahnya. Hanya dadanya tak lagi sesak. Bebas. Betapa segar udara alam kebebasan.

Tiba di kampung kabar angin mengatakan bahwa si kaos putih itulah pencuri sebenarnya. Tapi mau apalagi dia? Menuntut? Atau melabarak Anam kaya raya itu? Tidak Tak satu pun yang dia lakukan. Ia lebih baik menerima nasibnya.

Sore hari Anam datang ke rumahnya, “Lho…..pak Sumo sudah datang? Apa kabar, pak?” Ia menyapa ramah dibuat-buat.

Sumo memaki dalam hati, “Bangsat! enak saja menanyakan kabar”, hanya dia berkata, “Baik, pak. Mari silahkan.”

Anam duduk di balai bambu. Diam, sejenak menikmati cerutu.

“Kedatangan saya kemari sekedar menyerahkan ini, pak Sumo”. Kata anam sambil meletakkan lima lembaran Diponegoro.

“Anggaplah itu tanda kekeliruan saya tempo hari. Harapan saya diantara kita tidak ada persoalan lagi. Maklum yang salah adalah dukun tua itu”. Anam menerangkan duduk perkaranya. Sumo tahu jika Anam hanya mencari kambing hitam.

Ketika tetangganya menjenguk, banyak yang menyarankan agar dia menuntut Anam. Sumo menjawab, “tak berguna. Seorang melarat seperti aku tak akan menang melawan dia. Kalian tahu kabarnya di kota besar keadilan dapat dibeli dengan uang. Sedang bagiku perkara ini sudah habis. Biarlah, Tuhan jua yang akan mengadili makhluk-Nya kelak dengan seadil-adilnya.”

Sumo pasrah. Meskipun kepasrahannya amat mahal. Sama halnya dengan menelan segelas empedu. Pahit. Sangat pahit sekali.

Di kubur anaknya, Sumo mengubur dendamnya. Bila dia ingat si bungsu serasa dendam itu diungkit lagi. Dikirimnya doa tulus seorang bapak yang kehilangan, “Anakku, andai bapakmu tidak mengalami musibah itu. Kau pasti masih berkumpul dengan saudaramu. Maafkan bapakmu, nak. Bapakmu tak kuasa mendobrak ketidak-adilan dunia. Tenanglah kau di alam sana. Bapak percaya kuburmu bercahaya terang. Cahaya kasih Tuhan”.

Mirip penyesalan doa itu. Memang Sumo menyesal terhadap tindakan manusia yang tak menghargai kebebasan sesamanya. Juga polah manusia dalam menghadapi kesulitan. Lari ke dukun. Padahal Yang Kuasa menggenggam nasib umat. Termasuk nasib Sumo, bukan?

PENDEKATAN AGAMA DALAM FILSAFAT SEJARAH[1]

A. Pendahuluan

Ketika pertama kali berjumpa dan berkenalan dengan buku yang berjudul “Pendekatan Agama dalam Filsafat Sejarah” karya Mastury ini, yang terlintas dalam pikiran adalah perasaan sinis. Bagaimana mungkin filsafat sejarah yang cenderung mencari kebenaran secara objektif mencoba untuk dipahami melalui perspektif agama yang cenderung subjektif?. Bukankah ilmu dan agama cenderung memiliki prosedur yang berbeda antara pembuktian dengan kepercayaan? Jika ilmu cenderung dibuktikan dulu baru dipercayai kebenarannya vis-a-vis agama yang cenderung percaya dulu, masalah pembuktian atas kebenarannya adalah urusan belakangan!. Dan bagaimana mungkin agama hendak turut campur dalam urusan sejarah?

Perasaan buruk sangka inilah yang menghiasi hati penulis ketika pertama kali berjumpa dengan buku karya Mastury ini. Perjumpaan pertama penulis dengan buku ini terjadi pada 14 Februari 2003, yang konon kata orang merupakan hari kasih sayang—valentine day. Namun yang muncul adalah benih-benih sinis dan kebencian. Bagaimanapun didorong oleh rasa penasaran dan keyakinan “uit de slechte boeken is altijd noch wat te leren!”—bahwa dari buku terjelek sekalipun pasti masih ada yang untuk dipelajari—maka terbacalah semua isi buku ini. Apa yang terjadi? Dari benci tumbuh cinta! Dari buku inilah, penulis tersadarkan bahwa agama dan sejarah memanglah tidak bisa dipisahkan, meski diusahakan untuk dipisahkan. Kalaupun dipisahkan keduanya pada hakekatnya tak terpisah.

Dengan latar belakang yang semacam inilah, maka pada kesempatan ini penulis berusaha untuk memaparkan isi dan analisis terhadap buku karya Mastury ini. Mungkin pada sebagian pembaca buku ini akan terasa absurd dan menolak mentah-mentah apa yang disampaikan oleh Mastury. Namun bagi sebagian orang, buku ini akan menyadarkan pembaca bahwa ada benarnya pula apa yang telah ditulis oleh Mastury.

B. Pendekatan Agama dalam Filsafat Sejarah

Satu pernyataan yang paling berkesan terus dalam jiwa penulis ketika membaca buku ini adalah kutipan Mastury dari Martin Buber—seorang ahli Filsafat Yahudi—yang berkata “All religion is history”. Inilah inti sari dari keseluruhan isi buku ini! Hanya ini, tidak lebih! Selebihnya hanyalah pengembangan dari yang tidak lebih!

Landasan lain, adalah keyakinan bahwa sebelum berkembangnya ilmu pengetahuan, filsafat dianggap sebagai induk ilmu (mater scientiarum), sedangkan agama merupakan sumber filsafat. Namun dalam perkembangannya semua menjadi terpisah, tercerai, dan berdiri sendiri seolah tak mau menyapa!

Filsafat sejarah merupakan ilmu yang mempelajari serta menyelidiki teori yang berkenaan dengan perkembangan manusia sebagai makhluk sosial, dibagi menjadi dua bagian. Pertama, Metafisika Sejarah (filsafat sejarah spekulatif) yang mempelajari latar belakang sejarah, dasar-dasar hukumnya, arti dan motivasi dalam sejarah. Kedua, Logika Sejarah (filsafat sejarah kritis) yang disebut juga metodologi sejarah yang menekankan pada studi tentang kebenaran dari fakta dan data sejarah, mencitakan keobjektifan sejarah, dan mengadakan interpretasi dan eksplanasi terhadap peristiwa sejarah.

Filsafat sejarah yang menjadi titik perhatian dalam buku karya Mastury ini adalah pada filsafat sejarah spekulatif, yang menekankan kajian dari segi mempelajari makna dan tujuan dari proses sejarah. Pertanyaan tentang makna sejarah adalah persoalan hidup yang selalu dihadapi oleh manusia; darimana asalnya dan hendak kemana tujuannya dari sejarah hidup manusia ini. Hal ini menyangkut proses sejarah. Dicarinya hubungan antara fakta untuk sampai pada asal dan tujuan; kekuatan apa yang mendorong sejarah ke arah tujuannya. Bagaimanakah akhirnya dari proses sejarah itu?

Filsuf sejarah telah menghasilkan berbagai pemikiran tentang filsafat sejarah. Filsafat sejarah dilihat dari segi strukturnya ada tiga pola. Pertama, pemikiran tentang sejarah yang menggambarkan proses perkembangan sejarah secara linear (garis lurus). Perkembangan sejarah yang menuju ke titik akhir yang konkret (pandangan yang disebut eschaton), bahwa manusia dan dunia/alam berakhir pada hari kiamat/kematian. Kedua, pemikiran yang melihat sejarah sebagai suatu proses perkembangan yang bersifat mekanis dan materialis, seperti yang terlihat dalam aliran materialisme, historis materialisme dari Karl Marx (eschatologis sosial). Ketiga, pemikiran yang melihat sejarah sebagai suatu proses perkemabangan hidup yang bersifat biologis (organisme biologis) atau yang bersifat cyclis morphologis seperti peristiwa biotis yang terdapat sehari-hari.

Telah nyata bahwa hubungan antara filsafat dengan ilmu sejarah terjalin erat, begitu pula hubungan antara agama dan sejarah (dengan sendirinya juga dengan ilmu sejarah) ternyata ada hubungan yang erat, karena semua agama pasti terkait sejarah. Karena demikian eratnya hingga hampir tidak dapat dipisahkan. Lantas bagaimanakah filsafat sejarah bila dilihat dari pendekatan agama?

1. Filsafat Sejarah dalam pandangan Agama Hindu dan Budha

Manusia bagi agama Hindu merupakan gambaran yang kompleks, inti manusia terdapat pada pandangan terhadap atman-atman, yakni jiwa yang diangapnya kekal. Orang Hindu percaya bahwa jiwa itu kekal, sempurna tak akan mati, tak akan menemui ajal. Apabila orang mati karena sakit atau sebab lainnya, jiwa itu tetap abadi. Jiwa itu hanya berpindah dari satu badan ke badan yang lain, sebagaimana orang berganti pakaian. Menurut kitab Bhagavat Gita “Ia (jiwa) tidak pernah dilahirkan, juga tidak pernah akan mati, tidak pernah diciptakan, juga akan tetap ada. Ia tidak dilahirkan dan besifat abadi. Ia tidak terbunuh apabila badan itu dibunuh”.

Menurut pengamatan Prof.Dr.C.J. Bleeker “…Atman sama dengan Brahman. Pada ujudnya manusia sama dengan dunia sendiri. Kebenaran ini disimpulkan secara pokok dalam perumpamaan yang termasyur: tat tvam asi”. Sedangkan dunia sendiri dikatakan maya/illusi.

Kematian menurut agama Hindu adalah berhentinya kerja jiwa yang ada dalam badan manusia, atman/jiwa yang telah pisah itu tetap bekerja diluar tubuh menurut rencana berdasar Karmaphala (hukum karma) dan tak ada seseorang terhindar dari karmaphala itu. Dalam kitab Mahabarata dinyatakan bahwa tiada sesuatupun dapat membebaskan diri dari karmaphala ini. Dewa-dewa pun mesti mengalami akibat-akibat dari perbuatannya. Perbuatan yang dilakukan manusia, dimana perbuatan itu dinilai merugikan orang lain maka pada saat itu juga ia telah terikat oleh karma. Karma atau perbuatan menentukan perpindahan atau kelahiran baru dari pada jiwa.

Kehidupan manusia di dunia berlangsung secara cyclis (lingkaran) artinya lingkaran yang hampir tak ada ujung dan pangkalnya. Proses cyclis itu ialah seperti pengeluaran (kelahiran) dan pralaya (dissolution-penghancuran) ini berlaku kepada semua yang ada dan terjadi sewaktu-waktu. Hidup manusia di dunia ini hampir tidak punya tujuan, tapi merupakan ulangan perkembangan dan kematian yang terus menerus. Dunia ini didiami oleh makhluk yang bermacam-macam termasuk dewa. Manusia hidup di dunia bukan hanya satu kehidupan tetapi melalui banyak eksistensi, karena kehidupannya dikuasai oleh karmaphala. Setelah badannya mati, jiwanya (atman) akan terlahir kembali dalam bentuk baru. Yang baik akan terlahir dengan lebih tinggi kualitasnya, sedang yang jelek akan terlahir dalam kualitas yang lebih buruk. Di sini tampak bahwa kehidupan manusia akan mempunyai arti apabila dalam kehidupannya itu selalu dilatar belakangi dengan moral dan kehidupan spirituil serta keyakinan yang berdasar mythologis.

Pandangan agama Hindu tentang waktu yang merupakan faktor penting dalam sejarah menyatakan waktu itu berlaku secara siklis yang seolah-olah tidak ada awal dan tidak berakhir, bahkan merupakan siklis yang besar yang didalamnya terdapat berbagai siklis individual dalam eksistensi yang beragam.

Masa-masa kehidupan manusia di dunia ini bukan merupakan sesuatu yang harus disyukuri, tetapi merupakan samsara—the passage of the soul in the cycle of births and deaths. Untuk supaya terhindar dari dari tekanan siklis ini dianggap tidak berarti; agar supaya dapat moksa, maka diadakan pelajaran batin dan fisik yang merupakan jalan pemusatan (raja—yoga), Jnana-Yoga adalah jalan melalui latihan fisik.

Adapun proses perjalanan sejarah menurut agama Budha ada kesamaan prinsip yaitu bahwa seluruh kejadian dalam sejarah itu merupakan ulangan belaka yang bersifat siklis. Sebab-sebab adanya ulangan itu adalah karena karma, perbuatan yang baik akan menghasilkan kebaikan dan sebaliknya. Orang dapat lepas dari lingkaran kelahiran yang kemudian ke Nirwana. Lingkaran lahir adalah samsara. Untuk dapat mencapai nirvana dan atau moksa, maka manusia harus melaksanakan ajaran yang dibawa oleh sang Budha Gautama.

Ajaran yang yang dibawa antara lain mengenai aryasatyani, atau empat kebenaran utama, yakni:

a. Hidup adalah menderita (samsara).

b. Samsara ada karena ada kama/trsna.

c. Samsara dapat dihentikan dengan jalan menindas kama.

d. Kama dapat ditindas melalui astavidha (delapan jalan kebenaran): yang meliputi kemauan yang baik, maksud yang baik, ucapan yang baik, perbuatan yang baik, cara hidup yang baik, daya upaya yang baik, merenung yang baik, dan tafakur yang baik.

2. Filsafat Sejarah dalam pandangan Agama Kristen dan Islam

Dalam filsafat sejarah terdapat aliran yang dinamakan “redemptive philosophical viewpoint” terutama berakar pada keyakinan dan dogma agama Kristen, yang menafsirkan segala kejadian di dalam sejarah itu semata-mata sebagai kehendak Tuhan, dimana manusia dalam panggung sejarah itu menjalankan sekedar peranan penebus dosa belaka (“to redeem” artinya menebus), menuju ke arah peningkatan nilai-nilai kemanusian.

Hakekat manusia dalam agama Kristen seperti tercermin dalam kitab Injil, Kejadian I:27 “Maka Allah menjadikan manusia itu menurut gambar-Nya: yaitu menurut gambar Allah dijadikan-Nya dia; laki-laki dan perempuan dijadikan-Nya mereka”. Dari sini dapat disimpulkan bahwa manusia itu selain terbuka untuk dunianya juga terbuka untuk Tuhannya. Manusia adalah manusia dalam kemanusiaannya, tetapi manusia tidak hanya “manusia dalam dunia” juga manusia dalam gambaran Tuhan. Manusia sebagai manusia mencintai sesama manusia, manusia sebagai gambar Tuhan mencintai Tuhan.

Aspek dari “segambar” dengan Tuhan itu juga dapat berarti bahwa manusia itu memiliki/menerima kekuasaan di dunia ini sebagai gambaran dari kekusaaan Tuhan. Manusia dijadikan mempunyai kemampuan menaklukan dan menguasai dunia. Hal ini tercermin dalam kitab Kejadian I:28…..dan penuhilah olehmu akan bumi itu dan taklukanlah dia…..

Pandangan Kristen tentang Tuhan adalah Tuhan itu Esa yang dapat dibedakan dalam tiga cara berbeda: sebagai Bapak, sebagai Putera, dan Roh Suci yang berada dalam satu ikatan kasih dari kekal ke kekal.

Manusia diciptakan segambar tetapi telah jatuh ke dalam dosa sejak Nabi Adam; menurut Agama Kristen dosa itu dilakukan dalam sorga yang abadi, akibatnya hasil dosa itu abadi (dosa waris). Manusia terseret kedalam pemberontakan terhadap Tuhan. Pemberontakan merupakan sumber segala kejahatan manusia, dosa itu demikian radikalnya.

Menurut Kristen untuk keselamatan manusia dari keadaan itu meningkatkan nilai-nilai moralnya, maka Tuhan mengutus Jesus Kristus ke dunia ini. Putera Tuhan menjadi manusia. Ia menebus dosa manusia dan mendirikan kerajaan Tuhan di dunia ini. Di akhir zaman Kristen akan menyempurnakan Kerajaan itu. Dengan demikian Kristus itu Vere Deos dan Vere Humos. Karena dosa itu abadi hanya dapat ditebus dengan yang semisal abadi. Proses sejarah menurut agama Kristen bersifat linear. Makna sejarah terletak pada penebusan dosa. Kristus lebih berat diartikan pada Penebus Dosa dari pada sebagai Nabi yang membawa ajaran, ajaran yang didalamnya terdapat nilai-nilai berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu dalam dunia Kristen, Theologi Kristen lebih berkembang dibanding dengan aspek lain-lainnya.

Hakekat manusia menurut pandangan Islam dapat dijelaskan antara lain seperti yang tersebut dalam Al-Quran surat al-Baqarah:30 yang menyatakan sebagai berikut

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “Mengapa engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi, orang yang membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau”. Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.

Dari sini tampak terdapat gambaran jelas dua status manusia. Pertama, manusia dijadikanTuhan—manusia ciptaan Tuhan—manusia hamba Tuhan. Kedua, manusia sebagai khalifah di dunia—manusia bertanggung jawab—manusia pendukung ilmu dan kekuasaan. Dalam ayat itu pula dialog antara malaikat dengan Allah terdapat beberapa pengertian antara lain:

a. Dugaan para malaikat bahwa manusia yang akan diciptakan itu akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah di muka bumi ini, karena yang menduga malaikat, maka hasil dugaannya tidak mutlak benarnya juga salahnya.

b. Malaikat yang termasuk makhluk Allah memiliki intensitas ketaatan dan kejujuran yang tinggi, sehingga apa saja yang diperintahkan Allah tidak ada yang tertinggal dan tidak dilaksanakan.

c. Manusia yang tidak menyadari statusnya secara utuh, manusia hanya sebagai pendukung ilmu dan kekuasaan serta atheist akan berakibat kerusakan dan penumpahan darah.

d. Allah Maha Mengetahui, karena lebih mengetahui sekedar apa yang diduga oleh para malaikat.

e. Manusia yang menyadari betul-betul statusnya kemudia mereka beramal saleh, berperanan sesuai dengan kedudukannya, maka ini berarti telah berfungsi.

Dari status manusia sebagai ciptaan Allah mengandung makna yang dalam, kehidupannya selalu ditandai dengan hubungan antara manusia sebagai hamba Allah, hubungan yang berdasarkan keyakinan bahwa Allah itu Esa. Dalam proses perjalanan sebagai seorang muslim ditandai dengan kesaksian dua kalimat syahadat “Tiada Tuhan melainkan Allah—dan Muhammad adalah utusan Allah”. Hal ini mengandung pengertian bahwa proses perjalanan hidupnya selalu dijiwai ke Tauhidan (meng-Esa-kan Tuhan). Karena dasar keyakinan ke Tahuhidan ini, terpencar dari dasar ini keyakinan penuh bahwa hanya kepada Allah-lah kita menyembah dan kita memohon pertolongan dan kepada Allah kita memohon petunjuk. Allah menurut agama Islam berlawanan dengan konsep dari Deisme. Oleh karena itu terdapat tendensi yang kuat dari pandangan Islam bahwa Allah itu tetap apa yang disebut dengan “cretario continua”. Allah tetap bersama dengan hamba-Nya yang percaya. Allah itu immanent in power, bukan immanent in being atau in essence.

Status manusia yang kedua sebagai khalifah: oleh karena itu segala perbuatan manusia di dunia ini pantas dimintai pertanggungan jawab, mau atau tidak mau—per se—dalam proses perjalanan hidup manusia amal perbuatannya baik atau buruk akan dimintai pertanggungan jawab kelak diakhir zaman. Semua hasil-hasil perbuatannya akan dipertunjukkan, bukan hanya sekedar dipertunjukkan saja tapi lebih berat amal perbuatannya.

Status sebagai seorang khalifah didunia ini menuntut keharusan untuk mempelajari agamanya dan berfikir, merenungkan serta memahami dan mengenal gejala-gejala di dunia ini, tegasnya mengembangkan ilmu, tuntutan ini bukan hanya berlaku pada usia belajar, tetapi sepanjang usianya.

Karena manusia dapat bertanggung jawab dan mempunyai daya kemampuan berfikir yang baik, maka dunia dan isinya ini disediakan untuk kepentingan manusia, maka ciri-ciri seorang muslim ialah: iman (taqwa)—ilmu—amal. Ini bukan berarti bahwa manusia dipaksa untuk beramal yang ia tidak mampu. Tetapi merupakan suatu tuntutan agar manusia berkembang ke arah yang lebih baik untuk hari esok—untuk generasi yang akan datang. Jadi proses sejarah dalam Islam adalah berjalan linear menuju kesempurnaan yang diridhai oleh Allah dimana Islam betul-betul menjadi rahmat seluruh semesta alam.

C. Kesimpulan

Pada hakekatnya antara sejarah dan agama memanglah tidak bisa dipisahkan. Dalam ajaran-ajaran agama seringkali disertai dengan contoh dan gambaran kehidupan di masa lalu. Agama Hindu dalam kitab Mahabarata memberikan sejarah kepahlawanan para perwira yang berisi pesan-pesan moral, semisal yang terdapat dalam Bhagavat Gita. Kitab Ramayana juga memberikan pesan yang tidak jauh berbeda.

Dalam agama Budha diberikan kisah-kisah sejarah perjalanan hidup sang Budha dalam kitab Budhacarita, Lalitawistara, maupun Jatakamala. Semua menceritakan masa lalu Budha yang didalamnya diselipi ajaran agama.

Dalam agama Kristen dan Islam, jelas dalam kitab Injil dan Quran juga berisi tentang kisah-kisah sejarah. Mulai kisah yang bisa manjadi panutan hingga kisah yang bisa menjadi contoh keburukan.

Perjalanan sejarah dalam agama Hindu dan Budha menganut konsep siklis, sedangkan Kristen dan Islam menganut gerak sejarah linear.

Oleh

Aditya N. Widiadi

I. Identitas Buku

· Judul Buku : Lekra Tak Membakar Buku: Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakjat 1950-1965

· Penulis : Rhoma Dwi Aria Yuliantri & Muhidin M Dahlan

· Penerbit : Merakesumba, Yogyakarta

· Cetakan : Pertama, September 2008

· Tebal : 580 halaman

II. Isi Resensi

Provokatif dan Agitatif. Itulah kata yang pas untuk menilai judul buku ini. Namun, justru disinilah letak kekuatan buku ini untuk menarik mata pembaca agar memelototi kata demi kata dalam setiap halaman, dengan pertanyaan yang senantiasa membebani kepala “benarkah lekra tak pernah membakar buku?”

Terlebih, tema bakar-membakar buku adalah trend kekinian bagi pihak-pihak yang merasa berkuasa untuk melenyapkan buku-buku yang dianggap mengganggu “ketertiban umum” dan kelanggengan kekuasaan. Pembakaran, atau minimal pelarangan buku bukanlah dominasi kebijakan orde lama, orde baru, ataupun masa reformasi sekarang. Hampir di sepanjang sejarah umat manusia sejak mengenal budaya tulis, selalu terdapat pihak yang keblinger untuk membakar “puncak-puncak peradaban” demi melanggengkan posisinya dalam panggung sejarah. Dan apapun alasannya, membakar buku adalah “dosa besar.”

Buku ini disusun dengan menggunakan sumber tunggal dari Harian Rakjat, sebuah surat kabar harian yang pertama kali terbit 31 Januari 1951 dan menjadi corong Partai Komunis Indonesia (PKI). Harian yang terakhir terbit pada 3 Oktober 1965 ini, memiliki edisi khusus hari minggu yang dinamakan Lembar Kebudayaan. Melalui wadah inilah para budayawan Lembaga Kebudajaan Rakjat (Lekra) menuangkan berbagai kerja budayanya dalam bentuk cerita pendek, sajak, dan sebagainya.

Penulis bekerja dengan memanfaatkan data-data yang terdapat dalam edisi Harian Rakjat yang selamat dari “pembantaian massal,” namun “terpenjara” dalam ruang khusus perpustakaan yang berlabel “bacaan terlarang” dan telah menjadi santapan lezat rayap selama 30 tahun lebih. Hanya dengan ketekunan, penulis bisa merekam hampir seluruh artikel berita kebudayaan yang menjadi konsens Lekra. Hasilnya tidak mengecewakan, selain menghasilkan buku ini, mereka juga menyusun dan menyunting buku “Gugur Merah” yang merupakan himpunan 450 puisi dari 111 penyair Lekra, serta buku “Laporan dari Bawah” berisi 100 cerita pendek yang termuat dalam lembar kebudayaan Harian Rakyat dalam kurun 15 tahun. Maka buku ini sangat tepat dikatakan sebagai trilogi tuntas mengenai sejarah dan hasil karya Lekra sebelum lembaga ini disemayamkan secara paksa dalam liang sejarah.

Meski mengandalkan satu sumber utama, dua orang penulis muda ini mampu menyajikan seluk beluk Lekra secara lengkap. Lekra sebagai organisasi dikupas tuntas dari sudut ideologi, genesis, asas, karya, dan geraknya dalam sejarah. Organisasi yang lahir 17 Agustus 1950 ini menyatukan “seniman2 pedjuang” atau “pedjuang2 seniman” dalam satu keyakinan saat berkarya, bahwa politik sebagai panglima. Ruang kerja Lekra meliputi bidang susastra, film, senirupa, seni pertunjukan, seni tari, musik, dan perbukuan yang kesemuanya diabdikan untuk tujuan politik. “Politik tanpa kebudayaan masih bisa jalan, tapi kebudayaan tanpa politik tidak bisa sama sekali.”

Sempurna bukan berarti tanpa celah. Kelemahan yang nampak pada buku ini, meski bukan dikategorikan sebagai kesalahan metodologi, adalah keputusan penulis untuk menggunakan sumber tunggal utama yang berasal dari Harian Rakjat. Sartono Kartodirdjo, sudah sejak lama mengingatkan agar penggunaan surat kabar sebagai sumber sejarah dilakukan secara kritis. Peringatan ini terkait dengan unsur subjektivitas, kekurangtelitian, ketergesahan, kedangkalan, dan kecenderungan pemuatan sensasi dalam pemberitaan surat kabar. Lebih-lebih telah jelas sikap Harian Rakjat sebagai corong politik PKI. Maka penggunaan sumber ini hanya bisa disiasati dengan kritis melalui penggunaan sumber-sumber lain sehingga bisa memperlebar pandangan dalam melihat masa lalu.

Keputusan penulis untuk tidak memanfaatkan para budayawan Lekra yang masih hidup sebagai sumber data juga patut disesalkan. Dengan apologi penulis bahwa tokoh-tokoh Lekra yang masih hidup “boleh jadi ingatan mereka sudah tak terlalu bersih-jernih” dan “dicuci oleh penyiksaan,” maka mereka tidak dijadikan informan. Padahal para pelaku sejarah ini lebih tahu banyak segala tentang Lekra, karena mereka adalah pelaku yang hidup sejaman dan merasakan langsung menjadi anggota Lekra.

Penulis mungkin memang telah menyelamatkan berbagai data dan informasi penting dalam lembaran koran tua Harian Rakjat yang dimakan rayap. Sayang sekali penulis tidak berminat menyelamatkan data dan informasi penting dalam ingatan para pelaku, yang boleh jadi segera dimakan waktu. Koran langka mungkin bisa diselamatkan dengan cetak ulang, tapi pelaku sejarah tidak akan pernah bisa dicetak ulang!

Lantas, benarkah Lekra tak pernah membakar buku? Pertanyaan yang senantiasa terngiang dalam telinga sejak membaca judul buku, baru terjawab pada bagian akhir buku ini. Secara tertulis, memang tidak terdapat bukti—setidaknya berdasar informasi yang termuat dalam Harian Rakjat—bahwa Lekra pernah menginstuksikan untuk membakar buku lawan-lawanya, seperti karya Manifes Kebudayaan (Manikebu).

Secara organisasi, mungkin Lekra tidak pernah menginstruksikan untuk membakar buku. Tapi secara perseorangan, mungkin ada anggota-anggota Lekra yang membakar buku. Membakar buku dan semua karya mereka sendiri yang bisa dijadikan bukti untuk mengeksekusi penulisnya. Untuk yang satu ini, membakar buku tidak dikategorikan dosa besar!

Kebangkitan Nasionalisme dalam Kepudaran Nasionalisme

Oleh

Aditya N. Widiadi

A. Pendahuluan

Gerakan Aceh Merdeka (GAM) merupakan sebuah bagian dari sejarah bangsa Indonesia. Sebuah sejarah yang dapat ditulis dengan tinta darah, karena telah banyak menumbalkan sesama anak bangsa. Sebuah konflik yang ironisnya untuk memperjuangkan hal yang sama, namun dipersepsi dan diinterpretasikan secara berbeda oleh kedua belah pihak yang bertikai. Sebuah perbedaan dalam memaknai nasionalisme. Sebuah perlawanan untuk memperjuangkan nasionalisme vis-à-vis sebuah perjuangan untuk mempertahankan nasionalisme. Sebuah pertikaian yang memang harus dipetik dari buah simalakama yang bernama, nasionalisme!

Tulisan ini bermaksud menguraikan sejarah konflik antara GAM berhadapan dengan pemerintah Republik Indonesia. Uraian ini tidak bermaksud menyudutkan yang satu dan mengunggulkan yang lain, penulis hanya berminat untuk memaparkan yang terjadi secara apa adanya, disertai analisis mengenai hal yang penulis hipotesiskan sebagai faktor utama—meski bukan determinan tunggal—penyebab pertikaian yang berlarut-larut. Penegasan ini sangat diperlukan mengingat derajat kekontemporeran peristiwa yang masih hangat, bisa meningkatkan suhu dendam yang secara normatif telah diredam melalui nota kesepahaman.

Dalam uraian sederhana ini, penulis pertama-tama bermaksud memaparkan Aceh sebagai panggung sejarah. Hal ini penting karena secara tidak langsung banyak peristiwa besar yang terjadi di Aceh, dipengaruhi oleh faktor geografi. Kedua, penulis akan mencoba memaparkan unsur agen sejarah, yakni masyarakat Aceh yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam pertikaian ini. Maka karya etnografi mengenai bangsa Aceh akan dapat dipergunakan untuk mendeskripsikan Aceh sebagai entitas kebudayaan. Bagian ketiga dan bagian seterusnya—yang merupakan bagian utama tulisan ini—akan menjelaskan secara historis keberadaan GAM semenjak proklamasi kemerdekaan Aceh 4 Desember 1976 hingga ditandatanganinya nota kesepahaman antara pihak GAM-RI untuk menyelesaikan konflik secara damai pada 15 Agustus 2005. Meski periode kajian utama adalah 1976-2005, bukan tidak mungkin kajian akan keluar dan melebar dari periode waktu tersebut, selama masih bisa ditarik kontinuitas dan keterkaitan.

B. Panggung Sejarah: Negeri Seribu Ambivalensi

Peristiwa sejarah tidak akan lepas dari tiga unsur utama yakni manusia, tempat dan waktu. Bagian ini akan mendeskripsikan unsur yang disebut kedua. Meski demikian penulis tidak bermaksud untuk terjerumus ke dalam kubang determinisme geografis,[1] ketika menyatakan bahwa banyak peristiwa sejarah di Aceh dipengaruhi oleh unsur alam. Diakui atau tidak, alam Aceh memang banyak mempengaruhi wajah sejarahnya, sehingga konsep posibilisme geografis dianut dalam tulisan ini. Ambillah bukti sederhana, peristiwa tsunami 26 Desember 2004 berpengaruh besar terhadap proses perdamaian GAM-RI. Besar kemungkinan—meski sejarah tidak mengenal kata mungkin—tanpa terjadinya tsunami, perdamaian tidak akan pernah terjadi.

Bila ditarik jauh mundur ke belakang pada masa Sultan Iskandar Muda, Lombard[2] telah menunjukkan bahwa faktor alam banyak mempengaruhi—meski dengan tegas Lombard tidak mendukung determinisme geografis—sejarah Aceh kala itu, semisal bencana banjir, kebakaran, dan tidak ketinggalan gempa. Rupanya gempa sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari Aceh, bahkan “setiap tahun biasa ada tiga empat gempa” saat itu.[3] Melompat ke masa Perang Aceh 1873-1912, tergambar jelas bahwa gejala alam yang kita namakan hujan juga turut mempengaruhi jalannya pertempuran antara pemerintah Hindia Belanda dengan gerilyawan Aceh.[4]

Alam Aceh memang dikaruniai dengan berbagai macam keistimewaan dan kekayaan alam—yang tragisnya juga mengundang pertikaian. Teristimewa adalah posisi geografisnya yang strategis, terletak di persimpangan jalan laut yang ramai, yang menghubungkan Lautan Hindia dan Laut Cina Selatan. Tepat di persimpangan dua budaya besar dunia, India dan China. Potensial sebagai tempat rendezvous bagi para pelayar, sekaligus strategis sebagai sarang perompak untuk menghadang kapal-kapal kaya. Mengingat posisi Aceh yang berada di ujung barat nusantara, negeri ini juga menjadi gerbang pertama yang harus dilalui jamaah haji ketika berangkat ke tanah suci melalui jalur laut. Maka negeri ini pun sempat memiliki julukan yang terkenal sebagai Serambi Mekah.[5]

Secara geografis negeri ini melintang dari barat laut ke tenggara, dan dibelah menjadi dua oleh rangkaian bukit barisan. Sebelah barat pegunungan itu terletak daerah sempit dengan hutan yang lebat, dipenuhi bukit yang sukar dilalui dan daerah yang curam ditepi laut. Daerah yang subur dan terhampar luas adalah daerah sebelah timur yang menjadi daerah pertanian yang kaya hasil padi.[6] Luas daerah yang secara administratif RI dinamakan Provinsi Nangroeh Aceh Darussalam ini memiliki luas wilayah 57.365,57 km. Termasuk ke dalam wilayah Aceh adalah 119 pulau-pulau kecil sepanjang pantai barat; 35 gunung mulai dari Leuser, Anu, Abong-Abong, Tangga, Ulumasem, dan Peut Sagu; dua danau yaitu Laut Realoih dan Laut Tawar; serta 73 sungai yang diantaranya adalah Krueng Acehm Krueng Tripa, Krueng Peusangan, dan Krueng Jamboaye.[7] Meski secara geografis pada umumnya Aceh terdiri dari daerah yang ditumbuhi banyak bukit yang sukar untuk dilalui, namun kenyataannya justru menjadi berkah sebagai basis pertahanan dan daerah operasi gerilyawan. Kenyataan ini telah terbukti jelas ketika masa Perang Aceh ataupun masa-masa pertikaian GAM-RI.

Isi perut tanah Aceh juga sangat kaya akan sumber daya alam. Misalnya, negeri ini kaya akan Liquefied Natural Gas (LNG). Produk LNG di Aceh pada awal tahun 1990-an mencapai 40% dari seluruh produksi dunia. Tambahan pula, pada 1991 hampir 90% hasil produk pupuk Aceh diekspor.[8] Celakanya kekayaan alam Aceh tidak berbanding lurus dengan kekayaan rakyat Aceh. Kondisi yang demikian memunculkan deprivasi relatif yang mendorong gerakan untuk melawan ketidakadilan yang mengejawantah dalam bentuk Gerakan Aceh Merdeka.

Keadaan yang demikian ini, membuat julukan Aceh sebagai Serambi Mekah patut dipertanyakan. Selain karena memang perjalanan Ibadah Haji tidak perlu lagi melewati Aceh akibat tidak lagi menggunakan kapal laut, tetapi juga makna persatuan dan perdamaian yang terkandung dalam julukan itu dipertanyakan. Adalah Anthony Reid[9] yang pertama mematahkan julukan itu, diganti menjadi Veranda of Violance (Serambi Kekerasan), yang agaknya ingin menunjukkan adanya konflik dan kekerasan di negeri ini. Meski saat ini, julukan yang diintrodusir oleh Reid itu dilawan dengan julukan baru sebagai Serambi Perdamaian[10] pasca MoU Helsinki.

Apapun julukannya, nyata bahwa negeri Aceh ini dipenuhi dengan berbagai macam ambivalensi. Negeri yang dilimpahi berkah namun mendatangkan petaka, walau terkadang dilimpahi petaka yang membawa berkah.

C. Lakon dalam Panggung Sejarah

Bagian ini khusus membicarakan faktor manusia sebagai pelaku dalam menggerakan jalan sejarah. Bangsa Aceh adalah bangsa yang terkenal—secara stereotipe tentunya—sebagai bangsa pejuang, pantang menyerah, ahli strategi, ahli siasat, dan memegang teguh ajaran agama Islam yang dipeluk mayoritas penduduknya.

Secara demografis, berdasarkan sensus penduduk tahun 1961, penduduk Aceh seluruhnya berjumlah 1.628.983 jiwa dengan persebaran kepadatan penduduk yang tidak merata di masing-masing daerah. Dengan kenaikan penduduk yang diperkirakan 2,4% setiap tahun, maka penduduk Aceh pada tahun 1968 telah mencapai 1.934.022 jiwa. Dalam tahun 1971, penduduk Aceh sudah menjadi 2.009.000 jiwa.[11] Berdasarkan data sensus penduduk tahun 2000, menunjukkan bahwa jumlah penduduk Aceh telah menyentuh angka 3.930.905 jiwa.[12]

Komposisi penduduk Aceh sendiri tidak disusun dari suku bangsa yang tunggal. Masyarakat Aceh berasal dari campuran berbagai suku bangsa yang banyak diantaranya berasal dari suku bangsa India dan Arab. Di Lamno yang terletak di pesisir barat, penduduknya berciri fisik mirip orang Eropa karena adanya keturunan darah Portugal. Di wilayah pedalaman, penduduk keturunan Batak dan Nias, Sumatra Utara menambah keragaman etnis di Aceh. Populasi penduduk Aceh yang berjumlah 3.930.905 tadi terdiri dari etnis Aceh (70%), Gayo Lut (7%), Gayo Luwes (5%), Alas (4%), Singkil (3%), Jawa (3%), dan Simeuleu (2%).[13] Tentunya bisa diingat pula legenda Machudun Sati yang terkenal sebagai leluhur Cut Nyak Din, juga merupakan imigran dari tanah Minangkabau.[14]

Jelaslah bahwa Aceh sebagai bangsa, dapat dikategorikan pula sebagai—meminjam istilah Benedict Anderson—imagined community, yakni bangsa sebagai suatu abstraksi atau konstruk dari imajinasi. Pembentukan Identitas orang Aceh diperkirakan oleh Anthony Reid[15] telah berlangsung sejak terjadinya persentuhan antara peradaban di Aceh dengan jaringan internasional melalui perdagangan dan persebaran agama Islam, kurang lebih sejak abad ke-13. Kondisi yang demikian bisa dimaklumi, karena Aceh pernah menjadi metropolitan pada masa jayanya serta kenyataan bahwa posisi geografis Aceh yang strategis.

Keragaman latar belakang bangsa Aceh agaknya telah disatukan oleh persamaan nasib dan sejarah, atau dengan lebih tepat lagi disatukan oleh keberadaan musuh bersama. Peristiwa Perang Aceh 1873-1912, menunjukkan adanya persatuan melawan kaphe diantara segenap bangsa Aceh, yang padahal sebelumnya terjadi rivalitas antar sesama kaum uluebalang dan terdapatnya permusuhan laten antara golongan ulama dengan bangsawan. Pada masa selanjutnya bangsa Aceh juga memiliki common enemy yang bernama Indonesia, telah mengakibatkan bangkitnya nasionalisme Aceh yang sangat terhubung dengan kekecewaan luar biasa atas Jakarta yang dianggap melakukan ketidakadilan, ekploitasi, dan kekerasan terhadap Aceh.[16]

D. Awal dari Sebuah Awal: Kelahiran GAM

Umum menganggap bahwa GAM dilahirkan pada 4 Desember 1976. Sebenarnya GAM sendiri sebagai wahana pergerakan baru didirikan pada 20 Mei 1977. Namun Hasan Tiro sendiri memilih hari lahir GAM adalah pada tanggal yang disebut paling awal, disesuaikan dengan proklamasi kemerdekaan Aceh Sumatera.[17] Proklamasi ini dilangsungkan di Bukit Cokan, pedalaman Kecamatan Tiro, Pidie. Prosesi ini dilakukan secara sederhana, dilakukan di suatu tempat yang tersembunyi, menandakan bahwa awal-awalnya, gerakan ini adalah gerakan bawah tanah yang dilakukan secara diam-diam.[18]

Bersamaan dengan proklamasi kemerdekaan, Hasan Tiro juga mengumumkan struktur pemerintahan Negara Aceh Sumatera. Akan tetapi, kabinet tersebut belum berfungsi hingga pertengahan 1977, persoalannya adalah karena para anggota kabinet pada umumnya masih berbaur dengan masyarakat luas untuk kampanye dan persiapan perang gerilya. Kabinet Negara Aceh Sumatera baru dapat melaksanakan sidang pertamanya pada 15 Agustus 1977. Sedangkan upacara pelantikan dan pengumpulan anggota kabinet dilaksanakan pada 30 Oktober 1977 di camp Lhok Nilam pedalaman Tiro, Pidie. Kabinetnya sendiri pada waktu itu, hanyalah terdiri dari beberapa orang saja, yaitu: Presiden (Hasan Muhammad Tiro), Perdana Menteri (Dr.Muchtar Hasbi), Wakil Perdana Menteri (Teungku Ilyas Leube), Menteri Keuangan (Muhammad Usman), Menteri Pekerjaan Umum (Ir.Asnawi Ali), Menteri Perhubungan (Amir Ishak BA), Menteri Sosial (Dr.Zubir Mahmud) dan Menteri Penerangan (M. Tahir Husin).[19]

Tulisan ini tidak mengkhususkan deskripsi pada peristiwa detail secara kronologis yang berkaitan pada kejadian disekitar proklamasi ini. Penulis lebih tertarik untuk memaparkan latar belakang kelahiran dan motif-motif yang melahirkan peristiwa ini. Tidak sama dengan kelahiran manusia yang bisa dipastikan dari satu sebab tunggal, yakni proses prokreasi, maka kelahiran GAM sebagai sebuah peristiwa tidak disebabkan faktor yang tunggal namun multifaktor. Terdapat berbagai pendapat yang telah menjelaskan beberapa hal yang menjadi kausa peristiwa ini.

Pertama, bahwa GAM merupakan lanjutan perjuangan—atau setidaknya terkait—Darul Islam (DI) Aceh yang sebelumnya pernah meletus pada 1950-an. Tesis ini, didukung oleh Isa Sulaiman yang menilai keterkaitan GAM dangan DI, karena persoalan DI tidak diselesaikan secara tuntas. Dukungan para tokoh DI pada awal lahirnya GAM memperkuat tesis bahwa ada yang belum selesai pada upaya integrasi yang dibangun oleh Sukarno untuk menyelesaikan pemberontakan DI/TII Daud Beureueh.[20] Namun, penulis menilai tesis ini lemah karena meski memiliki beberapa keterkaitan, tapi bukti bahwa GAM ternyata tidak melanjutkan ideologi Islam sebagai dasar perjuangan dan lebih memilih nasionalisme Aceh sebagai isu polpulisnya[21] merupakan antitesis yang jelas menggugurkan pendapat ini.

Kedua, faktor ekonomi, yang berwujud ketidakadilan dan ketimpangan ekonomi antara pusat dengan daerah. Pemerintahan sentralistik Orde Baru menimbulkan kekecewaan berat terutama di kalangan elite Aceh. Pada era Soeharto, Aceh menerima 1% dari anggaran pendapatan nasional, padahal Aceh memiliki kontribusi 14% dari GDP Nasional. Terlalu banyak pemotongan yang dilakukan pusat yang menggarap hasil produksi dari Aceh. Sebagian besar hasil kekayaan Aceh dilahap oleh penentu kebijakan di Jakarta. Meningkatnya tingkat produksi minyak bumi yang dihasilkan Aceh pada 1970-an dan 1980-an dengan nilai 1,3 miliar US Dolar tidak memperbaiki kehidupan sosial ekonomi masyarakat Aceh.[22]

Penulis menganalisis bahwa faktor ekonomi memang berpengaruh terhadap lahirnya GAM. Tapi ia hanya merupakan salah satu dari sekian banyak kromosom yang dikandung sel sperma yang akan membuahi sel telur, hingga akhirnya melahirkan GAM. Kalau permasalahannya hanya faktor ekonomi, maka tuntutannya tidak akan kemerdekaan. Faktor ekonomi pasti akan diselesaikan dengan tuntutan yang bisa menghasilkan keuntungan ekonomi bagi pihak Aceh. Sel sperma yang sesungguhnya dalam kelahiran GAM adalah ketidakadilan yang dirasakan oleh pihak Aceh. Sel ketidakadilan ini berisi kromosom yang berupa ketidakadilan di bidang ekonomi, politik, dan berbagai ketidakadilan lainnya. Faktor ketidakadilan inilah yang merupakan faktor ketiga dari sebab kelahiran GAM.

Sel telur yang siap dibuahi dalam kelahiran GAM adalah identitas ke-Aceh-an yang dimiliki secara kuat dan mendalam oleh bangsa Aceh. Hasan Tiro meyakni bahwa Aceh merupakan identitas tersendiri, yang memiliki sejarah dan jati diri yang kuat. Oleh karenanya, kedaulatan Aceh yang sudah dimiliki ratusan tahun yang lalu harus dikembalikan.[23] Telah nyata bahwa bangsa Aceh memiliki kebanggaan atas dirinya sebagai bangsa yang tidak mudah tunduk, atau mempunyai harga diri yang tinggi. Memiliki keyakinan bahwa bangsanya adalah bangsa pejuang, yang tidak boleh direndahkan oleh pihak luar. Bangsa yang memiliki pahlawan-pahlawan yang pantang menyerah dan siap berkorban untuk kepentingan negerinya. Bangsa yang memiliki cita-cita mati mulia dalam keadaan syahid. Semua gambaran atas dirinya yang bisa terrefleksikan dalam hikayat prang sabil.[24] Identitas ini semakin diperkuat dengan berbagai ketidakadilan yang ada dan sikap meng-kaphe-kan orang non Aceh, terutama orang Jawa, sebagai kolaborator penguasa Indonesia atas tanah Aceh.

Bertemunya sel sperma dan sel telur ini, menghasilkan janin nasionalisme dalam rahim sejarah. Nasionalisme Aceh akhirnya mencuat ke permukaan, baik dalam bentuk paling moderat ke arah referendum penentuan nasib sendiri (yang kemungkinan besar memilih opsi kemerdekaan) hingga jalan radikal berupa separatisme. Nasionalisme Aceh sangat terhubung dengan kekecewaan luar biasa atas Jakarta. Nasionalisme ini sendiri sebenarnya dimunculkan oleh kegagalan Indonesia dalam menguraikan konsepsi kebangsaannya. Ditambah dengan penguasaan atas sumber daya politik dan ekonomi Aceh, terlebih kelak ketika diberlakukannya Daerah Operasi Militer (DOM) yang represif. Nasionalisme Aceh menguat menjadi satu pikiran sederhana: Indonesia adalah common enemy bagi rakyat Aceh.[25]

Analisis tentang faktor kelahiran GAM yang disebabkan oleh munculnya Nasionalisme Aceh ini bisa dilihat dari kesaksian Hasan Saleh. Ia merupakan mantan Menteri Pertahanan/Panglima Tentara Islam Indonesia era perlawanan DI/TII, namun menolak untuk berjuang dan mendukung GAM. Setelah terdengar desas-desus pemberontakan kembali terdengar, ia dibujuk oleh Jalil Amin untuk turut serta dalam gerakan ini. Hasan Salah bertanya kepada Jalil Amin mengenai tujuan gerakan ini. Yang disebut belakangan menjawab “untuk membebaskan diri dari penjajahan Jawa.”[26]

Demikianlah, maka lahir bayi GAM yang muncul dari nasionalisme bangsa Aceh.

E. Perjuangan: Nasionalisme vis-à-vis Nasionalisme

Nasionalisme akhirnya bermuka dua, satu membebaskan dan dan satu lagi menindas. Nasionalisme bangsa Aceh yang diwujudkan dalam bentuk kemerdekaan sendiri ternyata harus berhadapan dengan nasionalisme Indonesia—khususnya nasionalisme yang diresapi oleh personil militer yang menganggap NKRI harga mati—yang diwujudkan dalam bentuk perjuangan mempertahankan keutuhan negara.

TNI menjadikan nasionalisme Aceh sebagai kartu terakhir untuk memenangkan upaya peningkatan citra dan kepercayaannya di mata masyarakat Indonesia, sekaligus menumbuhkan kepercayaan diri. Hal ini diperlukan pasca kegagalan mempertahankan Timor Timur dari pangkuan ibu pertiwi. Kedua kekuatan ini, nasionalisme Aceh pada satu titik dan kebanggaan korps TNI di titik lain, bertemu dalam suasana saling membunuh. Pertikaian pun memakan banyak korban, baik kalangan intelektual Aceh yang semestinya menjadi tulang punggung pembangunan Aceh,[27] maupun rakyat kebanyakan yang tidak tahu menahu akar persoalan, termasuk pula personil TNI yang harus gugur di medan laga.

Sejak era Orde Baru hingga masa reformasi, berbagai cara dilakukan untuk menghentikan pertikaian di Bumi Serambi Kekerasan ini. Pada masa Orde Baru, penyelesaian konflik Aceh rupanya lebih mengedepankan penggunaan pendekatan keamanan (security approach) ketimbang pendekatan dialog. Tercatat tidak kurang dari tiga jenis operasi militer yang digunakan oleh pemerintahan Soeharto untuk melakukan penghentian kekerasan di Aceh. Diawali dengan Operasi Sadar dan Siwah (1977-1982), Operasi Jaring Merah (Mei 1989-Agustus 1998), dan Operasi Wibawa (Januari-April 1999). Oleh media massa, ketiga operasi militer tersebut—meski yang ketiga secara periodisasi masuk era reformasi, tapi penulis menganggap masih dalam periode transisi yang lebih memiliki wajah Orde Baru—lebih dikenal dengan sebutan “masa DOM” (Daerah Operasi Militer).[28]

Respon pemerintah Orde Baru dengan melakukan operasi militer yang represif ini, harus diakui membuat GAM kurang bisa berkembang. Bahkan membuat pucuk pimpinan GAM terpaksa harus menyelamatkan diri ke luar negeri setelah serangan pihak TNI yang bertubi-tubi. Kejadian yang memicu keputusan untuk lari ke Luar Negeri itu berlangsung 30 Desember 1978, ketika Hasan Tiro bersama anak buahnya bersembunyi di rimba Puntjeuek, Pidie, diserang habis-habisan oleh pihak TNI. Dalam kondisi yang kehabisan bahan makanan, “tanda jika makanan susah naik kepada kami itu berarti musuh kami TNI berada didalam hutan.” Serangan TNI membuat Hasan Tiro dan anak buahnya harus melarikan diri dari hujan peluru TNI. Setelah lolos dari penyergapan, Dr.Husaini Hasan membujuk Hasan Tiro untuk pergi ke luar negeri. Husaini Hasan[29] menceritakan peristiwa yang terjadi pada 30 Desember 1978 itu sebagai berikut:

Aku yang berada disamping Tengku WN (baca: Wali Negara—penulis) mengusulkan kepada beliau supaya beliau mengambil kesempatan ini untuk keluar negeri. Sebetulnya beliau telah mempersiapkan aku untuk keluar negeri mencari bantuan dan membuat kembali hubungan dengan rekan-rekan beliau semasa beliau di LN. Beliau telah membuat beberapa pucuk surat kepada rekan-rekan beliau di Malaysia, di Thailand, di USA dll. Dan telah diserahkannya kepadaku. Sebelum terjadi penyerbuan ini memang aku sedang menunggu utusan yang kami kirim untuk mengatur keberangkatanku ke LN. Mengingat akan kejadian pengepungan hari ini dan banyak anggota kami yang kocar-kacir membuat lebih muda untuk menyembunyikan kehilangan Tengku WN beberapa waktu. Aku sendiri yang mengusulkan kepada Tengku WN lebih baik beliau sendiri keluar dan menggunakan persiapan yang telah dibuat untuk keberangkatanku. Usulanku ini disambut baik oleh Tengku WN dan beliau menyadari urgency kami waktu itu untuk mencari bantuan senjata dan support dunia Internasional. Aku tidak menyadari akan akibat usulanku ini terjadi perubahan besar dalam sejarah perjuangan GAM dikemudian hari.

Dengan demikian, meski GAM kurang bisa berkembang akibat respon represif, ternyata GAM juga melakukan pelebaran jaringan yang membuat mereka kuat pada tingkat internasional sehingga GAM bisa terus bertahan.[30]

Sementara pada era reformasi, ada upaya dari pemerintah RI untuk mengkombinasikan penggunaan operasi militer dengan pendekatan hukum dan sosial. Pada masa ini muncullah apa yang disebut sebagai Operasi Sadar Rencong I (Mei 1999-Januari 2000), Operasi Sadar Rencong II (Februari-Mei 2000), Operasi Cinta Meunasah I (Juni-September 2000), Operasi Cinta Meunasah II (September 2000-Februari 2001), Operasi Pemulihan Ketertiban dan Hukum I (Februari-Agustus 2001), Operasi Pemulihan Ketertiban dan Hukum II (September 2001-Februari 2002), Operasi Pemulihan Ketertiban dan Hukum III (Februari-November 2002). Namun berbagai operasi itu dianggap tidak efektif karena ekskalasi kekerasan yang tidak juga mereda hingga diputuskan Operasi Darurat Militer I (19 Mei-19 November 2003)[31]

Sebenarnya sejak masa reformasi, digunakan pula metode penyelesaian non militer, namun semuanya gagal karena kekerasan tidak kunjung reda. Penulis sama sekali tidak berminat maupun berniat untuk mendeskripsikan secara mendetail jalannya penyelesaian militer. Hal ini karena hanya akan membuat terciumnya bau anyir darah. Satu hal yang penulis yakini, bahwa segala pendekatan militer yang telah ditempuh justru semakin memperkuat kebencian bangsa Aceh terhadap Indonesia, dan akhirnya semakin memperkuat nasionalisme Aceh.

F. Awal dari Sebuah Akhir: Angin Damai dari Helsinki

Terdapat ungkapan umum bahwa untuk menyelesaikan konflik, jalur diplomasi dan militer harus ditempuh sekaligus. Militer diibaratkan sebagai instrumen, sedang diplomasi adalah musik yang dihasilkan oleh instrumen, sehingga dikatakan tidak akan ada musik tanpa instrumen. Dalam tulisan ini, penulis mempunyai pendapat yang berseberangan, dengan keyakinan bahwa musik juga bisa dihasilkan tanpa instrumen atau alat musik apapun, simaklah musik acapela. Keyakinan penulis ini disertai harapan agar setiap konflik bisa diselesaikan secara damai atas nama kemanusiaan, tanpa menumpahkan setetes darah pun dari masing-masing pihak yang bertikai.

Penyelesaian konflik Aceh oleh pemerintah RI pada masa Orde Baru cenderung menggunakan cara militer saja tanpa disertai diplomasi. Memasuki era Reformasi, kedua pendekatan itu sama-sama digunakan, meski masih menekankan pada cara-cara pertama. Pada masa Presiden B.J.Habibie, pemerintah tetap mengedepankan pendekatan keamanan dengan menggunakan militer dan polisi dalam menjaga keamanan di Aceh. Kemungkinan besar karena meski secara formal Habibie ditunjuk sebagai presiden baru, namun ia tidak memiliki kontrol penuh atas polisi dan militer, yang kala itu—secara personal—berada di tangan Jenderal Wiranto. Kondisi Timor Timur pasca referendum juga meningkatkan gejolak di Aceh, yang menuntut referendum pula sekaligus menciptakan sikap militer yang semakin keras karena tidak mau “kecolongan” lagi.[32]

Angin segar baru berhembus pada awal 2000, ketika Presiden Abdurahman Wahid mencoba melakukan pendekatan baru, yang disebut dengan pendekatan ekonomi dan politik, dan mencoba membuka dialog damai dengan GAM. Pada 12 Mei 2000, kedua pihak yang bertikai melalui mediasi Henry Dunant Centre (HDC) menandatangani “Jeda Kemanusiaan” (Joint Understanding on Humanitarian Pause for Aceh) yang berlaku 2 Juni 2000-15 Januari 2001. Sayangnya, kekerasan masih terjadi di lapangan. Jeda tersebut digantikan melalui Kesepakatan Dialog Jalan Damai pada Maret 2001, namun juga tidak menghasilkan kemajuan yang berarti. Akibatnya pada 11 April 2001, Presiden mengumumkan Instruksi Presiden No.4/2001 tentang Langkah Menyeluruh untuk Penyelesaian Masalah Aceh, yang tidak mencakup deklarasi keadaan darurat di Aceh.Tapi instruksi tersebut tetap saja membuka jalan bagi peningkatan operasi militer. Impeachment terhadap Gus Dur sebenarnya juga dipengaruhi ketidakmesraan hubungan Gus Dur dengan militer.

Pada Juli 2001, Presiden Megawati Soekarnoputri yang menggantikan Gus Dur, berlaku Kesepakatan Penghentian Kekerasan (Cessation on Hostilities Agreement, CoHA) yang ditandatangani di Jenewa pada 9 Desember 2002. Lagi-lagi jalan buntu menghadang kedua belah pihak. Keluarlah Keputusan Presiden No.18/2003 yang diumumkan pada 19 Mei 2003 untuk menerapkan status darurat militer di Aceh.[33] Sebuah harga yang harus dibayar Megawati atas kemesraannya dengan militer pasca jatuhnya Gus Dur. Akibatnya bisa ditebak, sejarah berulang, kekerasan demi kekerasan terus berlangsung di Serambi Kekerasan.

Susilo Bambang Yudhoyono (Menkopolsoskam) dan Jusuf Kalla (Menko Kesra) pada Kabinet Gotong Royong Megawati, tampak keduanya memilih cara non-militer untuk menyelesaikan persoalan. Terlebih inisiatif, Jusuf Kalla dengan cara bekerja di balik layar (second track diplomacy) agar dapat masuk ke pusat pimpinan GAM, dalam rangka melakukan komunikasi politik di satu sisi dan sekaligus membangun kepercayaan. Peran yang menentukan ini dijalankan oleh orang-orang kepercayaan Jusuf Kalla, terutama Farid Husein yang mampu membangun trust building dengan keseluruhan lini GAM sampai ke pucuk pimpinannya.[34] Duet SBY-JK yang memenangi pemilu 2004, menyebabkan second track diplomasi yang telah dijalani bisa dilanjutkan pada masa pemerintahan mereka.

Musibah yang mendatangkan berkah akhirnya terjadi, tsunami 26 Desember 2004 telah turut mengambil peran untuk mendamaikan para pihak yang bertikai. Musibah tersebut menuntut pemerintah dan GAM untuk lebih memikirkan solusi damai dalam menyelesaikan pemberontakan bersenjata di Aceh. Antara Januari hingga Juli 2005, pemerintahan SBY-JK melakukan lima kali “pertemuan informal” dengan GAM di Helsinki. Pertemuan informal itu difasilitasi oleh Crisis Management Initiative (CMI) yang diketuai oleh mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari.[35]

Pertemuan yang tentunya disertai dengan tarik ulur kepentingan tanpa pertumpahan darah tentunya, akhirnya menghasilkan Nota Kesepahaman antara Pemerintah RI dan GAM yang ditandatangani 15 Agustus 2005, yang dikenal dengan MoU Helsinki. Sebuah kompromi politik untuk menyelesaikan masalah separatisme yang telah terjadi begitu lama, sehingga tidak menghasilkan formula win-win solution namun lebih ke lose-lose solution. Di satu sisi GAM kalah selangkah karena mengubah tuntutannya dari self-determination menjadi self-government, dan menerima konstitusi RI. Di sisi lain, Pemerintah RI juga kalah selangkah karena tidak berhasil membubarkan GAM, dan hanya membubarkan Tentara Negara Aceh (TNA—yang sekarang berubah menjadi Komite Peralihan Aceh, KPA). Namun dengan munculnya formula kompromi di mana demokrasi lokal menjadi instrumen bagi kedua belah pihak, cara inilah yang dapat menyelamatkan nyawa ribuan orang di Aceh yang senantiasa terhimpit oleh kekerasan demi kekerasan yang terjadi akibat konflik.[36]

Dalam MoU Helsinki disebutkan bahwa Aceh akan melaksanakan kewenangan dalam semua sektor publik, yang akan diselenggarakan bersamaan dengan administrasi sipil dan peradilan, kecuali dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, hal ikhwal moneter dan fiskal, kekuaaan kehakiman dan kebebasan beragama, dimana kebijakan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah RI sesuai dengan konstitusi. Disepakati pula untuk membentuk partai-partai lokal yang berbasis di Aceh.[37]

G. Penutup

Konflik yang berlangsung di Aceh selama lebih dari tiga puluh tahun antara GAM-Pemerintah RI telah begitu banyak membuat negeri ini dikabuti oleh kekerasan. Telah banyak nyawa yang dikorbankan untuk memperjuangkan hal yang sama, nasionalisme. Bangsa Aceh berjuang untuk memperjuangkan nasionalisme Aceh, mereka yang bertarung dipihak RI berjuang untuk mempertahankan nasionalisme Indonesia. Kedua belah pihak telah memperjuangkan apa yang menurut mereka sebagai kebenaran.

Dari sejarah konflik ini, dapat diambil hikmah bahwa kekerasan tidak menyelesaikan masalah justru menambah masalah baru. Kekerasan telah menambah kebencian bangsa Aceh terhadap bangsa Indonesia. Kebencian yang dipicu oleh ketidakadilan ini, akhirnya meluap ke permukaan, mengejawantah menjadi nasionalisme Aceh. Kekerasan yang dilawan dengan kekerasan telah menggiring bangsa ini menuju kehancuran.

Penyelesaian damai adalah cara yang terbaik untuk mengatasi konflik. Kedua belah pihak yang bertikai harus bisa saling memahami bahwa kekerasan bukanlah solusi. Duduk di meja runding dengan mulut yang emosi untuk menyelesaikan masalah adalah lebih baik, daripada menyelesaikan konflik tanpa emosi melalui mulut senjata yang berbicara.

Semoga kedamaian bisa terus berlangsung Aceh, sehingga julukan satire negeri Serambi Kekerasan bisa hilang dari memori kolektif bangsa ini, berganti menjadi Serambi Perdamaian.

Daftar Pustaka

Adam, Asvi Warman. “Konflik dan Penyelesaian Aceh: Dari Masa ke Masa,” Aceh Baru: Tantangan Perdamaian dan Reintegrasi. ed.M. Hamdan Basyar. Jakarta: P2P-LIPI dan Pustaka Pelajar, 2008

Alfian, Ibrahim. Perang di Jalan Allah: Perang Aceh 1873-1912. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987

ASNLF. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, 2008 (http://www.asnlf.net/topmy.htm)

Bhakti, Ikrar Nusa. Beranda Perdamaian Aceh Tiga Tahun Pasca MoU Helsinki. Jakarta: P2P-LIPI dan Pustaka Pelajar, 2008

Daldjoeni, N. Geografi Kesejarahan I (Peradaban Dunia). Bandung: Penerbit Alumni, 1987.

Edward Aspinal, Sejarah Konflik Aceh, 2008

(http://www.acehinstitute.org/resume_150607_edward_aspinal.htm)

Gayatri, Irine Hiraswari. “Rekonstruksi Aceh Baru,” Beranda Perdamaian Aceh Tiga Tahun Pasca MoU Helsinki. ed.Ikrar Nusa Bhakti. Jakarta: P2P-LIPI dan Pustaka Pelajar, 2008

Hasan, Husaini. “Sejarah GAM (bagian ke-II)” Sejarah yang dibuat Dr.Husaini Hasan, 2008 (http://my.opera.com/bassayef/blog/perjuangan-bangsa-belomlah-selesai)

Kawilarang, Harry. Aceh dari Sultan Iskandar Muda ke Helsinki. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2008

Lombard, Denys. Kerajaan Aceh Zaman Sultas Iskandar Muda (1607-1636). Jakarta: KPG, Forum Jakarta-Paris, dan Ecole Francaise d’Extreme-Orient, 2006

Lulofs, M.H.Skelely. Cut Nyak Din Kisah Ratu Perang Aceh. Depok: Komunitas Bambu, 2007.

Nurhasim, Moch. Konflik dan Integrasi Politik Gerakan Aceh Merdeka: Kajian tentang Konsensus Normatif antara RI-GAM dalam Perundingan Helsinki. Jakarta: P2P-LIPI dan Pustaka Pelajar: 2008

Piliang, Indra J. “Nasionalisme Aceh dan Negara Federal: Mengapa Tidak?” Analisis CSIS. th XXX No.3, 2001, pp.308-316

Saleh, Hasan. Mengapa Aceh Bergolak: Bertarung untuk Kepentingan Bangsa dan Bersabung untuk Kepentingan Daerah. Jakarta: Grafiti, 1992

Siregar, Sarah Nuraini. “POLRI dan Pengelolaan Keamanan Pasca MoU Helsinki,” Beranda Perdamaian Aceh Tiga Tahun Pasca MoU Helsinki. ed.Ikrar Nusa Bhakti. Jakarta: P2P-LIPI dan Pustaka Pelajar, 2008

Syamsuddin, Nazaruddin. Revolusi di Serambi Mekah Perjuangan Kemerdekaan dan Pertarungan Politik di Aceh 1945-1949. Jakarta: UI-Press, 1999

Teuku Syamsuddin, Syamsuddin. “Kebudayaan Aceh,” Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. ed.Koentjaraningrat. Jakarta: Djambatan, 2002

Yanuarti, Sri. “Pergeseran Peran TNI Pasca MoU Helsinki,” Beranda Perdamaian Aceh Tiga Tahun Pasca MoU Helsinki. ed.Ikrar Nusa Bhakti. Jakarta: P2P-LIPI dan Pustaka Pelajar, 2008

Tinjauan Evaluatif atas Penggunaan Penilaian Portofolio Sebagai Alat Uji Kompetensi

Oleh

ADITYA N. WIDIADI

BAB I :           DESKRIPSI PERMASALAHAN

A.    Pendahuluan

Potret pendidikan di Indonesia senantiasa menghasilkan gambaran buram yang senantiasa menarik untuk didiskusikan—termasuk untuk dikritik dan dihujat. Mulai dari kualitas pendidikan yang tidak juga membaik sejak Indonesia merdeka, pemerataan mutu dan kesempatan memperoleh pendidikan yang belum berkeadilan, biaya pendidikan yang mahal, pro kontra ujian nasional, kasus kenakalan remaja usia sekolah, hingga penganiayaan ataupun pelecehan seksual oleh oknum guru atau kepala sekolah kepada siswanya. Permasalahan yang disebut di atas sebenarnya hanya merupakan “sekantong sampah” dari “sekeranjang sampah” yang penuh dengan masalah-masalah pendidikan. Bahkan pendidikan kita boleh dibilang lebih dari sekedar pendidikan berbasis masalah (problem based education), tapi lebih tepat dikatakan sebagai pendidikan penghasil masalah (problem maker eduacation).

Isu mutakhir yang masih layak untuk didiskusikan adalah fenomena sertifikasi guru. Genderang perang sertifikasi guru ini mulai ditabuh sejak akhir 2006, sebagai bulan pencanangan dari program sertifikasi bagi tenaga kependidikan tersebut. Tanda-tanda munculnya “perang” ini sebenarnya telah terlihat jauh hari, ketika pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003[1] tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menggantikan pendahulunya yang sudah dianggap kadaluarsa dalam menghadapi tantangan jaman. Dalam pasal 39 pasal 1 dinyatakan “pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama pendidik pada perguruan tinggi.” Kata kunci yang perlu digarisbawahi—dan kalau perlu distabilo—adalah pengakuan bahwa guru sebagai pendidik merupakan “tenaga profesional.” Maka otomatis, mereka yang bercita-cita menjadi guru harus memiliki prasyarat keprofesionalitasan, adapun mereka yang sudah terlanjur menjadi guru—baik karena panggilan jiwa maupun terpaksa karena tidak ada alternatif profesi lain—harus bisa menunjukkan dan membuktikan diri bahwa mereka memiliki semua kualifikasi dan kompetensi yang bisa dijadikan bukti bahwa mereka adalah guru profesional.

Pengakuan bahwa profesi guru merupakan pekerjaan profesional—sebagaimana pekerjaan seorang dokter, lawyer, pilot, dan bukan sembarang orang bisa menjadi guru—kemudian dipertegas dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2005[2] tentang Guru dan Dosen. Penegasan ini tersurat dalam pasal 2 ayat (1) yang menyatakan “Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Keberadaan Undang-Undang Guru dan Dosen ini merupakan keharusan sebagai dasar legitimasi tentang status guru yang selama ini dipandang sebelah mata—bahkan terkadang tidak dipandang oleh satu mata pun—sebagai pekerjaan yang inferior. Setidaknya terdapat empat jaminan kepastian kepada guru melalui undang-undang tersebut. Pertama, kepastian jaminan kesejahteraan, hal ini mengingat bahwa untuk membentuk tenaga yang profesional diperlukan jaminan kelayakan hidup yang memadai. Bagaimanapun juga guru adalah manusia yang harus menghidupi keluarga dan dirinya sendiri. Kepastian dan kemapanan kehidupan keluarga secara finansial memiliki signifikansi dalam menumbuhkan ketenangan, konsentrasi, dan dedikasi dalam bekerja. Kedua, kepastian jaminan sosial, termasuk di dalamnya asuransi kesehatan bagi dirinya dan keluarganya, serta status sosial di masyarakat. Ketiga, kepastian jaminan keselamatan, terutama keselamatan jiwa dan raga bagi mereka yang bertugas di daerah konflik ataupun dalam perjalanan tugas dinas. Hal ini mengingat bahwa belum adanya jaminan hukum bagi mereka apabila jiwa dan raganya terenggut ketika melaksanakan tugas (kill in action). Ini tentunya berbeda bagi profesi seperti kepolisian dan tentara yang mendapat jaminan hukum bagi dirinya dan keluarga. Keempat, kepastian jaminan hak dan kewajiban. Sudah selayaknya bahwa sebagai profesi memperoleh jugdement dan legitimasi keprofesiannya, terutama akan hak dan kewajibannya. Kewajiban guru merujuk segala apa yang harus dilakukan oleh guru, di sini termasuk tugas pengetahuan dan kemampuan profesioanl, personal, dan sosial. Sedangkan hak, merujuk pada apa yang seharusnya didapatkan dari apa yang telah dilakukan (kewajiban). Sehingga antara hak dak kewajiban harus sinergis, seimbang dan konstruktif.[3]

Permasalahan yang kemudian muncul, apakah guru sudah benar-benar profesional? Sebagaimana pengakuan yang telah diberikan kepadanya. Pada titik inilah “genderang perang” benar-benar harus ditabuh dengan kencang. Keluarnya berbagai undang-undang dan peraturan yang mengakui guru sebagai pekerjaan profesional hanyalah tanda akan meletusnya “perang” ini. Perang sesungguhnya adalah pembuktian diri guru bahwa dirinya adalah tenaga profesional yang memenuhi segala kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan.

Pada dasarnya pembuktian diri bisa dilakukan dengan segala cara, yang terpenting adalah guru menunjukkan performancenya yang benar-benar dapat mencerminkan diri sebagai tenaga profesional. Indikator utama keprofesionalitasan guru ini sebenarnya terwujud dalam meningkatnya mutu pendidikan nasional di negeri ini. Mutu pendidikan nasional diindikasikan dari tercapainya tujuan pendidikan nasional yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa.” Dengan kata lain bila seluruh bangsa Indonesia telah cerdas berarti terbukti sudah bahwa guru memang pekerjaan yang profesional. Pertanyaannya adalah, kapan indikator ini bisa terwujud?

Indikator utama ini agaknya masih cukup sulit diwujudkan—untuk tidak mengatakan tidak bisa diwujudkan dan terkesan utopis—dalam waktu yang relatif singkat. Maka diperlukan alternatif lain yang lebih instant dan cepat dalam “mengukur” dan “mengevaluasi” keprofesionalitasan guru. Solusi yang ditawarkan oleh Undang-Undang Guru dan Dosen, sebagaimana redaksional pasal 2 ayat (2) adalah “Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik.”[4]

Dari sinilah permasalahan berpangkal, karena guru yang profesional dibuktikan dengan kepemilikan atas sertifikat pendidik, maka diperlukan proses sertifikasi agar guru mendapatkan apa yang dipersyaratkan. Ibarat pengemudi yang harus mendapatkan driving license agar boleh mengemudikan kendaraan di jalan umum, maka guru juga memiliki “teaching license” agar bisa mengadakan pembelajaran di sekolah. Logikanya, hal ini sah-sah saja dilakukan untuk menjamin mutu pendidik. Permasalahannya adalah, ibarat pengemudi yang bisa mendapatkan driving license dengan mudah tanpa tes apapun setelah menyerahkan sejumlah rupiah tertentu, maka realitas ini bisa juga terjadi dalam sertifikasi guru. Permasalahan tambahan adalah apakah sertfikasi ini telah “mengukur apa yang seharusnya diukur.”

Dalam tulisan ini, penulis bermaksud mengulas berbagai seluk-beluk sertifikasi pendidik—dalam hal ini dikhususkan pada guru saja. Sistematika tulisan ini ini akan diawali melalui berbagai tinjauan terhadap segala masalah yang terkait dengan sertifikasi, terutama ditinjau dari aspek yuridis dan teoritis vis-à-vis kenyataan di lapangan. Tinjauan semacam ini akan dipaparkan dalam bab pertama. Bab kedua merupakan analisis penulis terhadap “validitas” sertifikasi ditinjau dari kesesuaian antara pelaksanaan sertifikasi vis-à-vis prinsip-prinsip evaluasi. Pada bagian akhir tulisan ini, akan ditutup dengan ulasan pandangan dan sikap penulis terhadap keberadaan sertifikasi guru. Bagian terakhir ini akan dipaparkan dalam bab ketiga tentang ulasan penulis, yang bisa juga dikategorikan sebagai kesimpulan dari keseluruhan tulisan ini.

B.     Sertifikasi Guru: Tinjauan Yuridis dan Teoritis

Mengacu pada ketentuan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional[5] pasal 42 ayat (1) bahwa “Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.” Dari penjelasan atas undang-undang mengenai pasal tersebut tidak ada penjelasan tambahan mengenai aturan ini, tetapi sudah dianggap “cukup jelas.” Pembuat undang-undang agaknya sangat yakin, bahwa semua pihak—termasuk pendidik—memahami redaksional aturan ini. Namun, bukan tidak mungkin terdapat pihak—terutama pendidik—yang tidak memahami secara keseluruhan maksud undang-undang ini ketika pertama kali diputuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Republik Indonesia. Hal ini terkait dimuatnya istilah baru dalam dunia pendidikan di negeri ini, yaitu “sertifikasi.”

Istilah sertifikasi dikepala orang awam negeri ini, mungkin langsung akan dikaitkan dengan sertifikat tanah dan sertifikat rumah. Maklum, belum pernah ada sejarah sertifikasi pendidik dalam sejarah Indonesia pasca kemerdekaan. Di luar negeri, khususnya Amerika Serikat, sertifikasi pendidik telah sejak lama diterapkan. Tepatnya semenjak kemuculan laporan yang menggemparkan dunia pendidikan Amerika Serikat, “A Nation at Risk: The Imperative for Education Reform” (1983) dan “A Nation Prepared: Teachers for the 21^st Century”, yang menggulirkan reformasi pendidikan di Amerika Serikat dan dikembangkannya standarisasi dan sertifikasi profesi guru, serta dibentuknya National Board for Professional Teaching Standards (NBPTS) pada 1987.[6] Di Indonesia, baru mengikuti jejak ini lebih dari satu dekade berikutnya.

1.      Pengertian Sertifikasi

Istilah sertifikasi dapat diartikan sebagai surat keterangan (sertifikat) dari lembaga berwenang yang diberikan kepada profesi, dan sekaligus sebagai pernyataan (lisensi) terhadap kelayakan profesi untuk melaksanakan tugas.[7] Sertifikasi pada dasarnya mengacu pada sebuah proses pemberian pengakuan terhadap suatu profesi tertentu sebagai bukti kelayakan yang bersangkutan untuk melakukan praktik profesinya. Bagi pendidik, maka sertifikasi merupakan pengakuan terhadap profesi pendidik sekaligus pemberian ijin untuk melaksanakan praktik mendidik. Menurut definisi National Commission on Educational Services (NCES),[8] “certification is a procedure whereby the states evaluates and reviews a teacher candidate’s credentials and provides him or her a license to teach.” Dalam hal ini, sertifikasi diartikan sebagai prosedur untuk menentukan apakah seorang calon guru layak diberikan ijin dan kewenangan untuk mengajar.

Secara yuridis, sertifikasi adalah “proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.”[9] Sertifikat pendidik itu sendiri merupakan bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.[10] Sertifikasi pendidik hanya diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yakni memiliki kualifikasi pendidikan minimal dan mempunyai kompetensi yang diharapkan. Maka, sertifikasi guru adalah proses untuk memberikan sertifikat kepada guru yang telah memenuhi standar kualifikasi dan standar kompetensi.[11]

Dasar hukum tentang perlunya sertifikasi guru dinyatakan dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005, bahwa guru harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan nasional.[12] Muncul pertanyaan sekarang, apakah sertifikat pendidik itu? Mengenai apa itu sertifikat pendidik dapat kita temukan dalam pasal 1 ayat (12), bahwa sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.[13] Secara khusus sertifikat pendidik merupakan bukti formal dari pemenuhan dua syarat, yaitu kualifikasi akademik minimum dan penguasaan kompetensi minimal sebagai guru. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa sertifikat pendidik, adalah surat keterangan yang diberikan suatu lembaga tenaga kependidikan yang terakreditasi sebagai bukti formal kelayakan profesi guru, yaitu memenuhi kualifikasi pendidikan minimum dan menguasai kompetensi minimal sebagai agen pembelajaran.[14]

Memang harus diakui, bahwa sertifikasi guru dalam dunia pendidikan kita adalah hal yang masih sangat baru. Tetapi istilah sertifikasi sendiri sudah sering kita dengar, semisal untuk menyatakan kelayakan produk hasil suatu perusahaan yang dikenal dengan istilah sertifikasi produk atau ISO, terlebih untuk urusan sertifikat tanah dan rumah sudah jamak dikenal oleh masyarakat luas. Namun, pada negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura sertifikasi guru bukanlah hal yang baru. Seperti halnya sertifikasi guru di negara-negara maju tersebut, di Singapura dilakukan dengan tujuan untuk dua hal. Pertama, untuk memperoleh penghargaan guru yang bagus atau guru yang efektif sehingga memperoleh kenaikan gaji, melalui jalur threshold. Kedua, untuk pengembangan diri guru sebagai pengajar profesional tanpa dibebani tugas-tugas manajemen yang dilakukan melalui jalur sertifikasi lanjutan yang dikenal dengan the advanced skills teacher.[15]

2.      Tujuan dan Sasaran Sertifikasi

Keberadaan sertifikasi guru pada dasarnya sebagai penjaminan mutu kualitas pendidikan di Indonesia dari segi tenaga pendidikan. Tujuan akhirnya otomatis adalah peningkatan mutu pendidikan Indonesia agar semakin berkualitas. Setidaknya ada beberapa tujuan dari pelaksanaan sertifikasi guru di Indonesia, yakni (1) menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional; (2) meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan; (3) meningkatkan martabat guru; dan (4) meningkatkan profesionalitas guru.[16]

Adapun menurut Mungin Eddy Wibowo,[17] sertifikasi bertujuan untuk hal-hal sebagai berikut: (1) melindungi profesi pendidik dan tenaga kependidikan; (2) melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak kompeten, sehingga merusak citra pendidik dan tenaga kependidikan; (3) membantu dan melindungi lembaga penyelenggara pendidikan, dengan menyediakan rambu-rambu dan instrumen untuk melakukan seleksi terhadap pelamar yang kompeten; (4) membangun citra masyarakat terhadap profesi pendidik dan tenaga kependidikan; (5) memberikan solusi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan.

Sertifikasi guru merupakan keniscayaan masa depan untuk meningkatkan kualitas dan martabat guru, menjawab arus globalisasi dan menyiasati sistem desentralisasi. Sehingga sertifikasi guru ini diharapkan memberi manfaat berikut: (1) melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten; (2) melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualifikasi dan tidak profesional; dan (3) menjaga lembaga penyelenggara pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) dari keinginan internal dan tekanan ekternal yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku.[18]

Selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah guru yana mana yang berhak melakukan sertifikasi? Idealnya, menurut Trianto & Tutik,[19] ada dua sasaran yang menjadi tujuan dalam proses sertifikasi. Pertama, mereka para lulusan sarjana pendidikan maupun non kependidikan yang menginginkan guru sebagai pilihan profesinya (prajabatan). Kedua, para guru dalam jabatannya. Dengan demikian pada dasarnya sertifikasi guru ada dua jalur, yakni sertifikasi guru prajabatan dan sertifikasi guru dalam jabatan. Guru prajabatan adalah lulusan S1 atau D4 LPTK ataupun non-LPTK yang berminat dan ingin menjadi guru, dimana mereka belum mengajar pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Guru dalam jabatan adalah guru PNS dan non-PNS yang sudah mengajar pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat, dan sudah mempunyai perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

 Namun untuk sementara ini yang dilayani dan dijadikan prioritas utama program sertifikasi adalah pihak guru dalam jabatan. Kondisi ini kiranya bisa dimaklumi karena akan lebih melindungi para guru yang telah sekian lama mengabdikan diri dalam dunia pendidikan. Alasan yang paling sederhana adalah karena payung hukum yang telah diputuskan sementara ini memang masih ditujukan untuk guru dalam jabatan saja, yakni melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 18 tahun 2007. Berdasarkan kenyataan ini, maka yang dijadikan ulasan utama tulisan ini adalah mengenai program sertifikasi guru dalam jabatan.

3.      Mekanisme Sertifikasi

Pelaksanaan sertifikasi guru, menurut Kunandar[20] harus dilaksanakan dengan mengedepankan enam prinsip. Pertama, dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Objektif yaitu mengacu pada proses perolehan sertifikat pendidik yang tidak diskriminatif dan memenuhi standar pendidikan nasional. Transparan yaitu mengacu kepada proses sertifikasi yang memberikan peluang kepada pemangku kepentingan pendidikan untuk memperoleh akses informasi tentang tentang pengelolaan pendidikan, yang sebagai suatu sistem meliputi masukan, proses, dan hasil sertifikasi. Akuntabel merupakan proses sertifikasi yang dipertanggung-jawabkan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara administratif, finansial, dan akademik. Kedua, berujung pada peningkatan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan mutu guru dan kesejahteraan guru. Guru yang telah lulus uji sertifikasi guru akan diberikan tunjangan profesi sebesar saru kali gaji pokok sebagai upaya peningkatan kesejahteraan guru. Ketiga, dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, dilaksanakan secara terencana dan sistematis. Kelima, menghargai pengalaman kerja guru. Pengalaman di samping lamanya guru mengajar, juga termasuk pendidikan dan latihan yang pernah diikuti, karya yang pernah dihasilkan, dan aktivitas lain yang menunjang profesionalitas guru. Keenam, jumlah peserta sertifikasi guru ditetapkan oleh pemerintah, demi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan serta penjaminan kualitas hasil sertifikasi.

a)      Tahap seleksi penetapan peserta

Guru yang berhak mengikuti sertifikasi adalah semua guru—baik PNS maupun non-PNS, asalkan berstatus sebagai guru tetap pada satuan pendidikan tempat yang bersangkutan bertugas—yang telah memenuhi persyaratan utama, yakni memiliki ijasah akademik atau kualifikasi pendidikan minimal sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV).[21] Proses sertifikasi memiliki mekanisme proses yang cukup panjang dan bertahap. Pertama, guru yang memenuhi kriteria kualifikasi bisa mendaftarkan diri sebagai calon peserta sertifikasi ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk dimasukkan dalam daftar calon peserta sertifikasi. Dinas Pendidikan setempat menyusun daftar panjang guru yang memenuhi persyaratan sertifikasi. Kedua, tahap ini ditandai dengan pemberian ranking calon peserta kualifikasi oleh Dinas Pendidikan setempat, dengan urutan kriteria masa kerja, usia, golongan (bagi PNS), beban mengajar, tugas tambahan, dan prestasi kerja. Tahap ketiga adalah penetapan peserta sertifikasi oleh Dinas Pendidikan setempat sesuai dengan kuota dari Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) dan mengemumkan daftar peserta sertifikasi tersebut kepada forum-forum atau papan pengumuman di Dinas Pendidikan setempat.[22]

Tahapan di atas, masih berupa seleksi calon peserta yang berhak mengikuti sertifikasi. Seleksinya pun masih menggunakan sistem ranking berdasarkan kriteria tertentu dan bukan melalui seleksi tes. Kriteria masa kerja dihitung sejak guru yang bersangkutan diangkat menjadi PNS sebagai guru, hingga yang bersangkutan dinominasikan sebagai peserta sertifikasi. Bagi guru PNS yang sebelumnya pernah menjadi guru tetap yayasan (non-PNS), masa kerja sebagai guru yayasan ikut diperhitungkan. Bagi guru non-PNS, masa kerja dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali diangkat dan bertugas menjadi guru pada suatu satuan pendidikan. Kriteria usia, yang dihitung adalah usia kronologis. Kriteria pangkat/golongan, adalah pangkat/golongan bagi guru yang berstatus PNS. Kriteria beban mengajar, dihitung berdasarkan jumlah jam mengajar perminggu, yakni minimal 24 jam tatap muka. Kriteria tugas tambahan/jabatan, adalah jabatan atau tugas tambahan yang disandang, seperti jabatan Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, dan lain-lain. Kriteria prestasi kerja adalah prestasi kerja seperti guru teladan (berprestasi), disiplin, dedikasi dan loyalitas, pembimbingan teman sejawat, pembimbingan siswa, hingga penghargaan apapun dari berbagai tingkat.[23]

b)      Tahap sertifikasi

Penyelenggara sertifikasi sesungguhnya adalah perguruan tinggi yang memiliki program tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.[24] Maka, Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten yang telah mengadakan seleksi peserta, melimpahkan wewenang sertifikasi guru pada perguruan tinggi yang ditunjuk. Berikutnya, proses sertifikasi akan dilakukan oleh penyelenggara sertifikasi melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik.[25] Namun uniknya, uji kompetensi untuk sertifikasi guru dalam jabatan dilakukan justru hanya melalui penilaian portofolio.[26] Portofolio tersebut dianggap sebagai pengakuan atas pengalaman profesional guru yang terdokumentasi dalam berbagai dokumen yang dapat mendeskripsikan 10 hal, yakni kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, penilaian dari atasan dan pengawas, prestasi akademik, karya pengembangan profesi, keikutsertaan dalam forum ilmiah, pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, serta penghargaan yang relevan dalam dunia pendidikan.[27]

Guru yang semua dokumen portofolionya memenuhi persyaratan dan memiliki skor minimal 850 (57% dari skor maksimal), berhak dinyatakan lulus sertifikasi yang ditandai dengan pemberian sertifikat pendidik. Adapun bagi guru yang gagal dalam penilaian portofolio karena tidak mencapai skor minimal masih berpeluang lulus dengan persyaratan. Pertama, dengan melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka melengkapi dokumen portofolio agar mencapai angka lulus. Kedua, mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi guru yang diakhiri dengan ujian yang mencakup kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian.[28] Aturan-aturan ini agaknya sudah dikemas sedemikian rupa agar lebih memudahkan guru untuk dapat lulus sertifikasi, sebagaimana terlihat juga kemudahan bagi guru yang tidak lulus pendidikan dan pelatihan profesi masih diberi kesempatan untuk mengulang materi pendidikan dan pelatihan yang belum lulus.[29]

Bagi guru yang lulus sertifikasi, harapan akan kesejahteraan yang lebih baik mungkin sudah “di atas kertas.” Karena pemerintah wajib memberikan tunjangan profesi setara satu kali gaji pokok guru yang bersangkutan,[30] yang dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya setelah guru tersebut dinyatakan lulus sertifikasi.[31] Demikianlah fenomena pelaksanaan sertifikasi guru di Indoensia, ditinjau dari sudut yuridis dan teoritis. Pada bagian berikut penulis akan coba memaparkan berbagai kenyataan di lapangan terkait dengan pelaksanaan sertifikasi guru.

C.    Sertifikasi Guru: Tinjauan Realitas

Program sertifikasi guru pada dasarnya memberikan harapan yang tinggi, bahwa para guru yang benar-benar memenuhi persyaratan akan dapat lulus sertifikasi. Mereka yang lulus adalah mereka yang benar-benar dikategorikan sebagai pendidik profesional. Sehingga diharapkan mutu pendidikan di Indonesia meningkat karena memiliki tenaga pendidik yang baik. Namun, dalam realitasnya ditemukan kesenjangan antara harapan dengan kenyataan dalam program sertifikasi di lapangan. Permasalahan ini secara kasat mata, sebagian besar diakibatkan oleh faktor “oknum guru” yang menghalalkan segala cara untuk lulus sertifikasi. Sebagian lagi memiliki masalah berupa implikasi yang kontra produktif terhadap apa yang diharapkan. Kalau kita mau jujur, segala permasalahan ini sebenarnya ditimbulkan oleh konsep pemberian sertifikasi guru yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip evaluasi yang baik dan benar. Dengan kata lain, sertifikasi yang selama ini digulirkan masih belum “mengukur apa yang seharusnya diukur,” atau minimal sudah mengukur apa yang seharusnya diukur namun menggunakan alat ukur yang salah, ibarat mengukur bobot dengan penggaris.

Berikut merupakan sekelumit permasalahan di lapangan yang timbul dari diadakannya program sertifikasi guru dalam jabatan.

1.      Pemalsuan ijazah sebagai syarat kelengkapan kualifikasi akademik

Sertifikasi guru mempersyaratkan agar mereka yang dapat disertifikasi adalah guru yang memiliki kualifikasi akademik minimal S1 atau D-IV. Agaknya, syarat ini sangat berat untuk dipenuhi oleh beberapa guru di Indonesia meskipun syarat ini sebenarnya sudah merupakan keharusan dan kewajaran. Keberatan sebagian guru yang tidak memenuhi kualifikasi akademik mencerminkan kenyataan bahwa banyak guru yang belum memiliki kualifikasi minimal. Sumber Balitbang tahun 2004, sebagaimana disajikan oleh Trianto & Tutik[32] berikut ini menggambarkan kondisi kualifikasi akademik guru di Indonesia:

Tabel I

Kualifikasi Guru Menurut Ijazah Tertinggi Tahun 2003/2004

Data di atas meski menyajikan kondisi tahun 2003/2004, penulis merasa yakin kondisi saat ini masih tidak jauh berbeda. Melihat kenyataan ini otomatis masih banyak guru yang belum memenuhi persyaratan kualifikasi akademik untuk dapat ikut sertifikasi. Para guru yang jujur dan benar-benar ingin meningkatkan mutu diri pasti akan segera sadar dan mengikuti program perkuliahan penyetaraan agar dapat memenuhi syarat. Tetapi guru yang malas dan ingin cepat lulus sertifikasi akan melakukan segala cara untuk dapat memiliki ijazah sarjana, meski dengan cara memalsu atau membeli ijazah asli tapi palsu. Kenyataan ini bukan fitnah, telah banyak pihak penyelenggara sertifikasi yang melaporkan kecurangan oknum peserta karena melakukan pemalsuan ijazah, dan bahkan hingga ditangani oleh pihak kepolisian.[33]

2.      Pemalsuan karya ilmiah

Kenyataan di lapangan ternyata tidak hanya ijazah yang ditemukan palsu, tapi ternyata banyak karya ilmiah sebagai persyaratan kelengakan portofolio juga ditemukan palsu. Dilaporkan bahwa Universitas Negeri penyelenggara sertifikasi di Jawa Timur telah melakukan penyelidikan terhadap empat orang guru yang diduga melakukan pemalsuan karya ilmiah. Menurut pengakuan guru yang memalsukan karya ilmiah tersebut, mereka memesannya dari rental komputer. Hal yang sama ternyata juga ditemukan di salah satu universitas di Sulawesi.[34] Badan Penyelenggara Sertifikasi Guru (BPSG) Rayon 15 Universitas Negeri Malang (UM), sebagai penyelenggara sertifikasi menemukan ratusan dari sekitar 12.000 lebih portofolio yang dipastikan palsu, diantaranya pemalsuan hasil Penelitian Tindakan Kelas (PTK).[35]

3.      Pemalsuan sertifikat dan piagam

Kalau saja ijazah dan karya ilmiah bisa dipalsukan, tentu untuk memalsukan sertifikat dan piagam penghargaan dapat dilakukan lebih mudah lagi. Abdul Sidiq Notonegoro, dosen Universitas Muhammadiyah Gresik memperingatkan untuk mewaspadai munculnya berbagai sertifikat atau piagam kegiatan, tetapi sesungguhnya kegiatan tersebut “tidak ada” atau guru yang bersangkutan tidak mengikutinya. Dengan kata lain, sertifikat/piagam tersebut “asli tapi palsu” (aspal). Sang guru tersebut hanya meminjam sertifikat/piagam orang lain yang kemudian nama orang tersebut dihapus dan diganti dengan namanya sendiri.[36] Celakanya, ada kecurangan yang terbongkar akibat “ketidakprofesional” guru dalam memalsukan berkas, karena ditemukannya berkas asli yang dipalsukan dengan foto pemalsu yang masih ditempelkan di berkas asli dan siap difotokopi, tapi ikut terjilid bersama berkas lain dan ikut dikumpulkan.[37]

4.      Penyuapan ke asesor sertifikasi

Rasa percaya diri guru untuk dapat lulus sertifikasi pun masih rendah, meski segala dokumen telah memenuhi persyaratan. Akibatnya mereka mencoba melakukan praktik penyuapan dengan cara menyelipkan sejumlah uang dalam berkas portofolio, agar para asesor meluluskan mereka.[38] Tindakan ini dilakukan guru yang mungkin terdorong oleh kondisi bahwa hal tersebut merupakan kelaziman yang mereka lakukan ketika berhubungan dengan dinas pendidikan setempat. Ataupun berdasarkan pengalaman mereka dalam mengurus SIM (Surat Ijin Mengemudi) yang akan lebih mudah dengan menyetorkan sejumlah uang kepada pihak tertentu, sehingga mereka pun berasumsi mengurus “SIM” (Surat Ijin Mengajar) juga dipermudah bila melakukan hal yang sama. Apapun alasannya praktik penyuapan ini tidak bisa dibenarkan.

5.      Munculnya konflik horizontal

Ketimpangan lain dari pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan adalah implikasinya yang luar biasa dalam relasi sosial guru dalam kehidupan sehari-hari. Karena sertifikasi guru akan berpotensi menimbulkan konflik horisontal antar guru di sekolah. Sebab guru akan terpecah menjadi dua, yaitu guru yang sudah mendapatkan sertifikat akan memperoleh tunjangan profesi, sementara sebagian lain belum. Padahal kewajiban guru untuk melaksanakan proses pembelajaran adalah sama.[39] Budhi Samantha,[40] pemerhati pendidikan di Klaten, memberi komentar atas dampak sertifikasi guru, “Tidak saja menimbulkan kecemburuan sosial, namun juga mengakibatkan penurunan kinerja sejumlah guru sekolah.” Namun dampak ini belum akan muncul selama pemerintah belum memberikan tunjangan profesi.

6.      Tersendatnya tunjangan profesi guru

Bukan lagi rahasia umum kalau salah satu pendorong semangat guru agar dapat lulus sertifikasi adalah janji pemerintah yang akan memberikan tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok bagi guru yang lulus sertifikasi.[41] Namun, dalam kenyataannya sampai makalah ini ditulis belum semua guru yang lulus sertifikasi telah memperoleh tunjangan profesi. Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Bapak Mispono,[42] diperoleh data bahwa guru-guru yang telah lulus sertifikasi di wilayah setempat masih belum menerima tunjangan profesi sepeser pun. Meski demikian surat keputusan (SK) penetapan besaran tunjangan profesi telah diberikan kepada guru yang telah lulus. “Bulan depan mungkin sudah turun,” janji Kacabdin Bangil tersebut.

Kondisi ini juga dihadapi oleh Elvira Badar,[43] seorang guru Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Turen, Kabupaten Malang. Ia mengungkapkan bahwa dirinya telah lulus sertifikasi sejak 29 Desember 2007, setelah melalui pendidikan dan latihan karena gagal dalam penilaian portofolio. Hal yang Elvira syukuri adalah bisa lulus sertifikasi, tetapi yang disesalkan adalah “dana (tunjangan profesi,—penulis) sampai sekarang belum cair!.” Elvira menambahkan bahwa rekannya yang telah lulus sertifikasi pada tahun 2006 juga ada yang belum menerima tunjangan profesi.

Kenyataan-kenyataan ini sangat bertentangan dengan apa yang dijanjikan pemerintah. Telah jelas dinyatakan bahwa guru yang telah memperoleh sertifikat pendidik akan memperoleh tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok yang dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya setelah menerima sertifikat pendidik.[44]

BAB II:          ANALISIS

Pada bagian ini penulis akan melakukan analisis terhadap pelaksanaan sertifikasi, dengan cara membenturkan realitas sertifikasi dari segi yuridis dan realitas lapangan vis-à-vis prinsip-prinsip evaluasi.

A.    Uji Kompetensi Dalam Sertifikasi

Telah disinggung pada bab sebelumnya, bahwa sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat pendidik.[45] Dan salah satu tujuan dari sertifikasi ini sebenarnya untuk menjamin tingkat kompetensi guru, yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional. Maka, pada prinsipnya pelaksanaan sertifikasi melalui uji kompetensi ini sudah sangat tepat untuk menjamin standar kompetensi bagi tenaga pendidik. Uji kompetensi baik secara teoritis maupun praktis memiliki manfaat yang sangat penting, terutama dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kualitas guru.[46]

Sebagai perbandingan, Amerika Serikat juga melaksanakan uji kompetensi bagi calon guru dan guru dalam jabatan melalui “teacher testing.” Pada dasarnya tes bagi calon guru sudah jamak sejak tahun 1920-an dan 1930-an, namun kehilangan pamor dan mulai jarang digunakan sampai tahun 1980-an ketika publik Amerika Serikat di kejutkan oleh laporan “a nation at risk” dan mulai bergulirnya gerakan reformasi pendidikan. Pelaksanaan tes yang digunakan untuk memberi sertifikasi bagi guru ini akan bergantung pada kondisi masing-masing individu, dan konsekuensinya akan bervariasi dalam jangkauan isi. Tapi biasanya tes ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan tiga tipe ukuran umum, yakni basic skills, professional knowledge, dan subject-matter knowledge.[47]

Tes kemampuan dasar (basic skills) pada umumnya diwajibkan pada calon guru pada suatu negara bagian dan biasanya mencakup kemampuan komunikasi umum, semisal membaca, menulis, dan aritmatika. Tes kemampuan profesional (professional knowledge) biasanya meliputi topik-topik seperti perencanaan pembelajaran, evaluasi siswa, serta standar profesional dan legal yang mempengaruhi praktik di kelas. Tes subject-matter dikhusukan untuk calon guru yang akan disertifikasi bergantung dari spesialisasi mata pelajarannya.[48]

Uniknya, teacher testing di Amerika Serikat dilakukan melalui paper-and-pencil tests. Pihak yang mendukung bentuk tes semacam ini mengklaim bahwa tes paper-and-pencil­ yang mengukur basic skills, professional knowledge, dan subject-matter knowledge sudah mencukupi untuk mengukur persyaratan yang dibutuhkan untuk menjadi guru yang sukses. Gregory Anrig, presiden Educational Testing Service (ETS), yang telah mengeluarkan salah satu teacher tests yang paling banyak digunakan di sana, mengingatkan bahwa tes semacam ini tidak meng-assess karakteristik penting sebagai guru yang baik, seperti dedikasi, perhatian, dan integritas. Juga tidak menilai seberapa baik guru mengelola kelas atau seberapa besar mereka menanamkan rasa cinta terhadap siswanya.[49]

Rupanya tes guru di sana juga mengalami kontroversi, dan semakin meningkat ketika tes semacam ini juga diharuskan bagi guru dalam jabatan untuk memberikan sertifikat ulang atau memberikan peringkat prestasi (merit ratings) daripada sebagai pemberian sertifikasi sekali saja atau sebagai prasyarat masuk program pelatihan guru. Dalam kasus yang lain, isu yang lebih besar dalam kontroversi ini adalah mengenai validitas, khususnya kurangnya bukti yang terkait dengan kriteria, menentukan skor lulus minimum, dan ditemukannya angka kegagalan yang tidak proporsional bagi guru minoritas dan calon guru. Baru setelah kemunculan The Carnegie Task Force on Teaching as a Profession, berbagai upaya dilakukan untuk membentuk National Board for Professional Teaching Standards. Hingga akhirnya dilakukan berbagai usaha penelitian yang dapat meluaskan penilaian guru melampaui tes ­paper-and-pencil, tetapi juga melalui performance tests dan classroom observation . Usaha ini telah mengubah karakter teacher assessment beberapa tahun berikutnya.[50]

Dari komparasi dengan kasus penilaian guru di Amerika Serikat ini ternyata juga ditemukan kesamaan dengan yang terjadi di Indonesia, yakni sama-sama mengalami kontroversi mengenai ketepatan cara dalam menguji kompetensi guru. Di Amerika pemicunya adalah penilaian guru yang hanya dilakukan melalui tes konvensional dengan menggunakan “kertas-dan-pensil,” dianggap tidak dapat mencerminkan kompetensi guru yang sesungguhnya. Kontroversi agak mereda ketika digunakan metode penilaian lain, melalui tes kinerja dan observasi kelas.

Adapun di Indonesia, kontroversi agaknya akan tetap muncul sepanjang uji kompetensi dilakukan hanya melalui penilaian portofolio saja—analisis mengenai penilaian portofolio dalam sertifikasi dibahas pada sub bab berikutnya. Terlebih uji kompetensi di Indonesia lebih komplek dibandingan Amerika Serikat. Bila di Amerika Serikat, hanya menekankan kompetensi yang terkait dengan tiga hal, yakni kemampuan dasar (basic skills), kemampuan profesional (professional knowledge), dan kemampuan mata pelajaran (subject-matter knowledge). Di negeri ini justru harus mengukur empat kompetensi utama, yakni kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Dua kompetensi yang disebut belakangan akan lebih kompleks lagi untuk dapat diukur secara valid.

Perlu ditekankan sekali lagi bahwa pada prinsipnya penulis sepakat bahwa uji kompetensi sudah tepat untuk mengukur kemampuan guru. Namun yang perlu penulis permasalahkan adalah uji kompetensi itu dilakukan dengan cara yang bagaimana. Bukan hal yang mudah untuk dapat melaksanakan uji kompetensi yang dapat mencerminkan tingkat kompetensi yang sesungguhnya dimiliki oleh seseorang. Uji kompetensi memiliki beberapa permasalahan yang tidak mudah untuk dipecahkan. Gronlund dan Linn[51] mengingatkan agar memperhatikan beberapa persoalan penting yang harus dijawab sebelum melakukan uji kompetensi, yakni:

1.      What competencies should be assessed and when?

2.      What types of tests and other evaluation instruments should be used?

3.      How can we determine whether the evaluation instruments are providing dependable data?

4.      How should we set the standard for passing or failing?

5.      What type of remedial instruction is needed for those who fail?

6.      How can we ensure fairness to minority group members and handicaped pupils?

7.      How can we ensure that the program wil contribute to pupil learning rather than detract from it?

Meskipun saran yang ditawarkan ini ditujukan untuk uji kompetensi bagi siswa sekolah, tapi penulis nilai saran ini juga relevan untuk diperhatikan ketika hendak melakukan uji sertifikasi terhadap guru.

Saran pertama di atas menganjurkan kita untuk mempertanyakan terlebih dahulu kompetensi apa yang hendak diujikan. Dalam sertifikasi guru dalam jabatan, kompetensi yang diukur adalah empat hal, yakni:

1.      Kompetensi Pedagogik

Berdasarkan penjelasan pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,[52] kompetensi pedagogik adalah “kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.” Setelah kompetensi yang hendak dinilai telah jelas, berikut yang perlu ditanyakan adalah mengenai alat ukur apa yang paling tepat dan yang bisa menghasilkan data yang dapat dipertanggung jawabkan. Kemungkinan untuk menggunakan paper-and-pencil tests bisa saja dilakukan tapi tidak akan mencerminkan kompetensi yang sesungguhnya. Untuk menggunakan penilaian portofolio, agaknya juga bisa dilakukan namun tidak ada jaminan bahwa dokumen semisal silabus dan rancana pelaksanaan pembelajaran dapat mencerminkan kompetensi pedagogik yang sesungguhnya. Bisa saja terjadi ada guru yang rajin membuat persyaratan administratif mengajar tapi praktiknya tidak sesuai dengan yang direncanakan, sementara ada guru yang baik dalam mengelola pembelajaran justru malas dalam mengurus persyaratan administratif. Disinilah letak sulitnya menguji kompetensi guru yang sebenarnya, karena tidak ada cara mudah dan cepat untuk mendapat data yang akurat. Penulis berpendapat bahwa cara yang akurat—meski lambat dan berat dilaksanakan—untuk mengassess kompetensi pedagogik guru adalah melalui qualitative assessment, maksudnya seperti sebuah penelitian kualitatif berupa studi kasus tentang kompetensi pedagogik yang dilakukan pada seorang guru. Maka asesor adalah instrumen utama penilaian yang melakukan pengumpulan datanya melalui observasi dan wawancara mendalam dalam kurun waktu yang lama. Selama asesor melakukan penilaiannya dengan berpegang pada prinsip-prinsip penelitian kualitatif, maka penulis yakin bahwa penilaian asesor tersebut akan lebih akurat dibanding sekedar penilaian portofolio. Yang menjadi kendala adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan dan bisa tidaknya satu orang asesor menilai satu orang guru.

2.      Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.[53] Kalau berpatokan hanya pada redaksional peraturan pemerintah ini, maka kompetensi profesional ini paling mudah untuk diujikan. Alternatif yang paling memungkinkan adalah melalui paper-and-pencil tests baik dalam format selection items maupun supply items.[54] Sepanjang bentuk soal yang diujikan memenuhi kaidah pembuatan soal yang benar, maka hasil uji kompetensi melalui tes konvensional bisa diandalkan keakuratannya dalam menggambarkan kompetensi profesional guru menguasai materi pembelajaran. Menjadi permasalahan kemudian adalah, belum tentu guru yang menguasai dengan sempurna materi yang diajarkan, dapat dengan sempurna pula dalam mengajarkan materi tersebut. Oleh karena itu, penilaian kualitatif masih bisa diharapkan untuk menggali data yang akurat mengenai kompetensi profesional seorang guru. Asesor yang bertanggung jawab menilai seorang guru dapat mencari data dari siapa saja dengan cara apa saja untuk menggambarkan kompetensi guru tersebut. Misalnya melalui observasi ketika guru mengajar di kelas, atau mengadakan wawancara terhadap kepala sekolah, rekan guru, dan yang paling penting mewawancarai siswa, karena yang paling tahu tingkat kompetensi profesional seorang guru adalah para siswa guru itu sendiri.

3.      Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.[55] Ini dia kompetensi yang paling sukar untuk diukur. Kesukaran timbul dari sulitnya membuat kriteria standar yang mencerminkan kepribadian yang kompeten. Pastinya kompetensi ini tidak bisa diukur dengan sekedar paper-and-pencil tests, termasuk pula dengan portofolio. Bagaimanapun penulis bersikukuh bahwa kompetensi ini masih bisa dinilai melalui qualitative assessment.

4.      Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secar efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.[56] Kompetensi ini akan dengan sangat mudah untuk diukur melalui qualitative assessment, terutama melalui wawancara dengan orang-orang di sekitar guru.

Sampai disini dapat ditarik kesimpulan awal bahwa uji kompetensi dalam proses sertifikasi memang sudah selayaknya untuk dilakukan. Karena sertifikasi bermaksud “mensortir” guru yang memenuhi syarat dan tidak. Persyaratan yang digariskan adalah memenuhi standar kualifikasi minimal dan standar kompetensi yang diharapkan. Untuk standar kualifikasi minimal S1 atau D-IV dengan dapat mudah dibuktikan melalui ijazah, asesor tinggal menilai ijazah itu asli atau “aspal.” Untuk mengukur standar kompetensi itulah, uji kompetensi harus dilaksanakan. Menjadi titik tekan utama adalah bagaimana cara agar dapat diperoleh data yang akurat tentang kompetensi guru, yang bisa dipenuhi melalui berbagai metode.

B.     Penilaian Portofolio Sebagai Uji Kompetensi Dalam Sertifikasi

Sertifikasi guru dalam jabatan yang diadakan di Indonesia dilakukan melalui uji kompetensi, namun sayangnya hanya digunakan metode tunggal untuk uji kompetensi tersebut yakni melalui penilaian portofolio.[57] Analisis penulis menilai bahwa portofolio memang bisa digunakan untuk menilai kompetensi guru, tapi hanya untuk aspek tertentu dan tidak untuk keseluruhan kompetensi. Meskipun penilaian portofolio juga merupakan salah satu wujud penilaian kualitatif, akan tetapi metode tunggal ini tidak akan bisa merepresentasikan keprofesionalitasan guru yang sesungguhnya. Untuk dapat diperoleh gambaran yang jelas dari argumen dasar penulis ini, maka akan dipaparkan terlebih dahulu karakteristik penilaian portofolio dan prinsip-prinsip dasar penilaian portofolio.

Portofolio pada dasarnya adalah kumpulan yang sistematis atas hasil pekerjaan seseorang.[58] Jeannate Hung[59] menjelaskan bahwa “a portofolio is a collection of documents, artifacts, or materials which are representative of your academic, leisure, and career development activities.” Maka, hasil pekerjaan seseorang disini dapat berwujud dokumen, benda, atau bahan apapun yang mencerminkan pendidikan, kesenangan, dan aktifitas perkembangan karir seseorang. Wyatt III & Looper,[60] mengganggap portofolio lebih dari sekedar kumpulan belaka, ia menilai portofolio dalam pendidikan lebih tepat dianggap sebagai “a very personal collection of artifacts and reflection about one’s accomplishments, learning, strengths, and best works.” Sehingga portofolio bisa membuat pemiliknya melakukan refleksi atas prestasi, belajar, kekuatan, dan pekerjaan terbaik yang pernah ia lakukan.

Pengumpulan segala hal dalam satu portofolio, idealnya dilakukan secara dinamis, terus menerus berkembang (ever-growing), dan senantiasa bisa mengalami perubahan (ever-changing).[61] Karena pada dasarnya kita menggunakan portofolio “to assess progress over time and to assess performance under a variety of condition and task requirements.”[62] Perkembangan yang terjadi atas diri seseorang akan bisa terdokumentasikan dan memberi makna reflektif kepada pemiliknya, apabila bukti-bukti yang menyertai perkembangannya tersebut dikumpulkan dalam satu portofolio. Meski berupa kumpulan atas dokumen, benda, atau bukti apapun, portofolio bukanlah merupakan sebentuk kliping (scrapbook), karena portofolio memiliki unsur yang bisa membuat pemiliknya melakukan refleksi diri. Untuk itu dalam penyusunan suatu portofolio harus selalu melibatkan unsur collection, organization, reflection, dan presentation (CORP).[63] Setelah dilakukan pengumpulan, harus terus diikuti oleh pengorganisasian atas berbagai bukti portofolio. Pengorganisasian ini agar terwujud keteraturan yang sistematis dan harus segera dilakukan terus-menerus setiap kali satu dokumen/bukti dikumpulkan. Setelah terorganisir dengan rapi, dokumen tersebut akan bisa bermanfaat bagi pemiliknya melalui proses reflekasi dan bermanfaat bagi orang lain apabila dipresentasikan.

Manfaat reflektif ini merupakan keunggulan utama dari penyusunan portofolio. Apabila digunakan dalam dunia pendidikan sebagai alat penilaian, menurut Popham[64] “the most important divident from portfolio assessments is the increased abilities of students to evaluate their own work.” Maka, guru yang menyusun portofolio—meski tidak digunakan untuk kepentingan sertifikasi—memberi keuntungan baginya untuk melakukan refleksi sekaligus evaluasi atas segala kinerja, prestasi, dan karya yang telah dilakukan dan dihasilkannya. Justru, disinilah letak keunggulan utama dari  portofolio sebagai alat self-assessment, meski bisa pula pihak lain yang memanfaatkan portofolio itu untuk mengassess pemilik portofolio. Namun, kegunaan yang disebut terakhir ini bukan merupakan kegunaan utama dari portofolio melainkan manfaat pengiring yang bersifat sekunder belaka.

Berdasarkan kegunaannya, Wyatt III & Looper[65] mengklasifikasi portofolio menjadi tiga jenis, yakni “developmental portfolio,” “showcase portfolio,” dan “comprehensive portfolio.” Portofolio perkembangan merupakan portofolio yang menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan seseorang sebagai wujud progresnya dari satu tahap ke tahap yang lain. Seorang seniman yang mengumpulkan hasil karyanya sejak awal karir hingga kekinian dapat dikategorikan sebagai portofolio perkembangan. Pun guru yang mengumpulkan segala dokumennya sejak diangkat menjadi guru termasuk kategori ini pula. Portofolio “pajangan” (showcase) merupakan kumpulan hasil kerja seseorang yang dipilih oleh pemiliknya untuk ditampilkan, biasanya merupakan karya-karya terbaiknya. Guru yang mendokumentasikan khusus prestasi kerjanya saja dalam suatu portofolio merupakan contoh dari jenis ini. Adapun portofolio komprehensif, sesuai namanya, merupakan total keseluruhan dari pekerjaan seseorang, baik itu prestasi maupun bukan, sejak awal hingga kini. Pada dasarnya sertifikasi guru di Indonesia, menggunakan portofolio jenis terakhir ini.

Perlu diperhatikan disini agar tidak mengalami “kesesatan yang menyesatkan” bahwa portofolio bukanlah suatu objek.[66] Penulis sengaja menggunakan kutipan sarkastik ini, karena menilai pelaksanaan sertifikasi guru di Indonesia melalui uji kompetensi dengan memakai penilaian portofolio masih terasa menempatkan portofolio hanya sabagai objek saja. Bagaimana tidak, seandainya saja sertifikasi guru tidak mensyaratkan penilaian portofolio kemungkinan besar guru tidak akan membuat portofolio ini. Idealnya, “a portfolio is a process as well as product.”[67] Sebagai proses akan mendorong kita untuk berfikir apakah yang memotivasi dan memuaskan diri kita dalam menyusun portofolio. Penyusunan portofolio itu sendiri memang memakan proses yang panjang dan bertahap, dan justru proses inilah esensi portofolio. Ibarat sedikit demi sedikit akhirnya menjadi bukit, maka file demi file akhirnya menjadi portofolio. Seperti proses menulis buku harian, proses menyusun portofolio juga merupakan hal yang paling seru karena mengadakan refleksi diri. Berikutnya, portofolio sebagai produk, ia jelas mengharuskan pengumpulan yang konkret atas dokumen yang membuktikan pekerjaan dan aktivitas kita. Sebagai produk, portofolio bisa dimanfaarkan pihak lain untuk mengevaluasi dan menilai pemilik portofolio.

Sebagai alat penilaian, bagaimanpun, portofolio juga memiliki sisi lemah. Setidaknya, menurut Popham,[68] terdapat minimal dua “the downside of portfolio assessment.” Pertama, penilaian portofolio memerlukan waktu yang panjang karena proses pengumpulan dan penyusunan portofolio itu sendiri cukup lama. Penilaian portofolio yang sesuai dengan kaidah yang benar akan melakukan penilaian secara terus menerus dalam kurun waktu yang lama. Bukan seperti yang terjadi dalam program sertifikasi, dimana guru dituntut untuk menyetorkan portofolio pada batas waktu yang ditentukan—padahal sebelumnya tidak pernah menyusun portofolio. Jadilah, apa yang dikumpulkan adalah asal ada—sudah untung kalau tidak “aspal.” Kedua, sangat sulit untuk mengevaluasi secara konsisten terhadap portofolio yang beragam.

Untuk menyiasati kesulitan kedua ini, mungkin beberapa pihak akan mengadakan penilaian portofolio dengan menggunakan standar patokan tertentu. Termasuk yang dilakukan dalam sertifikasi guru di Indonesia. Misalnya penilaian portofolio dalam hal keikutsertaan dalam forum ilmiah, selama guru yang bersangkutan memiliki bukti fisik seperti piagam sebagai peserta, maka asesor tinggal menilai berdasar standar tingkat forum ilmiah tersebut. Bila forum ilmiah tingkat kecamatan diberi skor 10, tingkat kota/kabupaten seharga 20, tingkat provinsi dihadiahi skor 30, dan seterusnya. Dengan menggunakan standar yang demikian sebenarnya tidak mencerminkan kondisi guru yang sesungguhnya, karena bisa saja keikutsertaannya hanya ikut-ikutan dan tidak serius. Contoh lain, katakanlah ada dua orang guru mata pelajaran tertentu yang masing-masing membuat media pembelajaran, maka asesor akan memberikan kepada keduanya skor 5 sesuai standar. Namun seberapa jauh manfaat media tersebut dalam pembelajaran bisa saja memiliki nilai yang berbeda.

Sunstein telah mengingatkan bahwa dengan terlalu mengutamakan tampilan luar—seperti bukti fisik, piagam—dan memberi tekanan yang berlebihan pada standarisasi, sebenarnya justru bisa merendahkan produk portofolio yang dihasilkan. Langkah yang paling tepat adalah melakukan penilaian portofolio secara fleksibel dan dinamis “without the homogenizing effect of standardization to achieve traditional statistical kinds of reliability.”[69] Oleh karena itu, penulis menilai pemberian skor standar untuk penilaian portofolio dalam program sertifikasi guru kiranya tidak sesuai dengan kaidah penilaian portofolio yang sejati.

Pada dasarnya fungsi portofolio dalam sertifikasi guru dalam jabatan adalah untuk menilai kompetensi guru dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai agen pembelajaran. Kompetensi pedagogik dinilai melalui dokumen kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial dinilai antara lain melalui dokumen penilaian dari atasan dan pengawas. Kompetensi profesional dinilai antara lain antara lain melalui dokumen kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, dan prestasi akademik. Berikut merupakan komponen portofolio dan bukti fisik yang dijadikan indikator penilaian portofolio dalam sertifikasi guru:

1.      Kualifikasi akademik, yaitu tingkat pendidikan formal yang telah dicapai sampai dengan guru mengikuti sertifikasi, baik pendidikan gelar (S1,S2, atau S3) maupun non-gelar (D4 atau post graduate diploma), baik di dalam maupun di luar negeri. Bukti fisik yang terkait dengan komponen ini dapat berupa ijazah atau sertifikat diploma.

2.      Pendidikan dan pelatihan, yaitu pengalaman dalam mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan dan/atau peningkatan kompetensi dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik, baik pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional. Bukti fisik komponen ini dapat berupa sertifikat, piagam, atau surat keterangan dari lembaga penyelenggara diklat.

3.      Pengalaman mengajar, yaitu masa kerja guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan surat tugas dari lembaga yang berwenang (dapat dari pemerintah, dan/atau kelompok masyarakat penyelenggara pendidikan). Bukti fisik dari komponen ini dapat berupa surat keputusan/surat keterangan yang sah dari lembaga berwenang.

4.      Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran yaitu persiapan mengelola pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam kelas pada setiap tatap muka. Perencanaan pembelajaran ini paling tidak memuat perumusan tujuan/kompetensi, pemilihan dan pengorganisasian materi, pemilihan sumber/media pembelajaran, skenario pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Bukti fisik dari subkomponen ini berupa dokumen perencanaan pembelajaran (RP/RPP/SP) yang diketahui/disahkan oleh atasan. RP/RPP/SP yang dilampirkan adalah lima RP/RPP/SP yang terbaik. Pelaksanaan pembelajaran yaitu kegiatan guru dalam mengelola pembelajaran di kelas. Kegiatan ini mencakup tahapan pra-pembelajaran (pengecekan kesiapan kelas dan apersepsi), kegiatan inti (penguasaan materi, strategi pembelajaran, pemanfaatan media/sumber belajar, evaluasi, penggunaan bahasa), dan penutup (refleksi, rangkuman, dan tindak lanjut). Bukti fisik yang dilampirkan berupa dokumen hasil penilaian kepala sekolah dan/atau pengawas tentang pelaksanaan pembelajaran yang dikelola oleh guru.

5.      Penilaian dari atasan dan pengawas, yaitu penilaian atasan terhadap kompetensi kepribadian dan sosial, yang meliputi aspek-aspek ketaatan menjalankan menjalankan agama, tanggung jawab, kejujuran, kedisiplinan, keteladanan, etos kerja, inovasi dan kreativitas, kemampuan menerima kritik dan saran, kemampuan berkomunikasi, dan kemampuan bekerja sama.

6.      Prestasi akademik, yaitu prestasi yang dicapai guru, utamanya yang terkait dengan bidang keahliannya yang mendapat pengakuan dari lembaga/panitia penyelenggara, baik tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional. Komponen ini meliputi lomba dan karya akademik (juara lomba atau penemuan karya monumental di bidang pendidikan atau non kependidikan), dan pembimbingan teman sejawat dan/atau siswa (instruktur, guru inti, atau pembimbing). Bukti fisik yang dilampirkan berupa surat penghargaan, surat keterangan atau sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga/panitia penyelenggara.

7.      Karya pengembangan profesi, yaitu suatu karya yang menunjukkan adanya upaya dan hasil pengembangan profesi yang dilakukan oleh guru. Komponen ini meliputi buku yang dipublikasikan pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau nasional; artikel yang dimuat dalam media jurnal/majalah/buletin yang tidak terakreditasi, terakreditasi, dan internasional; menjadi reviewer buku, penulis soal UN/Unas; modul/buku cetak lokal (kabupaten/kota) yang minimal mencakup materi pembelajaran selama satu semester; media/alat pembelajaran dalam bidangnya; laporan penelitian tindakan kelas (individu/kelompok); dan karya seni (patung, rupa, tari, lukis, sastra, dan lainnya). Bukti fisik yang dilampirkan berupa surat keterangan dari pejabat yang berwenang tentang hasil karya tersebut.

8.      Keikutsertaan dalam forum ilmiah, yaitu partisipasi dalam kegiatan ilmiah yang relevan dengan bidang tugasnya pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi nasional, atau internasional, baik sebagai pemakalah maupun sebagai peserta. Bukti fisik dilampirkan berupa makalah dan sertifikat/piagam bagi narasumber, dan sertifikat/piagam bagi peserta.

9.      Pengalaman organisasi di bidang pendidikan dan sosial, yaitu pengalaman guru menjadi pengurus, dan bukan hanya sebagai anggota di suatu organisasi kependidikan dan sosial. Pengurus organisasi di bidang kependidikan antara lain pengawas, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua jurusan, kepala laboratorium, kepala bengkel, kepala studio, ketua asosiasi guru bidang studi, asosiasi profesi, dan pembina kegiatan ekstrakurikuler. Sementara itu, pengurus di bidang sosial antara lain menjabat ketua RT, RW, ketua LMD, dan pembina kegiatan keagamaan. Bukti fisik yang dilampirkan adalah surat keputusan atau surat keterangan dari pihak yang berwenang.

10.  Penghargaan yang relevan dalam bidang pendidikan, yaitu penghargaan yang diperoleh karena guru menunjukkan dedikasi yang baik dalam melaksanakan tugas dan memenuhi kriteria kuantitatif (lama waktu, hasil, lokasi/geografis), kualitatif (komitmen, etos kerja), dan relevansi (dalam bidang/rumpun bidang), baik pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional. Bukti fisik yang dilampirkan berupa fotokopi sertifikat, piagam, atau surat keterangan.

Pelaksanaan penilaian portofolio sebagai uji kompetensi dalam sertifikasi guru di Indonesia pada dasarnya tidak memenuhi kaidah portfolio assessments yang sebenarnya. Karena yang dipentingkan adalah produk portofolio yang didasarkan pada berbagai bukti fisik yang dapat digunakan oleh guru untuk memperoleh skor berdasarkan standar yang telah ditentukan. Esensi “proses” dalam penilaian portofolio itu sendiri masih belum ada dalam sertfikasi guru ini.

BAB III:         ULASAN

Bab ini akan merupakan paparan penulis yang berisi sikap, pandangan, dan simpulan penulis berkaitan dengan pelaksanaan program sertifikasi guru melalui uji kompetensi yang memanfaatkan portofolio sebagai alat penilaian. Ulasan ini akan menyangkut pula masukan saran penulis menyangkut bagaimana seharusnya melakukan penilaian dalam proses sertifikasi.

A.    Sertifikasi Guru

Pelaksanaan sertifikasi guru di Indonesia memang merupakan keniscayaan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Melalui sertifikasi berarti dilakukan upaya standarisasi terhadap mutu pendidik pada umumnya, dan mungkin termasuk tenaga kependidikannya sekalian. Diharapkan dengan adanya sertifikasi, kadar profesionalitas guru meningkat. Mereka yang belum memenuhi standar profesionalisme, diharapkan semakin meningkatkan kualitas kinerja. Mereka yang telah memenuhi standar—yang dibuktikan atas kepemilikan sertifikat pendidik—diharapkan bisa mempertahankan dan semakin mengembangkan kadar profesionalitasannya ke taraf aktualisasi diri yang sesungguhnya.

Guru memang merupakan ujung tombak yang mencerminkan kualitas pendidikan. Guru yang “berkarat dan tumpul” akan menghasilkan kualitas pendidikan yang tidak peka dan solutif dalam menjawab permasalahan dan tantangan jaman. Guru yang “mengkilat dan tajam” akan mampu mengantarkan bangsa ini menuju cita-cita yang diharapkan melalui upaya yang bisa menjawab tantangan jaman untuk mencapai kemajuan bangsa, bahkan kalau perlu “membunuh” perintang kemajuan bangsa. Tidak lain dan tidak bukan, perintang utama kemajuan bangsa ini adalah kebodohan. Maka, per se keberadaan guru yang profesional dan mumpuni adalah conditio sine qua non untuk mewujudkan cita-cita bangsa melalui jalur pendidikan.

Upaya sertifikasi ini idealnya akan mudah dilaksanakan bagi para calon guru. Perlu diberlakukan passing grade yang tinggi bagi mereka yang ingin mengabdikan diri menjadi guru. Mereka yang memiliki minat untuk menjadi guru bukan otomatis bisa menjadi guru, sebelum membuktikan diri bahwa mereka memiliki kualitas minimal yang dipersyaratkan. Pintu masuk pertama yang perlu diperketat penjagaannya adalah pintu masuk menuju kampus-kampus LPTK. Mereka yang berhak kuliah di sana harus calon mahasiswa yang benar-benar berkualitas, bukan mereka yang terbuang akibat gagal masuk kampus lain dan bukan mereka yang terpaksa karena tidak memiliki alternatif lain. Untuk menghindari masuknya calon mahasiswa “kelas dua” ke LPTK, diperlukan passing grade yang tinggi dan setara dengan fakultas favorit lain seperti kedokteran. Pintu masuk kedua yang perlu diperketat sensornya adalah pintu masuk para sarjana—baik alumni LPTK maupun non-LPTK—yang melamar bekerja menjadi guru. Perlu diadakan “pensortiran” untuk memilah mana yang layak—untuk diberi kesempatan menjadi guru—dan mana yang tidak layak—untuk “didaur ulang.”

Pembaca mungkin akan bersikap skeptis dan menuduh gagasan penulis terlalu sarkastik dan absurd, dengan tanda tanya besar jatuh di kepala seraya mencela “Bagaimana mungkin ini bisa dilakukan?,” “Bukankah minat orang menjadi guru sangat rendah?,” “Bukankah guru memiliki masa depan suram (madesu)?,” “Bukankah kesejahteraan guru sangat rendah?,” “Bagaimana mungkin menjual dengan harga mahal produk yang tidak laku di pasaran?.” Penulis menyarankan agar pertanyaan semacam ini harus dituliskan dalam kertas untuk kemudian segara dibakar agar timbul gelora semangat yang berapi-api dan segara insaf bahwa tidak ada jalan lain yang harus ditempuh. Dalam kondisi fait accompli dimana tidak ada pilihan lain kecuali memilih hal yang sama-sama baik atau sama buruk, maka diperlukan usaha yang “vivere perricolloso,” kita harus berani mengambil resiko yang besar untuk mencapai tujuan yang besar.

Upaya “pensortiran” yang ketat ini, penulis yakin, tetap bisa diberlakukan bagi para calon guru. Upaya terberat justru untuk mensortir mereka yang sudah dalam jabatannya sebagai guru, seperti bisa dilihat dalam proses sertifikasi dewasa ini. Penulis berpendapat, “saringan” dalam proses sertifikasi guru dalam jabatan yang berlaku saat ini masih memiliki lubang-lubang besar yang memungkinkan guru yang tidak layak tetap lolos penyaringan. Perhatikan saja bahwa proses sertifikasi dilakukan melalui uji kompetensi, namun uji kompetensi hanya dilakukan melalui penilaian portofolio. Mereka yang tidak lolos penilaian portofolio masih memiliki alternatif untuk melengkapi portofolio ataukah mengikuti pendidikan dan pelatihan. Andai pun pendidikan dan pelatihan gagal, para peserta berhak mengikuti ujian ulang khusus untuk bidang kompetensi yang gagal. Kelonggaran ini pada prinsipnya bisa dimaklumi—meskipun tetap tidak bisa disetujui—karena akan berat untuk mencari alternatif lain bagi guru yang gagal. Tidak mungkin guru yang telah berpuluh tahun mengajar, lantas hanya karena gagal uji kompetensi, maka diharuskan berhenti dari profesinya sebagai guru.

Sertifikasi guru dalam jabatan sebenarnya ibarat pisau bermata ganda, hanya saja tidak memiliki handle untuk tempat memegangnya. Dikatakan bermata ganda, karena pada satu segi ia bermaksud untuk memotong dua bagian, antara bagian guru yang profesional dan kompeten dan bagian guru yang tidak profesional dan inkompeten. Mata pisau yang lain adalah untuk mengiris dua bagian, antara guru yang berhak mendapat tunjangan profesi karena lolos sertifikasi dan guru yang tidak berhak mendapat tunjangan profesi karena belum lolos sertifikasi. Hanya saja pisau tajam ini tidak memiliki handle, sehingga melukai pemiliknya. Perhatikan saja ketidakmampuan pisau sertifikasi untuk memotong dua bagian antara guru profesional dan belum profesional dengan tegas, karena “pemilik pisau” tidak berani memegang dengan kuat pisau itu. Celakanya, setelah memaksa diri memegang pisau sertifikasi, “si empunya pisau” justru berdarah-darah karena tidak mampu memberikan tunjangan profesi sebagaimana yang telah dijanjikannya!

Simpulan akhir penulis, sertifikasi memang layak untuk dilaksanakan untuk menjamin mutu pendidikan. Namun sertifikasi yang paling layak untuk diterapkan adalah bagi ­pre-service teacher atau calon guru yang berminat menjadi guru sebagai profesinya. Dengan catatan sertifikasi bagi calon tenaga pendidik ini harus dilakukan dengan berlapis-lapis serta memberlakukan standar kelulusan yang tinggi agar benar-benar diperoleh calon guru yang berkualitas. Adapun sertifikasi bagi guru dalam jabatan hendaknya memisah dua tujuan yang berbeda antara penentuan tingkat kompetensi dengan pemberian tunjangan profesi. Pemisahan ini harus dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih. Langkah pertama yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk mensejahterakan guru tanpa melalui persyaratan sertifikasi. Langkah kedua, pemilahan guru yang profesional dan tidak harus dilakukan dengan tegas. Tentu tanpa harus dijanjikan tambahan tunjangan profesi karena semua guru telah sejahtera. Sebagai pemacu semangat, mungkin guru yang lolos sertifikasi layak diberi “forum privilegiatium” tertentu secara terbatas kadarnya.

B.     Uji Kompetensi Melalui Portfolio Assessments

Pandangan penulis mengenai penilaian portofolio yang digunakan sebagai uji kompetensi dalam sertifikasi sebenarnya telah tertuang dalam bab sebelumnya. Pada bagian ini, penulis hanya perlu memberikan penegasan sikap penulis. Pertama dan utama, penulis menilai bahwa penilaian portofolio sebagai satu-satunya alat penilaian dalam uji kompetensi adalah tidak akan bisa mencerminkan kondisi guru yang sebenarnya. Ketidakmungkinan ini bukan karena ketidakmampuan portofolio sebagai alat penilaian, karena secara teoritis penilaian portofolio sebagai bentuk qualitative assessments sangat bisa diandalkan. Ketidakmungkinan ini hanya berasal dari digunakannya penilaian portofolio sebagai satu-satunya alat penilaian.

Penilaian portofolio yang dibenarkan adalah penilaian terhadap aspek proses sekaligus produk. Proses ini memegang peranan penting bagi pemilik portofolio untuk dapat merefleksikan diri dan melakukan self-assessments, sehingga kemudian yang bersangkutan bisa melakukan upaya perbaikan terhadap kelemahan atau peningkatan atas kekuatannya. Sebagai produk, dokumen portofolio bisa dimanfaatkan oleh pihak asesor sebagai salah satu dasar untuk menilai pemilik portofolio.

Praktek penilaian portofolio dalam sertifikasi guru di Indonesia saat ini, masih terpaku pada portofolio sebagai produk. Guru hanya mengumpulkan apa yang diminta untuk dikumpulkan, tanpa bisa mengambil manfaat dari apa yang dikumpulkannya melalui proses reflektif. Portofolio yang dibuat guru peserta sertifikasi tidak lebih dari sekedar scrapbook—penulis sengaja menahan diri untuk tidak mengatakan kumpulan sampah. Hal ini bisa dimaklumi, karena guru sebelumnya tidak pernah melakukan pembuatan portofolio baik sebagai developmental portfolio, showcase portfolio, maupun comprehensive portfolio. Guru baru tergugah untuk sekedar mengumpulkan akibat dipaksa oleh persyaratan sertifikasi.

Lebih bermasalah lagi, guru yang tidak mampu memenuhi persyaratan yang dituntut, ada yang terpaksa “mengada-adakan apa yang tidak ada.” Rupanya oknum guru yang demikian masih memiliki shortcut mentality, mencari jalan mudah—meski dengan segala cara—untuk mengatasi masalah—walau dengan menambah masalah. Realitas ini bisa ditemukan di lapangan dengan diketemukannya para oknum guru yang memakai ijazah palsu, sertifikat palsu, piagam palsu, dan lain-lain. Seolah oknum guru tersebut adalah pakar pemalsu atau malah hidupnya memang penuh kepalsuan. Tapi penulis yakin, kondisi ini adalah suatu “keterpaksaan yang disengaja.” Keterpaksaan disini, maksudnya karena memang tidak ada cara lain selain memalsu, karena penyusunan portofolio—kalau mau jujur—membutuhkan waktu dan proses yang panjang. Jadilah mereka dengan sengaja memalsu dokumen portofolio yang dipersyaratkan.

Sebagai simpulan, penulis menilai bahwa pelaksanaan sertifikasi melalui penilaian portofolio bisa saja dilakukan. Namun ada dua hal yang harus menjadi penekanan oleh tim asesor. Pertama, penilaian portofolio tidak boleh hanya mengutamakan aspek produk saja. Asesor juga harus memperhatikan aspek proses. Maka idealnya penilaian portofolio dilakukan melalui proses yang panjang dan bertahap. Kedua, penilaian portofolio harus merupakan salah satu alat dari sekian macam alat penilaian yang digunakan. Asesor juga menggunakan metode penilaian lain yang bersifat kualitatif, baik itu melalui observasi hingga wawancara.

C.    Sertifikasi: Quo Vadis?

Pada bagian paling akhir ini penulis ingin menyampaikan masukan saran agar pelaksanaan sertifikasi bisa dibawa menuju ke “jalan yang benar” sesuai dengan prinsip dan kaidah evaluasi yang baik. Penulis sengaja memberikan masukan ini, agar tidak dituduh “tong kosong nyaring bunyinya” karena melulu memberikan kritikan tapi tidak menyelesaikan masalah. Solusi yang ditawarkan disini mungkin akan dinilai tidak solutif, malah mempersulit proses sertifikasi. Namun tidak ada jalan lain, penulis hanya memberikan masukan yang—menurut pendapat penulis—secara kaidah dan prinsip evaluasi adalah benar. Tidak ada maksud lain, kecuali menyampaikan yang penulis anggap benar sesuai dengan prinsip pharesia!

Solusi yang ditawarkan di sini sebenarnya telah berkali-kali disinggung pada bagian sebelumnya. Bahwa idealnya pelaksanaan sertifikasi guru dilaksanakan dengan menggunakan qualitative assessments. Harus diakui, penulis tidak memiliki konsep yang punya rujukan kuat tentang apa itu penilaian kualitatif. Tapi penulis hanya terinspirasi oleh kenyataan bahwa sebuah penilaian adalah memiliki persamaan dengan penelitian, yakni sama-sama mencari kebenaran atau keadaan sesungguhnya atas suatu hal atau seseorang. Penelitian yang baik adalah yang mampu mencari, menemukan, dan mengungkapkan kebenaran yang sesungguhnya. Begitu pula penilaian, yang mencoba memberikan evaluasi dan memberikan keputusan atas “ukuran” seseorang berdasarkan kenyataan yang sesungguhnya.

Dalam penelitian kualitatif cara untuk mencari kebenaran dilakukan dengan berbagai cara dan dari berbagai sumber, dengan instrumen utama adalah peneliti. Maka selayaknya dalam penilaian kualitatif untuk mencari data atas “ukuran” seseorang atau sesuatu dilakukan dengan berbagai cara dan dari berbagai sumber, dengan instrumen utama adalah penilai/asesor. Dengan dasar semacam ini maka penilaian kualitatif dalam sertifikasi guru dilakukan untuk mencari data atas tingkat kompetensi dan profesionalitas seorang guru yang dilakukan dengan berbagai cara dan berbagai sumber.

Cara yang bisa dilakukan untuk mendapat data mengenai kondisi yang sebenarnya dari kompetensi dan profesionalitas guru, dilakukan dengan barbagai metode dan alat penilaian. Dasar yang paling utama adalah pengumpulan data untuk penilaian harus dilakukan dalam kondisi natural/alamiah, tanpa dibuat-buat. Maka penilaian yang “kuantitatif-sentris” seperti paper-and-pencil test bisa saja digunakan tapi memiliki keakuratan yang lemah dalam pandangan kualitatif, karena dilakukan dalam kondisi yang tidak alamiah. Dimana peserta penilaian diharuskan menjawab pertanyaan dalam ruangan tertentu dalam waktu yang ditentukan pula.

Metode pengumpulan data yang bisa dilakukan dalam penilaian kualitatif, sebaiknya dilakukan dengan cara-cara yang kualitatif juga. Penilaian portofolio juga bisa dijadikan salah satu dari sekian cara yang bisa dipakai. Umumnya, cara yang paling sering digunakan adalah melalui observasi. Dimana asesor mengamati secara langsung subjek penilaiannya, seperti ketika guru sedang mengajar atau berinteraksi di sekolah dan masyaraktatnya. Akan lebih memiliki nilai tambah apabila guru tidak menyadari bahwa dia sedang dijadikan subjek penilaian, sehingga bisa tercipta suasana yang benar-benar alamiah tanpa dibuat-buat. Metode lain adalah melalui wawancara, dimana asesor melakukan penggalian data melalui interview terhadap orang-orang disekitar subjek penilaian. Misalnya untuk mengukur apakah seorang guru memiliki kemampuan mengajar yang baik bisa dilakukan dengan cara mewawancarai siswanya secara langsung. Siswa adalah pihak yang paling tahu kemampuan guru yang sebenarnya karena ia berhadapan langsung dikelas dalam kegiatan pembelajaran. Berbagai cara lain bisa digunakan asal bisa menggali data secara kualitatif dan berkualitas. Sumber data juga bisa diambil dari siapapun asal terkait dengan subjek penilaian. Misalnya, selain mencari data dari siswa, bisa pula dari rekan guru, kepala sekolah, tetangga, suami/isteri yang dari subjek penilaian.

Pihak yang kualitatif-phobia mungkin akan menertawakan cara penilaian semacam ini sambil mempertanyakan tentang validitas dan reliabilitas penilaian kualitatif. Harus diakui karena memiliki paradigma yang berbeda, maka penilaian kualitatif tidak bisa dilakukan uji validitas melalui statistik klasik ataupun uji reliabilitas melalui KR 20 ataupun KR 21 yang terlalu feodalistik-matematis. Namun bukan berarti hasil penilaian kualitatif tidak bisa diandalkan. Keakuratan penilaian kualitatif bisa diuji keabsahan data yang diperoleh melalui uji kredibilitas data (yang setara dengan uji validitas internal), uji transferability (setara uji validitas eksternal), uji dependenability (setara uji reliabilitas), dan uji confirmability (objektivitas). Pastinya penilaian kualitatif ini sangat bisa diandalkan bahkan melampaui segala keterbatasan penilaian konvensional yang kuantifistik.

Pada akhirnya, dapat ditarik kesimpulan diujung tulisan ini bahwa pelaksanaan sertifikasi ada baiknya dilakukan dengan tidak hanya mengandalkan penilaian portofolio sebagai bentuk uji kompetensi. Harus disinergikan dengan metode lain agar terwujud qualitative assessment yang dapat menggambarkan kondisi kompetensi dan profesionalitas guru yang sesungguhanya secara komprehensif. Terlepas dari pro-kontra yang mungkin mencuat atas gagasan yang ditawarkan penulis ini, tidak ada salahnya untuk dicoba dipraktikan. Sekali lagi bahwa penulis hanya menyampaikan hal yang menurut penulis paling baik, meski mungkin akan ada banyak penentang yang menolak dan menganggap tidak masuk akal gagasan ini. Penulis hanya menyampaikan, apapun resikonya, dengan prinsip pharesia!

DAFTAR RUJUKAN

Ambarrukmi, Santi. Ditemukan Kecurangan Dalam Dokumen Portofolio. 2008 (http://sertifikasiguru.org/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=74&cntnt01origid=15&cntnt01returnid=63)

Anonim. “Sertifikasi Dirombak, Menyusul Maraknya Pemalsuan Piagam dan Plagiat,” Surya, 22 Desember 2007 (http://www.surya.co.id/web/index2.php? option=com_content&do_pdf=1&id=30032)

Anonim. Kriteria, Persyaratan, dan Rekrutmen Peserta Sertifikasi Guru. 2008 (http://sertifikasiguru.org/uploads/File/panduan/faq04.pdf)

Anonim. Pengertian, Tujuan, Manfaat, dan Dasar Hukum Pelaksanaan Sertifikasi Guru. 2008 (http://sertifikasiguru.org/uploads/File/panduan/faq01.pdf)

Anonim. Program Sertifikasi Diskriminatif(http://www.wawasandigital.com/ index.php?option=com_content&task=view&id=17718&Itemid=36)

Anonim. Sertifikasi Guru Berpotensi Timbul Konflik Horizontal. 2008 (http://www.suarapembaruan.com/News/2007/10/20/Kesra/kes01.htm)

Gronlund, Norman E. & Robert L. Linn. Measurement and Evaluation in Teaching. New York: Macmillan Publishing Company, 1990

Gronlund, Norman E. How to Make Achievement Tests and Assessments. Boston: Allyn & Bacon, 1993

Hung, Jeannette. “Portofolio Design: The Basics.” The Learning Portfolio: Reflective Practice for Improving Student Learning, ed. John Zubizarreta. Boston: Anker Publishing Company, 2004

Iskandar. Standardisai dan Sertifikasi Guru. 2008 (http://jakartabutuhrevolusibudaya. com/2008/04/04/pengembanganpembukuan) 

Kunandar. Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru. Jakarta: Rajawali Pers, 2007

Mulyasa, E. Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007

Notonegoro, Abd. Sidiq. Mafia di Balik Sertifikasi Guru.(http://www.indopos.co.id /index.php?act= detail_c&id=310319)

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan

Popham, W. James.  Classroom Assessment: What Teachers Need to Know. Boston: Allyn & Bacon, 1995

Rizali, Ahmad. Moral Guru dalam Sertifikasi.  2008 (http://www.sfeduresearch.org /content/ view/321/65/lang,id/)

Tierney, Robert J., Mark A. Carter, & Laura E. Desay. Portfolio Assessments in the Reading-Writing Classroom. Norwood: Christopher-Gordon Publishers, 1991

Trianto, & Titik Triwulan Tutik. Sertifikasi Guru daan Upaya Peningkatan Kualifikasi, Kompetensi dan Kesejahteraan. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Wyatt III, Robert L. & Sandra Looper. So You Have to Have a Portfolio: a Teacher’s Guide to Preparation and Presentation. California: Corwin Press, 1999 Zubizarreta, John (ed). The Learning Portofolio: Reflective Practice for Improving Student Learning. Boston: Anker Publishing Company, 2004

Informan Wawancara

1.      Ibu Elvira Badar, Guru SMAN 1 Turen Kabupaten Malang. Dilaksanakan: Selasa, 17 Juni 2008 pukul 16.00 WIB

2.      Bapak Mispono, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. Dilaksanakan: Kamis, 19 Juni 2008 pukul 10.00 WIB

GERAKAN SOSIAL LOKAL PADA MASA PERGERAKAN NASIONAL

Aditya N. Widiadi

Abstrak

Sarekat Islam in Surabaya (1912-1916): The Local Social Movement on the Period of National Movement. The founding of Sarekat Islam in Surabaya determined by every aspect of lives in Surabaya, such as geographical, social, educational, and cultural conditions. Sarekat Islam Surabaya growth rapidly on the period 1912-1916. Many of Surabaya peoples became the members of this organization. The activities of Sarekat Islam Surabaya growth in every field of daily lives, especially in social sector. Sarekat Islam Surabaya accommodate life’s hardships of Surabaya people, and than struggling to solves their problems. In this article, the writer intends to show that Sarekat Islam Surabaya struggle to back up every social problem of Surabaya native people, by organizing social movement.

Kata Kunci: Sarekat Islam, Surabaya, Gerakan Sosial.

1

Sarekat Islam adalah pergerakan politik massa (political mass movement) terbesar yang pernah muncul selama pemerintahan kolonial Belanda (Alfian, 1989:44). Peran penting Sarekat Islam tidak hanya dikarenakan gerakannya yang menonjol dalam bidang politik, tetapi juga karena terlihat menyolok dengan keluasan bidang-bidang kegiatannya (Korver, 1985:7). Di antara semua peran penting Sarekat Islam sebagai suatu organisasi, usahanya dalam bidang-bidang sosial juga tidak dapat diabaikan begitu saja. Salah satu kegiatan praktis yang dilakukannya ialah meniadakan keluh kesah dalam bidang sosial dan memperjuangkan perubahannya. Organisasi ini mampu memobilisasi massanya untuk memprotes segala bentuk ketidakadilan yang ada. Memang pokok utama perlawanan Sarekat Islam ditujukan terhadap setiap bentuk penindasan dan kesombongan rasial (Basri, 1993:183). Berbagai permasalahan dan ketidakadilan yang dihadapi oleh petani, buruh, dan orang kecil (de kleine man) lainnya, mereka tampung untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah Hindia-Belanda. Namun tidak jarang pula organisasi ini—baik secara terang-terangan maupun tersembunyi—membantu memobilisasi massa untuk melakukan gerakan sosial berupa protes terhadap keadaan yang mereka alami.

Berdasar permasalahan di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan. Pertama, untuk mengetahui bagaimana latar belakang proses pendirian Sarekat Islam Surabaya. Kedua, untuk mengetahui bagaimana proses perkembangan Sarekat Islam Surabaya pada tahun 1912-1916. Ketiga, untuk mengetahui bagaimana gerakan sosial Sarekat Islam Surabaya pada 1912-1916. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memahami peristiwa-peristiwa gerakan sosial yang terjadi pada awal abad ke-20.

Penelitian ini didasarkan pada metode penelitian historis. Untuk itu tahap-tahap yang ditempuh telah melalui empat langkah utama, yakni Heuristik, Kritik, Interpretasi, dan Historiografi. Heuristik adalah pengumpulan sumber-sumber sejarah (Sjamsuddin, 1996:99). Tahap ini meliputi aktivitas mencari dan mengumpulkan bahan-bahan atau jejak sejarah yang akan digunakan untuk menceritakan kembali peristiwa sejarah. Dengan kata lain berupa kegiatan memperoleh objek material, yakni semua bukti nyata (empirical evidence) dari gejala masa lalu. Sebagai langkah awal, peneliti hanya mengumpulkan sumber-sumber sekunder (secondary sources). Ini diperlukan untuk mendukung pemahaman dasar bagi peneliti agar diperoleh cakrawala pengetahuan yang lebih luas. Selain menggunakan sumber sekunder, penelitian ini—sebagaimana penelitian historis lainnya—juga berusaha mencari dan mengumpulkan sumber primer (primary sources). Sumber primer di sini berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan tema penelitian. Dokumen yang diperoleh di antaranya berupa missive (surat resmi dari asisiten residen atau residen) atau yang biasa ditandai sebagai Mailrapport (Mr). Perlu disebut di sini beberapa dokumen tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: Surat Asisten Residen Kepolisian Surabaya (Schippers) kepada Residen Surabaya (van Aalst), 1913; Nota dari Asisten Wedana Kupang (Djojo Adikoesomo) dan Patih Surabaya (Sastrowikromo), 8 Maret 1913; Keterangan seorang anggota pengurus Sarekat Islam kepada Asisten Residen Surabaya (Schippers), 8 Maret 1913; Surat Asisten Residen Surabaya (Schippers) kepada Bupati Surabaya (Raden Tumenggung Ario Surio Adiputro), 10 Maret 1913; Surat Bupati Surabaya (Raden Tumenggung Ario Surio Adiputro) kepada Asisten Residen Surabaya (Schippers), 10 Maret 1913; Surat Residen  Surabaya  (van Aalst)  kepada  Gubernur  Jenderal (Idenburg), 17 Maret 1913; Surat Residen  Surabaya  (van Aalst)  kepada  Gubernur  Jenderal (Idenburg), 19 Mei 1913; Surat Pengacara Pengadilan Tinggi di Surabaya (B.H. Drijber) kepada Gubernur Jenderal (Idenburg), 1916; dan beberapa sumber primer yang lain, termasuk pula beberapa terbitan surat kabar Oetoesan Hindia dan Sinar Djawa.

Tahap berikutnya adalah melalui proses kritik terhadap sumber-sumber penulisan yang telah diperoleh. Kritik di sini, dilakukan dalam dua cara, yakni kritik eksternal untuk menilai dan menguji aspek-aspek luar terhadap sumber sejarah (otensitas), dan  kritik internal untuk menilai aspek dalam dari sumber sehingga dapat diperoleh tingkat kredibiltasnya. Setelah melalui proses kritik inilah akan dapat diperoleh fakta-fakta sejarah yang menjadi bahan penulisan. Fakta yang diolah di sini adalah data-data yang sebelumnya telah lolos dari proses kritik. Berikutnya, Peneliti melakukan interpretasi yang ditempuh dalam dua langkah cara pula. Langkah pertama adalah analisis, yang berarti menguraikan (Kuntowijoyo, 1999:100). Analisis dilakukan dengan menguraikan fakta yang diperoleh dari sebuah sumber sejarah. Langkah kedua adalah sintesis, yang berarti menyatukan (Kuntowijoyo, 1999:101). Sintesis dilakukan dengan menyatukan beberapa sumber sejarah dalam satu rangkaian fakta. Langkah ini diperlukan karena dalam beberapa sumber akan terdapat satu fakta yang sama.

Sebagai tahap akhir penelitian ini, adalah menuangkan data dan fakta yang ada dalam bentuk penulisan sejarah (historiografi), dengan mengutamakan prinsip kronologis dan sistematis, dan mengikuti sebuah pola eksplanasi strukturis. Dengan demikian pola eksplanasi yang dipakai mengikuti pendekatan atau metodologi strukturis. Lloyd (1993:192) menjelaskan:

Methodological structurism tries to tie the micro and macro levels of social analysis together, without subordinating either to the other, by giving an account of how human personality, intentions, and actions interact with culture and structure to determine each other and social transformations over time. In order to do this it is essential that there be a models of humans as social agents.

Metodologi strukturis melihat adanya interaksi antara individu sebagai agregat dan masyarakat sebagai keseluruhan sehingga yang perlu dipelajari adalah individu dan struktur sosialnya (Lloyd dalam Leirissa, 2004:4). Pendekatan strukturis memfokus baik pada individu dan kelompok (agency) maupun struktur sosial, karena keduanya merupakan dualitas bukan lagi dualisme (Giddens, 2003). Tujuan utama pendekatan strukturis adalah mencoba menentukan mengapa (faktor penyebab) suatu struktur bertahan lama (reproduksi struktur sosial) atau terjadi perubahan sosial (transformasi struktur sosial) (Leirissa, 2004:4).

Untuk mendukung penerapan pola eksplanasi ini, maka historiografi yang diterapkan akan dipandu oleh sebuah teori, yakni Collective Action, yakni teori yang digunakan untuk mencari kecenderungan umum atas cara-cara yang dilakukan orang  untuk bertindak bersama dalam rangka mengejar kepentingan bersama (Tilly, 1978:5). Penulis sengaja menggunakan teori ini dengan harapan agar diperoleh hasil analisis yang tepat mengenai gerakan sosial yang dilakukan Sarekat Islam di Surabaya dalam penyusunan historiografinya. Mengingat suatu gerakan sosial yang dilakukan sekelompok orang tersebut tentu memiliki suatu kepentingan bersama. Karena mereka memiliki kepentingan yang sama, maka mereka pun secara kolektif beraksi bersama. Terlebih karena memang seringkali gerakan sosial dilakukan melalui collective action (Tilly, 1978:39). Di sinilah letak signifikansi penggunaan teori collective action dalam penelitian ini. Walaupun demikian teori ini tidak digunakan secara zakelijk karena hanya digunakan untuk  membantu membuktikan bahwa gerakan sosial Sarekat Islam di Surabaya juga dilakukan melalui collective action.

Dalam collective action, kepentingan bersama merupakan unsur terpenting, bukan ideologi seperti dalam pendekatan individual dan pendekatan struktural. Orang bertindak bersama terjadi karena dua hal, yaitu (a) dorongan dari luar seperti dikemukakan dalam pendekatan struktural, dan (b) karena motivasi individu tertentu dalam masyarakat seperti dikemukakan dalam pendekatan individualis. Adapun Tilly memilih untuk mengkombinasikan keduanya, dengan demikian teori yang dibangun Tilly dapat digolongkan dalam teori strukturis yang digunakan dalam pendekatan (metodologi) strukturis (Leirissa, 2004:7).

Melalui teori collective action tersebut, akan coba untuk diungkapkan bagaimana gerakan sosial yang ditimbulkan oleh Sarekat Islam Surabaya. Pengertian gerakan sosial dirumuskan secara ringkas oleh Wilkinson (dalam Tilly, 1978:39) sebagai:

…a deliberate collective endeavour to promote change in any direction and by any means, not excluding violance, illegality, revolution, or withdrawal into “utopian” community…a social movement must evince a minimal degree of organization, though this may range from a loose, informal or partial level of organization to the highly institutionalized and bureaucratized movement and the corporate group…a social movement‘s commitment to change and the raison de e’etre of its organization are founded upon the conscious volition, normative commitment to the movement’s aims or beliefs, and active participation on the part of the followers or members.

Pernyataan di atas senada dengan Kartodirdjo (1982:205) “sebagai aktivitas kolektif pergerakan sosial bertujuan hendak mewujudkan atau sebaliknya, menolak suatu perubahan dari susunan masyarakat, sering kali dengan jalan yang radikal dan revolusioner”. Jadi, pada dasarnya ada dua tipe gerakan sosial. Pertama, berupa gerakan yang pada dasarnya untuk memulai suatu proses perubahan. Kedua, gerakan yang merupakan reaksi atas perubahan yang sedang terjadi, yang lebih lazim disebut sebagai gerakan sosial bertipe “reaktif”, terutama gerakan rakyat yang memprotes perubahan ekonomi atau sosial yang mengancam cara hidup yang berlaku (Burke, 2003:135). Dengan demikian, yang dimaksud untuk mengadakan perubahan (to promote change) dalam suatu gerakan sosial, bisa berarti untuk mewujudkan perubahan secara proaktif, atau berarti pula untuk mereaksi perubahan yang terjadi. Dalam kasus gerakan sosial Sarekat Islam di Surabaya ini, nantinya akan coba dilihat apakah merupakan tipe proaktif ataukah reaktif.

Latar Belakang Berdirinya Sarekat Islam Surabaya

Surabaya merupakan sebuah kota besar di Indonesia yang terletak di pantai utara Jawa, dan terkenal dengan pelabuhannya yang besar (Wertheim, 1956:17). Bahkan, Surabaya terbukti sebagai salah satu kota tua di Indonesia (Noordjanah, 2004:7). Surabaya merupakan nama salah satu Karesidenan yang berada di kawasan pesisir utara Jawa (Lamijo, 2002:27). Selain nama sebuah Karesidenan, Surabaya juga merupakan nama sebuah kota dari karesidenan tersebut (Amron, 2003:23). Sebagai sebuah Karesidenan, Surabaya sering mengalami perubahan, sehingga batas-batasnya pun sering berubah (Lamijo, 2002:28). Perlu diperhatikan bahwa Surabaya adalah ibu kota Karesidenan, Afdeling, dan Kabupaten yang namanya Surabaya juga (Wijnmaalen, 2001:192). Baru pada tahun 1906, sebagai akibat dari apa yang disebut program desentralisasi di bawah kebijakan Politik Etis pemerintah koloial Belanda, Surabaya memperoleh ketetapan sebagai Gemeente, yang dapat diartikan sebagai “kotapraja” (Frederick, 1989:3). Penetapan Surabaya sebagai kotapraja ini berlaku sejak tanggal 1 April 1906, yang diatur dalam Peraturan Negara No.149 (Verslag der Gemeente Soerabaia over 1913).

Secara geografis, Gemeente Surabaya memiliki batas dan luas yang sama dengan yang pernah dimiliki afdeeling Surabaya yang merupakan Ibukota Karesidenan Surabaya. Kotapraja ini memiliki luas sekitar 103 km², yang terletak pada posisi 7⁰11¹10¹ LS dan 112⁰44¹22¹ BT. Adapun secara administratif, wilayah sebelah utara dibatasi oleh Selat Madura (Straat Madoera). Sebelah barat dibatasi oleh desa Genting, Patemon, Simo, Kali Greges, Kali Oetik, dan Gresik. Sebelah selatan adalah Kali Wonokromo, Panjangjiwo, desa Sido-Semono, dan Sidoarjo. Sementara di sebelah timur berbatasan dengan desa Jojoran, Gending, Kedungcowek, Sidotopo, Kenjeran, Kali Djeblogan, dan Patjarkeling (Verslag der Gemeente Soerabaia over 1913; Staatblad van Nederlandsch-Indie dalam Lamijo, 2002:28; dan Noordjanah, 2004:29).

Kondisi sosial menunjukkan bahwa perkembangan jumlah penduduk di kota Surabaya terus meningkat pada abad ke-20. Bila pada tahun 1850-an jumlah penduduk telah hampir mencapai sekitar 90.000 jiwa, maka pada tahun 1905 meningkat menjadi 150.198 jiwa. Berikut merupakan komposisi penduduk kota Surabaya pada awal abad ke-20:

Tabel 1.  Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Surabaya Awal Abad Ke-20

Sumber: Tahun 1905: dalam Mackie, 2000:332; Tahun 1913: Verslag der Gemeente Soerabaia over 1913; Tahun 1920 dan 1921: Statistische Berichten der Gemeente Soerabaja 1930 dalam Lamijo, 2002:31

Dari tabel di 2.3 di atas dapat dijelaskan bahwa selama kurun waktu 1905-1921 penduduk kota Surabaya mengalami fluktuasi jumlah penduduk. Intinya, dalam kurun waktu tersebut cenderung terjadi peningkatan jumlah penduduk, dengan perkecualian tahun 1913. Baru kemudian, sejak 1920 jumlah penduduk Surabaya meningkat pesat (Mackie, 2000:310-313). Perlu dicatat pula di sini, bahwa jumlah penduduk Eropa di Surabaya pada tahun 1905 tersebut merupakan yang terbesar dibanding kota-kota lain di Hindia Belanda  (Lombard, 2005a:78). Dari komposisi penduduk tersebut, jelas bahwa ras bangsa Eropa jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan jumlah penduduk pribumi. Kenyataannya, sejak sekitar 1900 Belanda telah mengukuhkan dominasinya atas seluruh kepulauan Hindia Belanda. Stratifikasi kolonial pun diterapkan berdasar ras, mulanya di Jawa saja hingga akhirnya sampai kepulauan luar Jawa (Werthreim, 1956:122). Demikian halnya dengan masyarakat Surabaya, sejak awal abad ke-20 juga terbagi dalam tiga lapisan berdasarkan penggolongan etnik. Lapisan pertama, orang-orang Belanda dan Eropa lainnya. Berada di lapisan kedua adalah Timur Asing, baik itu orang Cina, Arab, India, maupun Melayu. Berikutnya lapisan ketiga atau lapisan terendah adalah orang-orang Indonesia. Pembagian lapisan ini merupakan hasil pemisahan yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda yang tercantum dalam Regerings Reglements 1854 (Noordjanah, 2004:10). Stratifikasi sosial yang berangkat dari sistem pemisahan atas dasar ras yang telah diatur dalam Regerings Reglement 1854, ternyata memiliki dampak yang luar biasa dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, dimana terjadi diskriminasi yang sangat merugikan penduduk pribumi yang semakin tersingkirkan. Bukti dari diskriminasi ini misalnya dalam hal pemukiman penduduk. Pemukiman orang Belanda dan Eropa menempati wilayah yang memiliki fasilitas lengkap, seperti jalan beraspal, penerangan, aliran air bersih, kendaraan, trem listrik, taman, dan sebagainya. Hal demikian tidak akan diperoleh pihak pribumi (Noordjanah, 2004:10). Dengan demikian orang Belanda dan Eropa tinggal di daerah perkotaan dengan kondisi rumah dan fasilitas hidup yang lebih bagus dan lengkap. Sebagian besar mereka tinggal di pemukiman (wijk) Eropa yang terletak di tepi barat Kali Mas, memanjang dari utara ke selatan. Sementara itu orang Cina, Arab, dan Timur Asing lainnya terkonsentrasi di sebelah timur Kali Mas, berhadapan dengan wijk Eropa yang hanya dipisahkan oleh sungai. Perkampungan pribumi letaknya terpencar di sekitar perkampungan-perkampungan tersebut (Tjiptoatmodjo. 1983:244-251).

Kondisi pendidikan di Surabaya pada awal abad ke-20, pada dasarnya sama dengan berbagai aspek kehidupan yang lain, yakni—sebagai ciri khas masa kolonial—adanya diskriminasi. Menurut Lamijo (2002:31) “orang pribumi tidak bisa mengenyam pendidikan yang tinggi, kecuali anak orang kaya atau bangsawan terkemuka”. Pemerintah Hindia-Belanda memandang status sosial seseorang untuk dapat diterima bersekolah. Aturan tersebut diberlakukan dengan ketat, khususnya bagi pribumi. Selain itu, pemerintah kolonial memisahkan sarana-sarana pendidikan bagi setiap etnis (Noordjanah, 2004:10). Diskriminasi ini mulai sedikit terkikis sejak adanya kebijakan politik etis. Munculnya “ethical trend” dalam kebijakan kolonial pada abad ke-20, memiliki prestasi penting dalam memperluas pendidikan untuk kepentingan pribumi (Schrieke, 1960:198). Orang-orang pribumi berpendidikan mulai bermunculan di Surabaya, mereka peka terhadap nasib saudara pribumi lainnya yang masih belum beruntung dibawah pemerintahan kolonial.

Dipandang dari segi kebudayaan, daerah kawasan selat madura—termasuk pula Surabaya—merupakan titik temu dari berbagai macam pengaruh, baik pengaruh dari kebudayaan Jawa, Madura, Bali, maupun dari kebudayaan asing seperti Cina, Islam, dan Eropa. Unsur-unsur pengaruh ini nampak jelas pada cabang-cabang budaya dalam pengertian sempit, yang berkembang di kawasan ini, terutama pada bentuk-bentuk kesenian seperti seni suara, seni tari, dan khususnya seni pertunjukkan rakyat (Tjiptoatmodjo, 1983:462). Kesemua bentuk kesenian tersebut memiliki ciri khas tertentu di Surabaya. Khusus dalam hal bahasa, orang Surabaya cenderung terkesan egaliter, bahkan terkadang kasar. Kekhasan dalam hal bahasa tercermin dalam gerakan Djawa Dipa, yakni gerakan yang mencoba mendemokrasikan bahasa Jawa menjadi satu tingkat saja (ngoko) (Kuntowijoyo, 2003:89). Gerakan ini diawali oleh dua pemimpin Sarekat Islam Surabaya, Tirtodanoedjo dan Tjokrosoedarmo, yang bertujuan menghapus bahasa Jawa tinggi (Kromo), dan menjadikan bahasa Jawa rendah (ngoko) sebagai bahasa Jawa standar. Para pendukung Djawa Dipa tidak meninggalkan bahasa kromo untuk mengungkapkan rasa hormat yang mendalam, tapi meninggalkannya ketika berbicara kepada pegawai pemerintah. Bahasa ini adalah penting untuk memperbaiki “mental budak” orang Jawa (Shiraishi, 1997:143).

Dalam historical environment semacam itulah Sarekat Islam Surabaya didirikan, tepatnya pada tanggal 10 September 1912. Saat itu Tjokroaminoto membuat anggaran dasar baru bagi Sarekat (Dagang) Islam, dengan bantuan Tjokrosoedarmo dan seorang notaris Belanda, yang lalu diserahkan kepada Residen Surabaya untuk diteruskan kepada Gubernur Jenderal. Berdirinya Sarekat Islam di Surabaya kiranya merupakan langkah yang tepat, mengingat masyarakat Surabaya merupakan masyarakat yang egaliter dan memiliki solidaritas yang tinggi. Dapat disimpulkan pula bahwa pendirian Sarekat Islam Surabaya pada dasarnya terkait erat dengan keberadaan Sarekat (Dagang) Islam yang ada di Surakarta. Keduanya saling berhubungan, walau seolah-olah terlihat bahwa Sarekat (Dagang) Islam Surakarta yang menentukan berdirinya Sarekat Islam Surabaya sebagai afdelingnya. Namun penulis justru menafsirkan bahwa Sarekat Islam Surabaya berdiri terlebih dahulu. Dengan pertimbangan, pertama, keputusan Gubernur Jenderal Idenburg pada 30 Juni 1913 adalah didasarkan pada anggaran dasar yang diajukan Tjokroaminoto di Surabaya. Kedua, Sarekat (Dagang) Islam Surakarta tidak pernah menyusun anggaran dasar baru sejak dilarang oleh Residen Surakarta. Adapun anggaran dasar yang disusun oleh Tirtoadhisoerjo jelas menunjukkan kejanggalannya karena merupakan upaya untuk lepas dari jerat hukum. Terlebih yang ia buat adalah statuten “Sarekat Dagang Islam” bukannya “Sarekat Islam”. Meski demikian, mau tidak mau penulis harus meyakini pula bahwa Sarekat Islam Surabaya merupakan afdeling dari Sarekat (Dagang) Islam di Surakarta.

Perkembangan Sarekat Islam Surabaya 1912-1916

Sarekat Islam Surabaya berkembang dengan pesat semenjak didirikan pada bulan September 1912. Perkembangan ini menjadi semakin pesat sesudah kongres di Surabaya pada 26 Januari 1913. Tumbuhnya gerakan ini, pada saat itu diibaratkan dengan kebakaran padang rumput yang dengan cepat menyambar padang ilalang di sekitarnya (Korver, 1985:23). Tidak mengherankan apabila Tjokroaminoto dalam satu kesempatan, menunjuk rapat umum 26 Januari 1913 di Stadstuin Surabaya tersebut sebagai waktu yang paling tepat untuk mengingat kembali kapan waktu tepatnya Sarekat Islam didirikan (Soewarsono, 2000:17). Mengingat semenjak saat itulah Sarekat Islam semakin berkembang dengan pesat.

Pertemuan umum atau openbare vergadering tanggal 26 Januari 1913 tersebut merupakan kongres besar yang pertama kali dilakukan oleh Sarekat Islam. Vergadering itu diorganisir oleh Tjokroaminoto, yang belajar tentang kekuatan pertemuan seperti itu dari vergadering Indische Partij yang dibuat Douwes Dekker di Bandung pada 25 Desember 1912, yang mungkin merupakan vergadering politik pertama di Hindia Belanda. Vergadering Sarekat Islam itu begitu sukses sehingga aksi vergadering dengan cepat menjadi ciri yang paling menonjol dari gerakan Sarekat Islam (Shiraishi, 1997:67). Kesuksesan daripada pelaksanaan vergadering tersebut telah mengangkat nama Sarekat Islam menjadi organisasi massa yang terbesar di Hindia Belanda. Sesudah kongres ini Sarekat Islam di Jawa maju dengan langkah-langkah raksasa (Korver, 1985:193). Melalui vergadering ini, dapat diketahui jumlah anggota Sarekat Islam Surabaya. Untuk kawasan kabupaten Surabaya, jumlah anggotanya mencapai angka 6.000 orang pada awal tahun 1913. Sedangkan kabupaten Sidoarjo hanya sekitar 217 orang (ANRI, 1975:274). Dalam kurun waktu satu tahun, jumlah anggota Sarekat Islam Surabaya telah meningkat lebih dari tiga kali lipat. Berdasarkan data yang diperoleh dari tahun 1914, jumlah anggota Sarekat Islam untuk kawasan afdeeling Surabaya telah meningkat menjadi 23.000 anggota. Pada kabupaten lain di karesidenan Surabaya juga terjadi lonjakan tajam. Jika pada tahun sebelumnya, Sidoarjo hanya memiliki 217 anggota, maka pada tahun 1914 telah meningkat menjadi 3.791 orang. Di Kabupaten Mojokerto, tercatat memiliki anggota sebanyak 2400 orang. Sarekat Islam pada cabang Jombang hanya mencapai 995 anggota. Adapun Gresik telah memiliki jumlah anggota sekitar 2.224 orang. Namun satu kabupaten lainnya, yakni Lamongan, tidak diketahui berapa jumlah anggotanya. Maka untuk wilayah Karesidenan Surabaya secara keseluruhan telah terdapat total anggota sekitar 32.410 anggota (Korver, 1985:223).

Perbandingan jumlah anggota Sarekat Islam antar kabupaten di Karesidenan Surabaya tersebut dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 2 Perbandingan Jumlah Anggota Sarekat Islam di Karesidenan Surabaya pada tahun 1914

Sumber: Korver, 1985:223

Dari tabel 3.2 tersebut dapat diketahui bahwa jumlah anggota Sarekat Islam di wilayah Karesidenan Surabaya, yang paling besar jumlahnya adalah dari Kabupaten Surabaya, sedang Jombang memiliki jumlah anggota paling kecil. Perkembangan jumlah anggota Sarekat Islam Surabaya secara mendetail untuk masa yang dikaji dalam penelitian ini, tidak dapat direkonstruksi secara maksimal. Hal ini dikarenakan tidak tersaji data yang mencukupi untuk tiap-tiap tahunnya. Sehingga yang bisa disajikan hanyalah keadaan tahun 1913 dan 1914.

Terdapat beberapa faktor yang mendukung perkembangan jumlah anggota dengan pesat ini. Pertama, faktor agama, faktor ini dapat ditemukan pada setiap tempat di manapun Sarekat Islam berdiri, termasuk di Surabaya. Agama, dalam hal ini agama Islam, merupakan alat pengikat dan pemersatu bangsa Indonesia, yang kebetulan mayoritas beragama Islam. Islam menghimpun semua orang, karena tidak seorang muslim pun di Indonesia yang mau disebut bukan orang Islam, walaupun sedikit sekali pengetahuannya tentang agama ini. Layaklah bila Islam diibaratkan sebagai semen pengikat puluhan juta orang Indonesia (Korver, 1985:66). Kedua, Harapan-harapan akan munculnya zaman keemasan yang akan dibawa oleh Sarekat Islam, memikat banyak orang untuk masuk ke dalam perhimpunan ini. Sementara pemimpin-pemimpinnya dianggap oleh banyak orang sebagai Juru Selamat atau Ratu Adil, yang kelak akan mengusir orang Belanda dan mendirikan kerajaan yang bahagia (Korver, 1985:199). Faktor lain adalah popularitas kegiatan sosial, kegiatannya yang membela kepentingan masyarakat lemah, sifat perserkutuan rahasia dan lain-lain.

Sarekat Islam Surabaya, selain mengalami perkembangan pesat dalam jumlah anggota, juga mengalami perkembangan unit bidang kegiatan yang diusahakannya. Misalnya, dalam bidang politik, mereka mengupayakan untuk mempolitisasi wacana militieplicht dan Indie weerbaar untuk memperoleh status zelfbestuur. Dalam bidang ekonomi, terlihat pada peningkatan semangat dagang dan kepentingan materiil rakyat Indonesia, pertama-tama pencapaiannya diusahakan dengan cara mendirikan koperasi konsumen. Inilah kegiatan ekonomi Sarekat Islam yang paling menonjol dalam periode awal berdirinya. Para anggota dianjurkan mengumpulkan uang untuk membentuk toko-toko koperasi, agar mereka dapat memperoleh barang kebutuhan sehari-hari dengan harga murah. Di Surabaya, gerakan toko ini kuat sekali. Pada pertengahan tahun 1913, di sini terdapat lebih dari sepuluh toko dan warung koperasi Sarekat Islam. Banyak anggota yang berbelanja di sini (Korver, 1985:90). Dalam bidang pendidikan, terdapat upaya untuk mendirikan sekolah guru berbasis Islam. Dalam bidang keagamaan, terdapat upaya untuk meningkatkan kedudukan anggotanya adalah dengan cara memajukkannya dalam bidang agama.

Gerakan Sosial Sarekat Islam Surabaya 1912-1916

Sarekat Islam bisa dikategorikan sebagai organisasi gerakan sosial pertama di Indonesia yang pemimpin-pemimpinnya melakukan upaya sungguh-sungguh untuk mengorganisasikan penduduk seluruh Indonesia dalam satu ikatan (Korver, 1985:181-182). Secara teoretis, proses pentahapan  suatu gerakan sosial bisa terdiri dari lima tahap, yakni ketidaktentraman; tahap perangsangan; tahap formalisasi; tahap institusionalisasi; dan tahap disolusi (Horton & Hunt, 1984:201). Apabila dipadukan dengan komponen-komponen collective action yang dikemukakan oleh Tilly (1978:7) maka tahap ketidaktentraman dan perangsangan—dimana terjadi ketidakpastian dan ketidakpuasan yang semakin besar—dapat diidentikan dengan komponen interest, yang menunjukkan adanya persamaan kepentingan suatu kelompok akibat interaksi dengan kelompok lain. Berikutnya tahap formalisasi dan institusionalisasi—ketika pemimpin gerakan mulai muncul dan semakin terorganisir—dapat dipersamakan dengan komponen organization. Adapun tahap disolusi—dimana suatu gerakan menjadi menjadi organisasi tetap atau bubar yang tergantung dari hasil gerakan—dapat dikategorikan sebagai komponen “collective action it self” yang dikemukakan Tilly (1978:7). Dalam penelitian ini, bagaimanapun, peneliti lebih menerapkan penggunaan analisis gerakan sosial berdasar collective action theory dari Charles Tilly. Secara skematis, tahap gerakan sosial yang dilakukan melalui collective action dapat diwujudkan melalui dua cara. Pertama, munculnya kepentingan bersama (interest) dari suatu kelompok dapat langsung dimobilisasikan (mobilization) untuk melakukan collective action (InterestèMobilizationèCollective Action). Kedua, kepentingan yang ada (interest) diorganisir terlebih dahulu oleh organisasi tertentu (organiszation) agar dapat dimobilisasi guna menggerakkan collective action (Interestè OrganizationèMobilizationèCollective Action) (Tilly, 1978:98).

Sarekat Islam terbukti melakukan aktifitas yang dapat dikategorikan sebagai gerakan sosial. Buktinya dapat dilihat dari dua kejadian di Surabaya pada kurun 1912-1916, yakni peristiwa perkelahian di Kampung Keputran pada 7 Maret 1913 dan peristiwa perlawanan penghuni tanah partikelir pada tahun 1915-1916. Sarekat Islam Surabaya memiliki berbagai ide yang dapat mendorongnya untuk melakukan gerakan sosial. Di Surabaya, yang seringkali diangkat menjadi menjadi ide pendorong untuk melakukan gerakan sosial adalah berbagai hal yang menyebabkan tersingkirnya hak-hak anggota Sarekat Islam. Setiap kali ada kejadian yang menyebabkan seorang anggota kehilangan haknya, dilukai hak keselamatannya, atau bahkan hanya kehilangan hak ketentramannya karena disinggung perasaannya, maka mereka lantas bergerak bersama melakukan gerakan sosial untuk mengembalikan haknya yang telah disingkirkan. Terlebih pada kasus tanah partikelir, yang seringkali para pemilik atau tuan tanah bermaksud menyingkirkan penghuni dari tanah yang telah mereka tinggali selama bertahun-tahun. Tanah di Surabaya memang semakin sempit seiring dengan pertambahan penduduk, baik karena faktor kelahiran dan terutama akibat meledaknya laju imigrasi. Sementara itu, kebutuhan tanah untuk pemukiman Eropa semakin meningkat. Satu-satunya jalan yang paling mudah dan menguntungkan tuan tanah adalah mengenyahkan penduduk pribumi dan mendirikan rumah-rumah bagi orang Eropa. Penindasan inilah yang seringkali mendorong Sarekat Islam Surabaya menyokong sepenuhnya aksi penghuni tanah partikelir untuk melakukan gerakan sosial.

Gerakan sosial yang dilakukan dilakukan oleh Sarekat Islam di Surabaya ini juga didorong oleh keberanian anggotanya karena diikat oleh keyakinan yang begitu mendalam. Keyakinan ini disatukan dengan menggunakan agama Islam sebagai dasarnya. Meski terkadang faktor agama ini hanya digunakan sebagai alat penyatu belaka, tanpa benar-benar bermaksud untuk memajukannya. Selain itu mereka secara berani melakukan perlawanan dalam wujud gerakan sosial, karena dijanjikan oleh harapan-harapan kehidupan yang lebih baik (milenaristis) dan akan segera munculnya seorang Ratu Adil atau Messias (mesianistis). Untuk itu Sarekat Islam Surabaya dengan cara memobilisasikan berbagai aset atau sumber dayanya, rela bergerak bersama untuk mencapai cita-cita yang dijanjikan. Untungnya, masyarakat Surabaya pada awal abad ke-20 mulai tumbuh kesadaran politiknya. Melalui rapat umum dan rapat anggota, serta melalui perkembangan surat kabar, telah membuka pikiran dan perasaan mereka untuk lebih peka dan tanggap terhadap segala kejadian di sekelilingnya.

Dua contoh peristiwa gerakan sosial Sarekat Islam Surabaya dapat dilihat dari pengerahan massa secara besar-besaran yang bertindak bersama untuk mendukung sebuah perubahan. Pada peristiwa 7 Maret 1913, ribuan anggota Sarekat Islam turun ke jalan untuk menuntut balas atas tindakan seorang Cina yang menembakkan revolvernya sehingga melukai seorang anggota Sarekat Islam yang bernama Adjib. Peristiwa ini bermula dari terdesaknya seorang Cina yang tidak mampu membayar sewa rumah ketika ditagih. Akhirnya ia berkelahi dengan penagihnya. Mengetahui terjadi keributan, anggota Sarekat Islam berdatangan, tapi mereka lebih condong untuk memihak si penagih hutang, Boerham, yang tentu orang Jawa meskipun bukan anggota Sarekat Islam, dibanding harus membela seorang Cina. Karena terdesak itulah, orang Cina tersebut menembakkan pistolnya hingga mengenai Adjib. Saat itu ribuan anggota Sarekat Islam turun ke jalan untuk menuntut balas kepada orang Cina yang berhasil kabur itu. Para Mantri Polisi, hingga Asisten Wedono Kupang tidak mampu mengendalikan massa. Gerombolan orang anggota Sarekat Islam ini hanya mau menuruti perintah pemimpinnya saja.

Pada peristiwa perlawanan penghuni tanah partikelir Surabaya pada tahun 1915-1916, ribuan massa juga dikerahkan oleh Sarekat Islam untuk mendukung perubahan yang ingin dicapai. Sarekat Islam menyokong sepenuhnya aksi penghuni tanah partikelir dengan membantu menyelenggarakan demonstrasi dan mengirimkan wakil-wakilnya ke Gubernur Jenderal untuk mengajukan permohonan bantuan. Di samping itu mereka juga secara “ilegal” melanggar hukum dengan melakukan perlawanan langsung terhadap tuan tanah. Mereka menolak membayar sewa tanah, enggan menyerahkan sebagian hasil panen, menebang pohon, membangun pagar, dan mendirikan rumah tapa izin, juga menolak melaksanakan wajib kerja kepada tuan tanah. Mereka berani melakukan aksi ini setelah “dihasut” oleh dua orang pemimpinnya, Prawirodihardjo dan Sadikin. Kedua orang yang dibelakang hari akan menjadi ketua Sarekat Islam Surabaya ini, secara aktif menggalang massa dalam rapat-rapat kampung dan menyebarkan gagasan bahwa tanah Jawa adalah milik pribumi untuk itu tidak perlu lagi membayar sewa maupun pajak tanah. Meski pada dasarnya tidak berhasil mengadakan “transformasi”, tetapi perlawanan ini menunjukkan keberhasilan Sarekat Islam Surabaya dalam mengusahakan dan mengorganisasikan gerakan sosial.

DAFTAR RUJUKAN

Sumber Arsip

Laporan-laporan Desa (Desa Rapporten) kumpulan dari J.W.Meyer Rannest, Penerbitan Sumber-sumber Sejarah No.6. 1974. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.

Sarekat Islam Lokal, Penerbitan Sumber-Sumber Sejarah No.7. 1975. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.

Memori Serah Jabatan 1921-1930 (Jawa Timur dan Tanah Kerajaan), Penerbitan Sumber-sumber Sejarah No.10. 1978. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia

Laporan-Laporan Tentang Gerakan Protes di Jawa Pada Abad-XX. 1981. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia

Verslag der Gemeente Soerabaia over 1913

Buku dan Artikel

Alfian. 1989. Muhammadiyah: The Political Behavior of a Muslim Modernist Organization Under Dutch Colonialism. Yogyakarta: UGM Press

Amron, Ahmad Ali. 2003. Perkembangan Pelabuhan Surabaya 1910-1940. Skripsi tidak diterbitkan. Surabaya: Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Airlangga

Basri, Yusmar (Ed). 1993. Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Akhir Hindia Belanda. Dalam Poesponegoro & Notosusanto (Eds), Sejarah Nasional Indonesia V. Jakarta: Balai Pustaka

Burke, Peter. 2003. Sejarah dan Teori Sosial. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Frederick, William H. 1989. Pandangan dan Gejolak: Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi Indonesia (Surabaya 1926-1946). Jakarta: Gramedia

Giddens, Anthony. 2003. The Constitution of Society: Teori Strukturasi untuk Analisis Sosial. Pasuruan: Pedati

Horton, Paul B. & Hunt, Chester L. 1984. Sosiologi Jilid 2. Jakarta: Erlangga

Kartodirdjo, Sartono. 1982. Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Suatu Alternatif. Jakarta: Gramedia

Korver, A.P.E. 1985. Sarekat Islam: Gerakan Ratu Adil?. Jakarta: Grafitipress

Kuntowijoyo. 1999. Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya

—————-. 2003. Metodologi Sejarah. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya

Lamijo. 2002. Prostitusi di Surabaya, 1852-1930. Lembaran Sejarah, 4 (2):25-63

Leirissa, R.Z. 2004. Charles Tilly dan Studi Tentang Revolusi, Jurnal Sejarah: Pemikiran, Rekonstruksi, Persepsi, 6 (1):3-15

Lloyd, Christopher. 1993. The Structures of History. Oxford: Blackwell Publisher

Lofland, John. 2003. Protes: Studi Tentang Perilaku Kolektif dan Gerakan Sosial. Yogyakarta: INSIST Press

Lombard, Denys. 2005a. Nusa Jawa: Silang Budaya 1, Batas-batas Pembaratan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Mackie, Jamie. 2000. Sejarah Demografi Regional sebagai Petunjuk untuk Memahami Perubahan Sosio-Ekonomi: Studi Kasus Karesidenan Surabaya, 1890-1990, dalam J.T.Lindblad (Eds), Sejarah Ekonomi Modern Indonesia: Berbagai Tantangan Baru (hlm.308-329). Jakarta: Pustaka LP3ES

Noordjanah, Andjarwati. 2004. Komunitas Tionghoa di Surabaya (1910-1946). Semarang: Mesiass

Schrieke, B. 1960. Indonesian Sociological Studies. Bandung: Sumur Bandung-V.V. Mij Vorkink-Van Hoeve

Shiraishi, Takashi. 1997. Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti

Sjamsuddin, Helius. 1996. Metodologi Sejarah. Jakarta: Depdikbud

Soewarsono. 2000. Berbareng Bergerak: Sepenggal Riwayat dan Pemikiran Semaoen. Yogyakarta: LKiS

Stoddard, L. 1966. Dunia Baru Islam. Tanpa Kota: Tanpa Nama Penerbit

Tilly, Charles. 1978. From Mobilization to Revolution. Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company

Tjiptoatmodjo, F.A. Sutjipto. 1983. Kota-kota Pantai di Sekitar Selat Madura (Abad  XVII sampai Medio Abad XIX). Disertasi tidak diterbitkan. Yogyakarta: Program Pascasarjana UGM

Wertheim, W.F. 1956. Indonesian Society in Transition: a Study of Social Change. Bandung: Sumur Bandung—N.V. Mij Vorkink—Van Hoeve

Wijnmaalen, H.J. 2001. Amtenar BB di Jawa Timur 1926-1932. Dalam S.L. van der Wal (Ed), Kenang-kenangan Pangrehpraja Belanda 1920-1942 (hlm.190-214). Jakarta: KITLV—Djambatan