Gerakan Sosial Sarekat Islam di Surabaya (1912-1916)

SAREKAT ISLAM DI SURABAYA (1912-1916):

GERAKAN SOSIAL LOKAL PADA MASA PERGERAKAN NASIONAL

 

Aditya N. Widiadi

 

Abstrak

Sarekat Islam in Surabaya (1912-1916): The Local Social Movement on the Period of National Movement. The founding of Sarekat Islam in Surabaya determined by every aspect of lives in Surabaya, such as geographical, social, educational, and cultural conditions. Sarekat Islam Surabaya growth rapidly on the period 1912-1916. Many of Surabaya peoples became the members of this organization. The activities of Sarekat Islam Surabaya growth in every field of daily lives, especially in social sector. Sarekat Islam Surabaya accommodate life’s hardships of Surabaya people, and than struggling to solves their problems. In this article, the writer intends to show that Sarekat Islam Surabaya struggle to back up every social problem of Surabaya native people, by organizing social movement.

 

Kata Kunci: Sarekat Islam, Surabaya, Gerakan Sosial.

 

1

Sarekat Islam adalah pergerakan politik massa (political mass movement) terbesar yang pernah muncul selama pemerintahan kolonial Belanda (Alfian, 1989:44). Peran penting Sarekat Islam tidak hanya dikarenakan gerakannya yang menonjol dalam bidang politik, tetapi juga karena terlihat menyolok dengan keluasan bidang-bidang kegiatannya (Korver, 1985:7). Di antara semua peran penting Sarekat Islam sebagai suatu organisasi, usahanya dalam bidang-bidang sosial juga tidak dapat diabaikan begitu saja. Salah satu kegiatan praktis yang dilakukannya ialah meniadakan keluh kesah dalam bidang sosial dan memperjuangkan perubahannya. Organisasi ini mampu memobilisasi massanya untuk memprotes segala bentuk ketidakadilan yang ada. Memang pokok utama perlawanan Sarekat Islam ditujukan terhadap setiap bentuk penindasan dan kesombongan rasial (Basri, 1993:183). Berbagai permasalahan dan ketidakadilan yang dihadapi oleh petani, buruh, dan orang kecil (de kleine man) lainnya, mereka tampung untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah Hindia-Belanda. Namun tidak jarang pula organisasi ini—baik secara terang-terangan maupun tersembunyi—membantu memobilisasi massa untuk melakukan gerakan sosial berupa protes terhadap keadaan yang mereka alami.

Berdasar permasalahan di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan. Pertama, untuk mengetahui bagaimana latar belakang proses pendirian Sarekat Islam Surabaya. Kedua, untuk mengetahui bagaimana proses perkembangan Sarekat Islam Surabaya pada tahun 1912-1916. Ketiga, untuk mengetahui bagaimana gerakan sosial Sarekat Islam Surabaya pada 1912-1916. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memahami peristiwa-peristiwa gerakan sosial yang terjadi pada awal abad ke-20.

Penelitian ini didasarkan pada metode penelitian historis. Untuk itu tahap-tahap yang ditempuh telah melalui empat langkah utama, yakni Heuristik, Kritik, Interpretasi, dan Historiografi. Heuristik adalah pengumpulan sumber-sumber sejarah (Sjamsuddin, 1996:99). Tahap ini meliputi aktivitas mencari dan mengumpulkan bahan-bahan atau jejak sejarah yang akan digunakan untuk menceritakan kembali peristiwa sejarah. Dengan kata lain berupa kegiatan memperoleh objek material, yakni semua bukti nyata (empirical evidence) dari gejala masa lalu. Sebagai langkah awal, peneliti hanya mengumpulkan sumber-sumber sekunder (secondary sources). Ini diperlukan untuk mendukung pemahaman dasar bagi peneliti agar diperoleh cakrawala pengetahuan yang lebih luas. Selain menggunakan sumber sekunder, penelitian ini—sebagaimana penelitian historis lainnya—juga berusaha mencari dan mengumpulkan sumber primer (primary sources). Sumber primer di sini berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan tema penelitian. Dokumen yang diperoleh di antaranya berupa missive (surat resmi dari asisiten residen atau residen) atau yang biasa ditandai sebagai Mailrapport (Mr). Perlu disebut di sini beberapa dokumen tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: Surat Asisten Residen Kepolisian Surabaya (Schippers) kepada Residen Surabaya (van Aalst), 1913; Nota dari Asisten Wedana Kupang (Djojo Adikoesomo) dan Patih Surabaya (Sastrowikromo), 8 Maret 1913; Keterangan seorang anggota pengurus Sarekat Islam kepada Asisten Residen Surabaya (Schippers), 8 Maret 1913; Surat Asisten Residen Surabaya (Schippers) kepada Bupati Surabaya (Raden Tumenggung Ario Surio Adiputro), 10 Maret 1913; Surat Bupati Surabaya (Raden Tumenggung Ario Surio Adiputro) kepada Asisten Residen Surabaya (Schippers), 10 Maret 1913; Surat Residen  Surabaya  (van Aalst)  kepada  Gubernur  Jenderal (Idenburg), 17 Maret 1913; Surat Residen  Surabaya  (van Aalst)  kepada  Gubernur  Jenderal (Idenburg), 19 Mei 1913; Surat Pengacara Pengadilan Tinggi di Surabaya (B.H. Drijber) kepada Gubernur Jenderal (Idenburg), 1916; dan beberapa sumber primer yang lain, termasuk pula beberapa terbitan surat kabar Oetoesan Hindia dan Sinar Djawa.

Tahap berikutnya adalah melalui proses kritik terhadap sumber-sumber penulisan yang telah diperoleh. Kritik di sini, dilakukan dalam dua cara, yakni kritik eksternal untuk menilai dan menguji aspek-aspek luar terhadap sumber sejarah (otensitas), dan  kritik internal untuk menilai aspek dalam dari sumber sehingga dapat diperoleh tingkat kredibiltasnya. Setelah melalui proses kritik inilah akan dapat diperoleh fakta-fakta sejarah yang menjadi bahan penulisan. Fakta yang diolah di sini adalah data-data yang sebelumnya telah lolos dari proses kritik. Berikutnya, Peneliti melakukan interpretasi yang ditempuh dalam dua langkah cara pula. Langkah pertama adalah analisis, yang berarti menguraikan (Kuntowijoyo, 1999:100). Analisis dilakukan dengan menguraikan fakta yang diperoleh dari sebuah sumber sejarah. Langkah kedua adalah sintesis, yang berarti menyatukan (Kuntowijoyo, 1999:101). Sintesis dilakukan dengan menyatukan beberapa sumber sejarah dalam satu rangkaian fakta. Langkah ini diperlukan karena dalam beberapa sumber akan terdapat satu fakta yang sama.

Sebagai tahap akhir penelitian ini, adalah menuangkan data dan fakta yang ada dalam bentuk penulisan sejarah (historiografi), dengan mengutamakan prinsip kronologis dan sistematis, dan mengikuti sebuah pola eksplanasi strukturis. Dengan demikian pola eksplanasi yang dipakai mengikuti pendekatan atau metodologi strukturis. Lloyd (1993:192) menjelaskan:

Methodological structurism tries to tie the micro and macro levels of social analysis together, without subordinating either to the other, by giving an account of how human personality, intentions, and actions interact with culture and structure to determine each other and social transformations over time. In order to do this it is essential that there be a models of humans as social agents.

 

Metodologi strukturis melihat adanya interaksi antara individu sebagai agregat dan masyarakat sebagai keseluruhan sehingga yang perlu dipelajari adalah individu dan struktur sosialnya (Lloyd dalam Leirissa, 2004:4). Pendekatan strukturis memfokus baik pada individu dan kelompok (agency) maupun struktur sosial, karena keduanya merupakan dualitas bukan lagi dualisme (Giddens, 2003). Tujuan utama pendekatan strukturis adalah mencoba menentukan mengapa (faktor penyebab) suatu struktur bertahan lama (reproduksi struktur sosial) atau terjadi perubahan sosial (transformasi struktur sosial) (Leirissa, 2004:4).

Untuk mendukung penerapan pola eksplanasi ini, maka historiografi yang diterapkan akan dipandu oleh sebuah teori, yakni Collective Action, yakni teori yang digunakan untuk mencari kecenderungan umum atas cara-cara yang dilakukan orang  untuk bertindak bersama dalam rangka mengejar kepentingan bersama (Tilly, 1978:5). Penulis sengaja menggunakan teori ini dengan harapan agar diperoleh hasil analisis yang tepat mengenai gerakan sosial yang dilakukan Sarekat Islam di Surabaya dalam penyusunan historiografinya. Mengingat suatu gerakan sosial yang dilakukan sekelompok orang tersebut tentu memiliki suatu kepentingan bersama. Karena mereka memiliki kepentingan yang sama, maka mereka pun secara kolektif beraksi bersama. Terlebih karena memang seringkali gerakan sosial dilakukan melalui collective action (Tilly, 1978:39). Di sinilah letak signifikansi penggunaan teori collective action dalam penelitian ini. Walaupun demikian teori ini tidak digunakan secara zakelijk karena hanya digunakan untuk  membantu membuktikan bahwa gerakan sosial Sarekat Islam di Surabaya juga dilakukan melalui collective action.

Dalam collective action, kepentingan bersama merupakan unsur terpenting, bukan ideologi seperti dalam pendekatan individual dan pendekatan struktural. Orang bertindak bersama terjadi karena dua hal, yaitu (a) dorongan dari luar seperti dikemukakan dalam pendekatan struktural, dan (b) karena motivasi individu tertentu dalam masyarakat seperti dikemukakan dalam pendekatan individualis. Adapun Tilly memilih untuk mengkombinasikan keduanya, dengan demikian teori yang dibangun Tilly dapat digolongkan dalam teori strukturis yang digunakan dalam pendekatan (metodologi) strukturis (Leirissa, 2004:7).

Melalui teori collective action tersebut, akan coba untuk diungkapkan bagaimana gerakan sosial yang ditimbulkan oleh Sarekat Islam Surabaya. Pengertian gerakan sosial dirumuskan secara ringkas oleh Wilkinson (dalam Tilly, 1978:39) sebagai:

…a deliberate collective endeavour to promote change in any direction and by any means, not excluding violance, illegality, revolution, or withdrawal into “utopian” community…a social movement must evince a minimal degree of organization, though this may range from a loose, informal or partial level of organization to the highly institutionalized and bureaucratized movement and the corporate group…a social movement‘s commitment to change and the raison de e’etre of its organization are founded upon the conscious volition, normative commitment to the movement’s aims or beliefs, and active participation on the part of the followers or members.

 

Pernyataan di atas senada dengan Kartodirdjo (1982:205) “sebagai aktivitas kolektif pergerakan sosial bertujuan hendak mewujudkan atau sebaliknya, menolak suatu perubahan dari susunan masyarakat, sering kali dengan jalan yang radikal dan revolusioner”. Jadi, pada dasarnya ada dua tipe gerakan sosial. Pertama, berupa gerakan yang pada dasarnya untuk memulai suatu proses perubahan. Kedua, gerakan yang merupakan reaksi atas perubahan yang sedang terjadi, yang lebih lazim disebut sebagai gerakan sosial bertipe “reaktif”, terutama gerakan rakyat yang memprotes perubahan ekonomi atau sosial yang mengancam cara hidup yang berlaku (Burke, 2003:135). Dengan demikian, yang dimaksud untuk mengadakan perubahan (to promote change) dalam suatu gerakan sosial, bisa berarti untuk mewujudkan perubahan secara proaktif, atau berarti pula untuk mereaksi perubahan yang terjadi. Dalam kasus gerakan sosial Sarekat Islam di Surabaya ini, nantinya akan coba dilihat apakah merupakan tipe proaktif ataukah reaktif.

 

 

 

Latar Belakang Berdirinya Sarekat Islam Surabaya

Surabaya merupakan sebuah kota besar di Indonesia yang terletak di pantai utara Jawa, dan terkenal dengan pelabuhannya yang besar (Wertheim, 1956:17). Bahkan, Surabaya terbukti sebagai salah satu kota tua di Indonesia (Noordjanah, 2004:7). Surabaya merupakan nama salah satu Karesidenan yang berada di kawasan pesisir utara Jawa (Lamijo, 2002:27). Selain nama sebuah Karesidenan, Surabaya juga merupakan nama sebuah kota dari karesidenan tersebut (Amron, 2003:23). Sebagai sebuah Karesidenan, Surabaya sering mengalami perubahan, sehingga batas-batasnya pun sering berubah (Lamijo, 2002:28). Perlu diperhatikan bahwa Surabaya adalah ibu kota Karesidenan, Afdeling, dan Kabupaten yang namanya Surabaya juga (Wijnmaalen, 2001:192). Baru pada tahun 1906, sebagai akibat dari apa yang disebut program desentralisasi di bawah kebijakan Politik Etis pemerintah koloial Belanda, Surabaya memperoleh ketetapan sebagai Gemeente, yang dapat diartikan sebagai “kotapraja” (Frederick, 1989:3). Penetapan Surabaya sebagai kotapraja ini berlaku sejak tanggal 1 April 1906, yang diatur dalam Peraturan Negara No.149 (Verslag der Gemeente Soerabaia over 1913).

Secara geografis, Gemeente Surabaya memiliki batas dan luas yang sama dengan yang pernah dimiliki afdeeling Surabaya yang merupakan Ibukota Karesidenan Surabaya. Kotapraja ini memiliki luas sekitar 103 km2, yang terletak pada posisi 70111101 LS dan 1120441221 BT. Adapun secara administratif, wilayah sebelah utara dibatasi oleh Selat Madura (Straat Madoera). Sebelah barat dibatasi oleh desa Genting, Patemon, Simo, Kali Greges, Kali Oetik, dan Gresik. Sebelah selatan adalah Kali Wonokromo, Panjangjiwo, desa Sido-Semono, dan Sidoarjo. Sementara di sebelah timur berbatasan dengan desa Jojoran, Gending, Kedungcowek, Sidotopo, Kenjeran, Kali Djeblogan, dan Patjarkeling (Verslag der Gemeente Soerabaia over 1913; Staatblad van Nederlandsch-Indie dalam Lamijo, 2002:28; dan Noordjanah, 2004:29).

Kondisi sosial menunjukkan bahwa perkembangan jumlah penduduk di kota Surabaya terus meningkat pada abad ke-20. Bila pada tahun 1850-an jumlah penduduk telah hampir mencapai sekitar 90.000 jiwa, maka pada tahun 1905 meningkat menjadi 150.198 jiwa. Berikut merupakan komposisi penduduk kota Surabaya pada awal abad ke-20:

Tabel 1.  Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Surabaya Awal Abad Ke-20

Tahun

Pribumi

Eropa

Cina

Arab

Vr.Oost

Jumlah

1905

124.473

8.063

14.843

2.819

150.198

1913

105.817

8.063

16.685

2.693

374

133.632

1920

148.411

18.714

18.020

2.593

165

187.903

1921

146.810

19.524

23.206

3.155

363

193.058

Sumber: Tahun 1905: dalam Mackie, 2000:332; Tahun 1913: Verslag der Gemeente Soerabaia over 1913; Tahun 1920 dan 1921: Statistische Berichten der Gemeente Soerabaja 1930 dalam Lamijo, 2002:31

 

Dari tabel di 2.3 di atas dapat dijelaskan bahwa selama kurun waktu 1905-1921 penduduk kota Surabaya mengalami fluktuasi jumlah penduduk. Intinya, dalam kurun waktu tersebut cenderung terjadi peningkatan jumlah penduduk, dengan perkecualian tahun 1913. Baru kemudian, sejak 1920 jumlah penduduk Surabaya meningkat pesat (Mackie, 2000:310-313). Perlu dicatat pula di sini, bahwa jumlah penduduk Eropa di Surabaya pada tahun 1905 tersebut merupakan yang terbesar dibanding kota-kota lain di Hindia Belanda  (Lombard, 2005a:78). Dari komposisi penduduk tersebut, jelas bahwa ras bangsa Eropa jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan jumlah penduduk pribumi. Kenyataannya, sejak sekitar 1900 Belanda telah mengukuhkan dominasinya atas seluruh kepulauan Hindia Belanda. Stratifikasi kolonial pun diterapkan berdasar ras, mulanya di Jawa saja hingga akhirnya sampai kepulauan luar Jawa (Werthreim, 1956:122). Demikian halnya dengan masyarakat Surabaya, sejak awal abad ke-20 juga terbagi dalam tiga lapisan berdasarkan penggolongan etnik. Lapisan pertama, orang-orang Belanda dan Eropa lainnya. Berada di lapisan kedua adalah Timur Asing, baik itu orang Cina, Arab, India, maupun Melayu. Berikutnya lapisan ketiga atau lapisan terendah adalah orang-orang Indonesia. Pembagian lapisan ini merupakan hasil pemisahan yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda yang tercantum dalam Regerings Reglements 1854 (Noordjanah, 2004:10). Stratifikasi sosial yang berangkat dari sistem pemisahan atas dasar ras yang telah diatur dalam Regerings Reglement 1854, ternyata memiliki dampak yang luar biasa dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, dimana terjadi diskriminasi yang sangat merugikan penduduk pribumi yang semakin tersingkirkan. Bukti dari diskriminasi ini misalnya dalam hal pemukiman penduduk. Pemukiman orang Belanda dan Eropa menempati wilayah yang memiliki fasilitas lengkap, seperti jalan beraspal, penerangan, aliran air bersih, kendaraan, trem listrik, taman, dan sebagainya. Hal demikian tidak akan diperoleh pihak pribumi (Noordjanah, 2004:10). Dengan demikian orang Belanda dan Eropa tinggal di daerah perkotaan dengan kondisi rumah dan fasilitas hidup yang lebih bagus dan lengkap. Sebagian besar mereka tinggal di pemukiman (wijk) Eropa yang terletak di tepi barat Kali Mas, memanjang dari utara ke selatan. Sementara itu orang Cina, Arab, dan Timur Asing lainnya terkonsentrasi di sebelah timur Kali Mas, berhadapan dengan wijk Eropa yang hanya dipisahkan oleh sungai. Perkampungan pribumi letaknya terpencar di sekitar perkampungan-perkampungan tersebut (Tjiptoatmodjo. 1983:244-251).

Kondisi pendidikan di Surabaya pada awal abad ke-20, pada dasarnya sama dengan berbagai aspek kehidupan yang lain, yakni—sebagai ciri khas masa kolonial—adanya diskriminasi. Menurut Lamijo (2002:31) “orang pribumi tidak bisa mengenyam pendidikan yang tinggi, kecuali anak orang kaya atau bangsawan terkemuka”. Pemerintah Hindia-Belanda memandang status sosial seseorang untuk dapat diterima bersekolah. Aturan tersebut diberlakukan dengan ketat, khususnya bagi pribumi. Selain itu, pemerintah kolonial memisahkan sarana-sarana pendidikan bagi setiap etnis (Noordjanah, 2004:10). Diskriminasi ini mulai sedikit terkikis sejak adanya kebijakan politik etis. Munculnya “ethical trend” dalam kebijakan kolonial pada abad ke-20, memiliki prestasi penting dalam memperluas pendidikan untuk kepentingan pribumi (Schrieke, 1960:198). Orang-orang pribumi berpendidikan mulai bermunculan di Surabaya, mereka peka terhadap nasib saudara pribumi lainnya yang masih belum beruntung dibawah pemerintahan kolonial.

Dipandang dari segi kebudayaan, daerah kawasan selat madura—termasuk pula Surabaya—merupakan titik temu dari berbagai macam pengaruh, baik pengaruh dari kebudayaan Jawa, Madura, Bali, maupun dari kebudayaan asing seperti Cina, Islam, dan Eropa. Unsur-unsur pengaruh ini nampak jelas pada cabang-cabang budaya dalam pengertian sempit, yang berkembang di kawasan ini, terutama pada bentuk-bentuk kesenian seperti seni suara, seni tari, dan khususnya seni pertunjukkan rakyat (Tjiptoatmodjo, 1983:462). Kesemua bentuk kesenian tersebut memiliki ciri khas tertentu di Surabaya. Khusus dalam hal bahasa, orang Surabaya cenderung terkesan egaliter, bahkan terkadang kasar. Kekhasan dalam hal bahasa tercermin dalam gerakan Djawa Dipa, yakni gerakan yang mencoba mendemokrasikan bahasa Jawa menjadi satu tingkat saja (ngoko) (Kuntowijoyo, 2003:89). Gerakan ini diawali oleh dua pemimpin Sarekat Islam Surabaya, Tirtodanoedjo dan Tjokrosoedarmo, yang bertujuan menghapus bahasa Jawa tinggi (Kromo), dan menjadikan bahasa Jawa rendah (ngoko) sebagai bahasa Jawa standar. Para pendukung Djawa Dipa tidak meninggalkan bahasa kromo untuk mengungkapkan rasa hormat yang mendalam, tapi meninggalkannya ketika berbicara kepada pegawai pemerintah. Bahasa ini adalah penting untuk memperbaiki “mental budak” orang Jawa (Shiraishi, 1997:143).

Dalam historical environment semacam itulah Sarekat Islam Surabaya didirikan, tepatnya pada tanggal 10 September 1912. Saat itu Tjokroaminoto membuat anggaran dasar baru bagi Sarekat (Dagang) Islam, dengan bantuan Tjokrosoedarmo dan seorang notaris Belanda, yang lalu diserahkan kepada Residen Surabaya untuk diteruskan kepada Gubernur Jenderal. Berdirinya Sarekat Islam di Surabaya kiranya merupakan langkah yang tepat, mengingat masyarakat Surabaya merupakan masyarakat yang egaliter dan memiliki solidaritas yang tinggi. Dapat disimpulkan pula bahwa pendirian Sarekat Islam Surabaya pada dasarnya terkait erat dengan keberadaan Sarekat (Dagang) Islam yang ada di Surakarta. Keduanya saling berhubungan, walau seolah-olah terlihat bahwa Sarekat (Dagang) Islam Surakarta yang menentukan berdirinya Sarekat Islam Surabaya sebagai afdelingnya. Namun penulis justru menafsirkan bahwa Sarekat Islam Surabaya berdiri terlebih dahulu. Dengan pertimbangan, pertama, keputusan Gubernur Jenderal Idenburg pada 30 Juni 1913 adalah didasarkan pada anggaran dasar yang diajukan Tjokroaminoto di Surabaya. Kedua, Sarekat (Dagang) Islam Surakarta tidak pernah menyusun anggaran dasar baru sejak dilarang oleh Residen Surakarta. Adapun anggaran dasar yang disusun oleh Tirtoadhisoerjo jelas menunjukkan kejanggalannya karena merupakan upaya untuk lepas dari jerat hukum. Terlebih yang ia buat adalah statuten “Sarekat Dagang Islam” bukannya “Sarekat Islam”. Meski demikian, mau tidak mau penulis harus meyakini pula bahwa Sarekat Islam Surabaya merupakan afdeling dari Sarekat (Dagang) Islam di Surakarta.

 

Perkembangan Sarekat Islam Surabaya 1912-1916

Sarekat Islam Surabaya berkembang dengan pesat semenjak didirikan pada bulan September 1912. Perkembangan ini menjadi semakin pesat sesudah kongres di Surabaya pada 26 Januari 1913. Tumbuhnya gerakan ini, pada saat itu diibaratkan dengan kebakaran padang rumput yang dengan cepat menyambar padang ilalang di sekitarnya (Korver, 1985:23). Tidak mengherankan apabila Tjokroaminoto dalam satu kesempatan, menunjuk rapat umum 26 Januari 1913 di Stadstuin Surabaya tersebut sebagai waktu yang paling tepat untuk mengingat kembali kapan waktu tepatnya Sarekat Islam didirikan (Soewarsono, 2000:17). Mengingat semenjak saat itulah Sarekat Islam semakin berkembang dengan pesat.

Pertemuan umum atau openbare vergadering tanggal 26 Januari 1913 tersebut merupakan kongres besar yang pertama kali dilakukan oleh Sarekat Islam. Vergadering itu diorganisir oleh Tjokroaminoto, yang belajar tentang kekuatan pertemuan seperti itu dari vergadering Indische Partij yang dibuat Douwes Dekker di Bandung pada 25 Desember 1912, yang mungkin merupakan vergadering politik pertama di Hindia Belanda. Vergadering Sarekat Islam itu begitu sukses sehingga aksi vergadering dengan cepat menjadi ciri yang paling menonjol dari gerakan Sarekat Islam (Shiraishi, 1997:67). Kesuksesan daripada pelaksanaan vergadering tersebut telah mengangkat nama Sarekat Islam menjadi organisasi massa yang terbesar di Hindia Belanda. Sesudah kongres ini Sarekat Islam di Jawa maju dengan langkah-langkah raksasa (Korver, 1985:193). Melalui vergadering ini, dapat diketahui jumlah anggota Sarekat Islam Surabaya. Untuk kawasan kabupaten Surabaya, jumlah anggotanya mencapai angka 6.000 orang pada awal tahun 1913. Sedangkan kabupaten Sidoarjo hanya sekitar 217 orang (ANRI, 1975:274). Dalam kurun waktu satu tahun, jumlah anggota Sarekat Islam Surabaya telah meningkat lebih dari tiga kali lipat. Berdasarkan data yang diperoleh dari tahun 1914, jumlah anggota Sarekat Islam untuk kawasan afdeeling Surabaya telah meningkat menjadi 23.000 anggota. Pada kabupaten lain di karesidenan Surabaya juga terjadi lonjakan tajam. Jika pada tahun sebelumnya, Sidoarjo hanya memiliki 217 anggota, maka pada tahun 1914 telah meningkat menjadi 3.791 orang. Di Kabupaten Mojokerto, tercatat memiliki anggota sebanyak 2400 orang. Sarekat Islam pada cabang Jombang hanya mencapai 995 anggota. Adapun Gresik telah memiliki jumlah anggota sekitar 2.224 orang. Namun satu kabupaten lainnya, yakni Lamongan, tidak diketahui berapa jumlah anggotanya. Maka untuk wilayah Karesidenan Surabaya secara keseluruhan telah terdapat total anggota sekitar 32.410 anggota (Korver, 1985:223).

Perbandingan jumlah anggota Sarekat Islam antar kabupaten di Karesidenan Surabaya tersebut dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 2 Perbandingan Jumlah Anggota Sarekat Islam di Karesidenan Surabaya pada tahun 1914

Kabupaten

Jumlah Anggota

Surabaya

Sidoarjo

Mojokerto

Jombang

Gresik

23.000

3.791

2.400

995

2.224

Jumlah

32.410

Sumber: Korver, 1985:223

Dari tabel 3.2 tersebut dapat diketahui bahwa jumlah anggota Sarekat Islam di wilayah Karesidenan Surabaya, yang paling besar jumlahnya adalah dari Kabupaten Surabaya, sedang Jombang memiliki jumlah anggota paling kecil. Perkembangan jumlah anggota Sarekat Islam Surabaya secara mendetail untuk masa yang dikaji dalam penelitian ini, tidak dapat direkonstruksi secara maksimal. Hal ini dikarenakan tidak tersaji data yang mencukupi untuk tiap-tiap tahunnya. Sehingga yang bisa disajikan hanyalah keadaan tahun 1913 dan 1914.

Terdapat beberapa faktor yang mendukung perkembangan jumlah anggota dengan pesat ini. Pertama, faktor agama, faktor ini dapat ditemukan pada setiap tempat di manapun Sarekat Islam berdiri, termasuk di Surabaya. Agama, dalam hal ini agama Islam, merupakan alat pengikat dan pemersatu bangsa Indonesia, yang kebetulan mayoritas beragama Islam. Islam menghimpun semua orang, karena tidak seorang muslim pun di Indonesia yang mau disebut bukan orang Islam, walaupun sedikit sekali pengetahuannya tentang agama ini. Layaklah bila Islam diibaratkan sebagai semen pengikat puluhan juta orang Indonesia (Korver, 1985:66). Kedua, Harapan-harapan akan munculnya zaman keemasan yang akan dibawa oleh Sarekat Islam, memikat banyak orang untuk masuk ke dalam perhimpunan ini. Sementara pemimpin-pemimpinnya dianggap oleh banyak orang sebagai Juru Selamat atau Ratu Adil, yang kelak akan mengusir orang Belanda dan mendirikan kerajaan yang bahagia (Korver, 1985:199). Faktor lain adalah popularitas kegiatan sosial, kegiatannya yang membela kepentingan masyarakat lemah, sifat perserkutuan rahasia dan lain-lain.

Sarekat Islam Surabaya, selain mengalami perkembangan pesat dalam jumlah anggota, juga mengalami perkembangan unit bidang kegiatan yang diusahakannya. Misalnya, dalam bidang politik, mereka mengupayakan untuk mempolitisasi wacana militieplicht dan Indie weerbaar untuk memperoleh status zelfbestuur. Dalam bidang ekonomi, terlihat pada peningkatan semangat dagang dan kepentingan materiil rakyat Indonesia, pertama-tama pencapaiannya diusahakan dengan cara mendirikan koperasi konsumen. Inilah kegiatan ekonomi Sarekat Islam yang paling menonjol dalam periode awal berdirinya. Para anggota dianjurkan mengumpulkan uang untuk membentuk toko-toko koperasi, agar mereka dapat memperoleh barang kebutuhan sehari-hari dengan harga murah. Di Surabaya, gerakan toko ini kuat sekali. Pada pertengahan tahun 1913, di sini terdapat lebih dari sepuluh toko dan warung koperasi Sarekat Islam. Banyak anggota yang berbelanja di sini (Korver, 1985:90). Dalam bidang pendidikan, terdapat upaya untuk mendirikan sekolah guru berbasis Islam. Dalam bidang keagamaan, terdapat upaya untuk meningkatkan kedudukan anggotanya adalah dengan cara memajukkannya dalam bidang agama.

 

 

 

 

 

Gerakan Sosial Sarekat Islam Surabaya 1912-1916

Sarekat Islam bisa dikategorikan sebagai organisasi gerakan sosial pertama di Indonesia yang pemimpin-pemimpinnya melakukan upaya sungguh-sungguh untuk mengorganisasikan penduduk seluruh Indonesia dalam satu ikatan (Korver, 1985:181-182). Secara teoretis, proses pentahapan  suatu gerakan sosial bisa terdiri dari lima tahap, yakni ketidaktentraman; tahap perangsangan; tahap formalisasi; tahap institusionalisasi; dan tahap disolusi (Horton & Hunt, 1984:201). Apabila dipadukan dengan komponen-komponen collective action yang dikemukakan oleh Tilly (1978:7) maka tahap ketidaktentraman dan perangsangan—dimana terjadi ketidakpastian dan ketidakpuasan yang semakin besar—dapat diidentikan dengan komponen interest, yang menunjukkan adanya persamaan kepentingan suatu kelompok akibat interaksi dengan kelompok lain. Berikutnya tahap formalisasi dan institusionalisasi—ketika pemimpin gerakan mulai muncul dan semakin terorganisir—dapat dipersamakan dengan komponen organization. Adapun tahap disolusi—dimana suatu gerakan menjadi menjadi organisasi tetap atau bubar yang tergantung dari hasil gerakan—dapat dikategorikan sebagai komponen “collective action it self” yang dikemukakan Tilly (1978:7). Dalam penelitian ini, bagaimanapun, peneliti lebih menerapkan penggunaan analisis gerakan sosial berdasar collective action theory dari Charles Tilly. Secara skematis, tahap gerakan sosial yang dilakukan melalui collective action dapat diwujudkan melalui dua cara. Pertama, munculnya kepentingan bersama (interest) dari suatu kelompok dapat langsung dimobilisasikan (mobilization) untuk melakukan collective action (InterestèMobilizationèCollective Action). Kedua, kepentingan yang ada (interest) diorganisir terlebih dahulu oleh organisasi tertentu (organiszation) agar dapat dimobilisasi guna menggerakkan collective action (Interestè OrganizationèMobilizationèCollective Action) (Tilly, 1978:98).

Sarekat Islam terbukti melakukan aktifitas yang dapat dikategorikan sebagai gerakan sosial. Buktinya dapat dilihat dari dua kejadian di Surabaya pada kurun 1912-1916, yakni peristiwa perkelahian di Kampung Keputran pada 7 Maret 1913 dan peristiwa perlawanan penghuni tanah partikelir pada tahun 1915-1916. Sarekat Islam Surabaya memiliki berbagai ide yang dapat mendorongnya untuk melakukan gerakan sosial. Di Surabaya, yang seringkali diangkat menjadi menjadi ide pendorong untuk melakukan gerakan sosial adalah berbagai hal yang menyebabkan tersingkirnya hak-hak anggota Sarekat Islam. Setiap kali ada kejadian yang menyebabkan seorang anggota kehilangan haknya, dilukai hak keselamatannya, atau bahkan hanya kehilangan hak ketentramannya karena disinggung perasaannya, maka mereka lantas bergerak bersama melakukan gerakan sosial untuk mengembalikan haknya yang telah disingkirkan. Terlebih pada kasus tanah partikelir, yang seringkali para pemilik atau tuan tanah bermaksud menyingkirkan penghuni dari tanah yang telah mereka tinggali selama bertahun-tahun. Tanah di Surabaya memang semakin sempit seiring dengan pertambahan penduduk, baik karena faktor kelahiran dan terutama akibat meledaknya laju imigrasi. Sementara itu, kebutuhan tanah untuk pemukiman Eropa semakin meningkat. Satu-satunya jalan yang paling mudah dan menguntungkan tuan tanah adalah mengenyahkan penduduk pribumi dan mendirikan rumah-rumah bagi orang Eropa. Penindasan inilah yang seringkali mendorong Sarekat Islam Surabaya menyokong sepenuhnya aksi penghuni tanah partikelir untuk melakukan gerakan sosial.

Gerakan sosial yang dilakukan dilakukan oleh Sarekat Islam di Surabaya ini juga didorong oleh keberanian anggotanya karena diikat oleh keyakinan yang begitu mendalam. Keyakinan ini disatukan dengan menggunakan agama Islam sebagai dasarnya. Meski terkadang faktor agama ini hanya digunakan sebagai alat penyatu belaka, tanpa benar-benar bermaksud untuk memajukannya. Selain itu mereka secara berani melakukan perlawanan dalam wujud gerakan sosial, karena dijanjikan oleh harapan-harapan kehidupan yang lebih baik (milenaristis) dan akan segera munculnya seorang Ratu Adil atau Messias (mesianistis). Untuk itu Sarekat Islam Surabaya dengan cara memobilisasikan berbagai aset atau sumber dayanya, rela bergerak bersama untuk mencapai cita-cita yang dijanjikan. Untungnya, masyarakat Surabaya pada awal abad ke-20 mulai tumbuh kesadaran politiknya. Melalui rapat umum dan rapat anggota, serta melalui perkembangan surat kabar, telah membuka pikiran dan perasaan mereka untuk lebih peka dan tanggap terhadap segala kejadian di sekelilingnya.

Dua contoh peristiwa gerakan sosial Sarekat Islam Surabaya dapat dilihat dari pengerahan massa secara besar-besaran yang bertindak bersama untuk mendukung sebuah perubahan. Pada peristiwa 7 Maret 1913, ribuan anggota Sarekat Islam turun ke jalan untuk menuntut balas atas tindakan seorang Cina yang menembakkan revolvernya sehingga melukai seorang anggota Sarekat Islam yang bernama Adjib. Peristiwa ini bermula dari terdesaknya seorang Cina yang tidak mampu membayar sewa rumah ketika ditagih. Akhirnya ia berkelahi dengan penagihnya. Mengetahui terjadi keributan, anggota Sarekat Islam berdatangan, tapi mereka lebih condong untuk memihak si penagih hutang, Boerham, yang tentu orang Jawa meskipun bukan anggota Sarekat Islam, dibanding harus membela seorang Cina. Karena terdesak itulah, orang Cina tersebut menembakkan pistolnya hingga mengenai Adjib. Saat itu ribuan anggota Sarekat Islam turun ke jalan untuk menuntut balas kepada orang Cina yang berhasil kabur itu. Para Mantri Polisi, hingga Asisten Wedono Kupang tidak mampu mengendalikan massa. Gerombolan orang anggota Sarekat Islam ini hanya mau menuruti perintah pemimpinnya saja.

Pada peristiwa perlawanan penghuni tanah partikelir Surabaya pada tahun 1915-1916, ribuan massa juga dikerahkan oleh Sarekat Islam untuk mendukung perubahan yang ingin dicapai. Sarekat Islam menyokong sepenuhnya aksi penghuni tanah partikelir dengan membantu menyelenggarakan demonstrasi dan mengirimkan wakil-wakilnya ke Gubernur Jenderal untuk mengajukan permohonan bantuan. Di samping itu mereka juga secara “ilegal” melanggar hukum dengan melakukan perlawanan langsung terhadap tuan tanah. Mereka menolak membayar sewa tanah, enggan menyerahkan sebagian hasil panen, menebang pohon, membangun pagar, dan mendirikan rumah tapa izin, juga menolak melaksanakan wajib kerja kepada tuan tanah. Mereka berani melakukan aksi ini setelah “dihasut” oleh dua orang pemimpinnya, Prawirodihardjo dan Sadikin. Kedua orang yang dibelakang hari akan menjadi ketua Sarekat Islam Surabaya ini, secara aktif menggalang massa dalam rapat-rapat kampung dan menyebarkan gagasan bahwa tanah Jawa adalah milik pribumi untuk itu tidak perlu lagi membayar sewa maupun pajak tanah. Meski pada dasarnya tidak berhasil mengadakan “transformasi”, tetapi perlawanan ini menunjukkan keberhasilan Sarekat Islam Surabaya dalam mengusahakan dan mengorganisasikan gerakan sosial.

 

 

 

DAFTAR RUJUKAN

 

Sumber Arsip

Laporan-laporan Desa (Desa Rapporten) kumpulan dari J.W.Meyer Rannest, Penerbitan Sumber-sumber Sejarah No.6. 1974. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.

Sarekat Islam Lokal, Penerbitan Sumber-Sumber Sejarah No.7. 1975. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.

Memori Serah Jabatan 1921-1930 (Jawa Timur dan Tanah Kerajaan), Penerbitan Sumber-sumber Sejarah No.10. 1978. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia

Laporan-Laporan Tentang Gerakan Protes di Jawa Pada Abad-XX. 1981. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia

Verslag der Gemeente Soerabaia over 1913

 

Buku dan Artikel

Alfian. 1989. Muhammadiyah: The Political Behavior of a Muslim Modernist Organization Under Dutch Colonialism. Yogyakarta: UGM Press

Amron, Ahmad Ali. 2003. Perkembangan Pelabuhan Surabaya 1910-1940. Skripsi tidak diterbitkan. Surabaya: Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Airlangga

Basri, Yusmar (Ed). 1993. Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Akhir Hindia Belanda. Dalam Poesponegoro & Notosusanto (Eds), Sejarah Nasional Indonesia V. Jakarta: Balai Pustaka

Burke, Peter. 2003. Sejarah dan Teori Sosial. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Frederick, William H. 1989. Pandangan dan Gejolak: Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi Indonesia (Surabaya 1926-1946). Jakarta: Gramedia

Giddens, Anthony. 2003. The Constitution of Society: Teori Strukturasi untuk Analisis Sosial. Pasuruan: Pedati

Horton, Paul B. & Hunt, Chester L. 1984. Sosiologi Jilid 2. Jakarta: Erlangga

Kartodirdjo, Sartono. 1982. Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Suatu Alternatif. Jakarta: Gramedia

Korver, A.P.E. 1985. Sarekat Islam: Gerakan Ratu Adil?. Jakarta: Grafitipress

Kuntowijoyo. 1999. Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya

—————-. 2003. Metodologi Sejarah. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya

Lamijo. 2002. Prostitusi di Surabaya, 1852-1930. Lembaran Sejarah, 4 (2):25-63

Leirissa, R.Z. 2004. Charles Tilly dan Studi Tentang Revolusi, Jurnal Sejarah: Pemikiran, Rekonstruksi, Persepsi, 6 (1):3-15

Lloyd, Christopher. 1993. The Structures of History. Oxford: Blackwell Publisher

Lofland, John. 2003. Protes: Studi Tentang Perilaku Kolektif dan Gerakan Sosial. Yogyakarta: INSIST Press

Lombard, Denys. 2005a. Nusa Jawa: Silang Budaya 1, Batas-batas Pembaratan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Mackie, Jamie. 2000. Sejarah Demografi Regional sebagai Petunjuk untuk Memahami Perubahan Sosio-Ekonomi: Studi Kasus Karesidenan Surabaya, 1890-1990, dalam J.T.Lindblad (Eds), Sejarah Ekonomi Modern Indonesia: Berbagai Tantangan Baru (hlm.308-329). Jakarta: Pustaka LP3ES

Noordjanah, Andjarwati. 2004. Komunitas Tionghoa di Surabaya (1910-1946). Semarang: Mesiass

Schrieke, B. 1960. Indonesian Sociological Studies. Bandung: Sumur Bandung-V.V. Mij Vorkink-Van Hoeve

Shiraishi, Takashi. 1997. Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti

Sjamsuddin, Helius. 1996. Metodologi Sejarah. Jakarta: Depdikbud

Soewarsono. 2000. Berbareng Bergerak: Sepenggal Riwayat dan Pemikiran Semaoen. Yogyakarta: LKiS

Stoddard, L. 1966. Dunia Baru Islam. Tanpa Kota: Tanpa Nama Penerbit

Tilly, Charles. 1978. From Mobilization to Revolution. Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company

Tjiptoatmodjo, F.A. Sutjipto. 1983. Kota-kota Pantai di Sekitar Selat Madura (Abad  XVII sampai Medio Abad XIX). Disertasi tidak diterbitkan. Yogyakarta: Program Pascasarjana UGM

Wertheim, W.F. 1956. Indonesian Society in Transition: a Study of Social Change. Bandung: Sumur Bandung—N.V. Mij Vorkink—Van Hoeve

Wijnmaalen, H.J. 2001. Amtenar BB di Jawa Timur 1926-1932. Dalam S.L. van der Wal (Ed), Kenang-kenangan Pangrehpraja Belanda 1920-1942 (hlm.190-214). Jakarta: KITLV—Djambatan

 

 

 

 

~ oleh Mr. Aditya pada 6 Mei 2008.

6 Tanggapan to “Gerakan Sosial Sarekat Islam di Surabaya (1912-1916)”

  1. u r rock!!!
    u r my inspiration!!!
    he he he…
    bedewe bukunya charls tilly ade di mane?
    tanya juga…kenapa jarang yg ngebahas aspek politis dari gerakan sosial?
    kenapa? kenapa?
    bukankah tak jarang sebuah gerakan sosial bermuatan politis?
    entah untuk mendukung atau menolak penguasa?
    entah hendak merubah atau mempertahankan struktur politik yang ada?

  2. loh, emang aku batu ya?
    kok aku dibilang “rock”
    emang aku suka pake rok, tapi gak suka nge-rockok, bikin batuk!
    wuduh ga nyambung yak😛

    bukunya di perpus pribadiku ada, kalo mau pinjam biaya registrasi jd member perpusku $299, he2!

    Wah, iyak seru tuh!
    coba kamu tulis aja pendekatan yang kayak gitu!
    tapi susah krn berarti itu bukan gerakan sosial, tapi gerakan politik yang memobilisasi massa!
    waduh, ga tau juga sih, coba aku baca lagi!

  3. salut untuk tulisan anda, salam kenal dari saya
    hariqo wibawa satria
    http://www.ricows.wordpress.com

  4. MAZ, sebenarnya SI di surakarta itu juga mengerakkan sebuah gerakan sosial seperti di surabaya g’ to??mohon balasannya.penting sekali..trima kasih

  5. Saya mencari keterangan tentang eyang saya yang bernama KH. RM MUHAMMAD YASIN yang tercatat pernah menjabat bendaharaan Sarekat Islam Surabaya, apakah nama beliau tercatat demikian. Mohon konfirmasi lebih lanjut.

  6. makasih bngt mass…datax oke bngt n sngt mmbantu q bkin tugas.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: