Sertifikasi Guru: Tinjauan Evaluatif atas Penilaian Portofolio sebagai Alat Uji Kompetensi

SERTIFIKASI GURU:

Tinjauan Evaluatif atas Penggunaan Penilaian Portofolio Sebagai Alat Uji Kompetensi

 

Oleh

ADITYA N. WIDIADI

 

BAB I :           DESKRIPSI PERMASALAHAN

A.    Pendahuluan

Potret pendidikan di Indonesia senantiasa menghasilkan gambaran buram yang senantiasa menarik untuk didiskusikan—termasuk untuk dikritik dan dihujat. Mulai dari kualitas pendidikan yang tidak juga membaik sejak Indonesia merdeka, pemerataan mutu dan kesempatan memperoleh pendidikan yang belum berkeadilan, biaya pendidikan yang mahal, pro kontra ujian nasional, kasus kenakalan remaja usia sekolah, hingga penganiayaan ataupun pelecehan seksual oleh oknum guru atau kepala sekolah kepada siswanya. Permasalahan yang disebut di atas sebenarnya hanya merupakan “sekantong sampah” dari “sekeranjang sampah” yang penuh dengan masalah-masalah pendidikan. Bahkan pendidikan kita boleh dibilang lebih dari sekedar pendidikan berbasis masalah (problem based education), tapi lebih tepat dikatakan sebagai pendidikan penghasil masalah (problem maker eduacation).

Isu mutakhir yang masih layak untuk didiskusikan adalah fenomena sertifikasi guru. Genderang perang sertifikasi guru ini mulai ditabuh sejak akhir 2006, sebagai bulan pencanangan dari program sertifikasi bagi tenaga kependidikan tersebut. Tanda-tanda munculnya “perang” ini sebenarnya telah terlihat jauh hari, ketika pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003[1] tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menggantikan pendahulunya yang sudah dianggap kadaluarsa dalam menghadapi tantangan jaman. Dalam pasal 39 pasal 1 dinyatakan “pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama pendidik pada perguruan tinggi.” Kata kunci yang perlu digarisbawahi—dan kalau perlu distabilo—adalah pengakuan bahwa guru sebagai pendidik merupakan “tenaga profesional.” Maka otomatis, mereka yang bercita-cita menjadi guru harus memiliki prasyarat keprofesionalitasan, adapun mereka yang sudah terlanjur menjadi guru—baik karena panggilan jiwa maupun terpaksa karena tidak ada alternatif profesi lain—harus bisa menunjukkan dan membuktikan diri bahwa mereka memiliki semua kualifikasi dan kompetensi yang bisa dijadikan bukti bahwa mereka adalah guru profesional.

Pengakuan bahwa profesi guru merupakan pekerjaan profesional—sebagaimana pekerjaan seorang dokter, lawyer, pilot, dan bukan sembarang orang bisa menjadi guru—kemudian dipertegas dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2005[2] tentang Guru dan Dosen. Penegasan ini tersurat dalam pasal 2 ayat (1) yang menyatakan “Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Keberadaan Undang-Undang Guru dan Dosen ini merupakan keharusan sebagai dasar legitimasi tentang status guru yang selama ini dipandang sebelah mata—bahkan terkadang tidak dipandang oleh satu mata pun—sebagai pekerjaan yang inferior. Setidaknya terdapat empat jaminan kepastian kepada guru melalui undang-undang tersebut. Pertama, kepastian jaminan kesejahteraan, hal ini mengingat bahwa untuk membentuk tenaga yang profesional diperlukan jaminan kelayakan hidup yang memadai. Bagaimanapun juga guru adalah manusia yang harus menghidupi keluarga dan dirinya sendiri. Kepastian dan kemapanan kehidupan keluarga secara finansial memiliki signifikansi dalam menumbuhkan ketenangan, konsentrasi, dan dedikasi dalam bekerja. Kedua, kepastian jaminan sosial, termasuk di dalamnya asuransi kesehatan bagi dirinya dan keluarganya, serta status sosial di masyarakat. Ketiga, kepastian jaminan keselamatan, terutama keselamatan jiwa dan raga bagi mereka yang bertugas di daerah konflik ataupun dalam perjalanan tugas dinas. Hal ini mengingat bahwa belum adanya jaminan hukum bagi mereka apabila jiwa dan raganya terenggut ketika melaksanakan tugas (kill in action). Ini tentunya berbeda bagi profesi seperti kepolisian dan tentara yang mendapat jaminan hukum bagi dirinya dan keluarga. Keempat, kepastian jaminan hak dan kewajiban. Sudah selayaknya bahwa sebagai profesi memperoleh jugdement dan legitimasi keprofesiannya, terutama akan hak dan kewajibannya. Kewajiban guru merujuk segala apa yang harus dilakukan oleh guru, di sini termasuk tugas pengetahuan dan kemampuan profesioanl, personal, dan sosial. Sedangkan hak, merujuk pada apa yang seharusnya didapatkan dari apa yang telah dilakukan (kewajiban). Sehingga antara hak dak kewajiban harus sinergis, seimbang dan konstruktif.[3]

Permasalahan yang kemudian muncul, apakah guru sudah benar-benar profesional? Sebagaimana pengakuan yang telah diberikan kepadanya. Pada titik inilah “genderang perang” benar-benar harus ditabuh dengan kencang. Keluarnya berbagai undang-undang dan peraturan yang mengakui guru sebagai pekerjaan profesional hanyalah tanda akan meletusnya “perang” ini. Perang sesungguhnya adalah pembuktian diri guru bahwa dirinya adalah tenaga profesional yang memenuhi segala kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan.

Pada dasarnya pembuktian diri bisa dilakukan dengan segala cara, yang terpenting adalah guru menunjukkan performancenya yang benar-benar dapat mencerminkan diri sebagai tenaga profesional. Indikator utama keprofesionalitasan guru ini sebenarnya terwujud dalam meningkatnya mutu pendidikan nasional di negeri ini. Mutu pendidikan nasional diindikasikan dari tercapainya tujuan pendidikan nasional yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa.” Dengan kata lain bila seluruh bangsa Indonesia telah cerdas berarti terbukti sudah bahwa guru memang pekerjaan yang profesional. Pertanyaannya adalah, kapan indikator ini bisa terwujud?

Indikator utama ini agaknya masih cukup sulit diwujudkan—untuk tidak mengatakan tidak bisa diwujudkan dan terkesan utopis—dalam waktu yang relatif singkat. Maka diperlukan alternatif lain yang lebih instant dan cepat dalam “mengukur” dan “mengevaluasi” keprofesionalitasan guru. Solusi yang ditawarkan oleh Undang-Undang Guru dan Dosen, sebagaimana redaksional pasal 2 ayat (2) adalah “Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik.”[4]

Dari sinilah permasalahan berpangkal, karena guru yang profesional dibuktikan dengan kepemilikan atas sertifikat pendidik, maka diperlukan proses sertifikasi agar guru mendapatkan apa yang dipersyaratkan. Ibarat pengemudi yang harus mendapatkan driving license agar boleh mengemudikan kendaraan di jalan umum, maka guru juga memiliki “teaching license” agar bisa mengadakan pembelajaran di sekolah. Logikanya, hal ini sah-sah saja dilakukan untuk menjamin mutu pendidik. Permasalahannya adalah, ibarat pengemudi yang bisa mendapatkan driving license dengan mudah tanpa tes apapun setelah menyerahkan sejumlah rupiah tertentu, maka realitas ini bisa juga terjadi dalam sertifikasi guru. Permasalahan tambahan adalah apakah sertfikasi ini telah “mengukur apa yang seharusnya diukur.”

Dalam tulisan ini, penulis bermaksud mengulas berbagai seluk-beluk sertifikasi pendidik—dalam hal ini dikhususkan pada guru saja. Sistematika tulisan ini ini akan diawali melalui berbagai tinjauan terhadap segala masalah yang terkait dengan sertifikasi, terutama ditinjau dari aspek yuridis dan teoritis vis-à-vis kenyataan di lapangan. Tinjauan semacam ini akan dipaparkan dalam bab pertama. Bab kedua merupakan analisis penulis terhadap “validitas” sertifikasi ditinjau dari kesesuaian antara pelaksanaan sertifikasi vis-à-vis prinsip-prinsip evaluasi. Pada bagian akhir tulisan ini, akan ditutup dengan ulasan pandangan dan sikap penulis terhadap keberadaan sertifikasi guru. Bagian terakhir ini akan dipaparkan dalam bab ketiga tentang ulasan penulis, yang bisa juga dikategorikan sebagai kesimpulan dari keseluruhan tulisan ini.

B.     Sertifikasi Guru: Tinjauan Yuridis dan Teoritis

Mengacu pada ketentuan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional[5] pasal 42 ayat (1) bahwa “Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.” Dari penjelasan atas undang-undang mengenai pasal tersebut tidak ada penjelasan tambahan mengenai aturan ini, tetapi sudah dianggap “cukup jelas.” Pembuat undang-undang agaknya sangat yakin, bahwa semua pihak—termasuk pendidik—memahami redaksional aturan ini. Namun, bukan tidak mungkin terdapat pihak—terutama pendidik—yang tidak memahami secara keseluruhan maksud undang-undang ini ketika pertama kali diputuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Republik Indonesia. Hal ini terkait dimuatnya istilah baru dalam dunia pendidikan di negeri ini, yaitu “sertifikasi.”

Istilah sertifikasi dikepala orang awam negeri ini, mungkin langsung akan dikaitkan dengan sertifikat tanah dan sertifikat rumah. Maklum, belum pernah ada sejarah sertifikasi pendidik dalam sejarah Indonesia pasca kemerdekaan. Di luar negeri, khususnya Amerika Serikat, sertifikasi pendidik telah sejak lama diterapkan. Tepatnya semenjak kemuculan laporan yang menggemparkan dunia pendidikan Amerika Serikat, “A Nation at Risk: The Imperative for Education Reform” (1983) dan “A Nation Prepared: Teachers for the 21st Century”, yang menggulirkan reformasi pendidikan di Amerika Serikat dan dikembangkannya standarisasi dan sertifikasi profesi guru, serta dibentuknya National Board for Professional Teaching Standards (NBPTS) pada 1987.[6] Di Indonesia, baru mengikuti jejak ini lebih dari satu dekade berikutnya.

1.      Pengertian Sertifikasi

Istilah sertifikasi dapat diartikan sebagai surat keterangan (sertifikat) dari lembaga berwenang yang diberikan kepada profesi, dan sekaligus sebagai pernyataan (lisensi) terhadap kelayakan profesi untuk melaksanakan tugas.[7] Sertifikasi pada dasarnya mengacu pada sebuah proses pemberian pengakuan terhadap suatu profesi tertentu sebagai bukti kelayakan yang bersangkutan untuk melakukan praktik profesinya. Bagi pendidik, maka sertifikasi merupakan pengakuan terhadap profesi pendidik sekaligus pemberian ijin untuk melaksanakan praktik mendidik. Menurut definisi National Commission on Educational Services (NCES),[8]certification is a procedure whereby the states evaluates and reviews a teacher candidate’s credentials and provides him or her a license to teach. Dalam hal ini, sertifikasi diartikan sebagai prosedur untuk menentukan apakah seorang calon guru layak diberikan ijin dan kewenangan untuk mengajar.

Secara yuridis, sertifikasi adalah “proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.”[9] Sertifikat pendidik itu sendiri merupakan bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.[10] Sertifikasi pendidik hanya diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yakni memiliki kualifikasi pendidikan minimal dan mempunyai kompetensi yang diharapkan. Maka, sertifikasi guru adalah proses untuk memberikan sertifikat kepada guru yang telah memenuhi standar kualifikasi dan standar kompetensi.[11]

Dasar hukum tentang perlunya sertifikasi guru dinyatakan dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005, bahwa guru harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan nasional.[12] Muncul pertanyaan sekarang, apakah sertifikat pendidik itu? Mengenai apa itu sertifikat pendidik dapat kita temukan dalam pasal 1 ayat (12), bahwa sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.[13] Secara khusus sertifikat pendidik merupakan bukti formal dari pemenuhan dua syarat, yaitu kualifikasi akademik minimum dan penguasaan kompetensi minimal sebagai guru. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa sertifikat pendidik, adalah surat keterangan yang diberikan suatu lembaga tenaga kependidikan yang terakreditasi sebagai bukti formal kelayakan profesi guru, yaitu memenuhi kualifikasi pendidikan minimum dan menguasai kompetensi minimal sebagai agen pembelajaran.[14]

Memang harus diakui, bahwa sertifikasi guru dalam dunia pendidikan kita adalah hal yang masih sangat baru. Tetapi istilah sertifikasi sendiri sudah sering kita dengar, semisal untuk menyatakan kelayakan produk hasil suatu perusahaan yang dikenal dengan istilah sertifikasi produk atau ISO, terlebih untuk urusan sertifikat tanah dan rumah sudah jamak dikenal oleh masyarakat luas. Namun, pada negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura sertifikasi guru bukanlah hal yang baru. Seperti halnya sertifikasi guru di negara-negara maju tersebut, di Singapura dilakukan dengan tujuan untuk dua hal. Pertama, untuk memperoleh penghargaan guru yang bagus atau guru yang efektif sehingga memperoleh kenaikan gaji, melalui jalur threshold. Kedua, untuk pengembangan diri guru sebagai pengajar profesional tanpa dibebani tugas-tugas manajemen yang dilakukan melalui jalur sertifikasi lanjutan yang dikenal dengan the advanced skills teacher.[15]

2.      Tujuan dan Sasaran Sertifikasi

Keberadaan sertifikasi guru pada dasarnya sebagai penjaminan mutu kualitas pendidikan di Indonesia dari segi tenaga pendidikan. Tujuan akhirnya otomatis adalah peningkatan mutu pendidikan Indonesia agar semakin berkualitas. Setidaknya ada beberapa tujuan dari pelaksanaan sertifikasi guru di Indonesia, yakni (1) menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional; (2) meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan; (3) meningkatkan martabat guru; dan (4) meningkatkan profesionalitas guru.[16]

Adapun menurut Mungin Eddy Wibowo,[17] sertifikasi bertujuan untuk hal-hal sebagai berikut: (1) melindungi profesi pendidik dan tenaga kependidikan; (2) melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak kompeten, sehingga merusak citra pendidik dan tenaga kependidikan; (3) membantu dan melindungi lembaga penyelenggara pendidikan, dengan menyediakan rambu-rambu dan instrumen untuk melakukan seleksi terhadap pelamar yang kompeten; (4) membangun citra masyarakat terhadap profesi pendidik dan tenaga kependidikan; (5) memberikan solusi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan.

Sertifikasi guru merupakan keniscayaan masa depan untuk meningkatkan kualitas dan martabat guru, menjawab arus globalisasi dan menyiasati sistem desentralisasi. Sehingga sertifikasi guru ini diharapkan memberi manfaat berikut: (1) melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten; (2) melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualifikasi dan tidak profesional; dan (3) menjaga lembaga penyelenggara pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) dari keinginan internal dan tekanan ekternal yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku.[18]

Selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah guru yana mana yang berhak melakukan sertifikasi? Idealnya, menurut Trianto & Tutik,[19] ada dua sasaran yang menjadi tujuan dalam proses sertifikasi. Pertama, mereka para lulusan sarjana pendidikan maupun non kependidikan yang menginginkan guru sebagai pilihan profesinya (prajabatan). Kedua, para guru dalam jabatannya. Dengan demikian pada dasarnya sertifikasi guru ada dua jalur, yakni sertifikasi guru prajabatan dan sertifikasi guru dalam jabatan. Guru prajabatan adalah lulusan S1 atau D4 LPTK ataupun non-LPTK yang berminat dan ingin menjadi guru, dimana mereka belum mengajar pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Guru dalam jabatan adalah guru PNS dan non-PNS yang sudah mengajar pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat, dan sudah mempunyai perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

 Namun untuk sementara ini yang dilayani dan dijadikan prioritas utama program sertifikasi adalah pihak guru dalam jabatan. Kondisi ini kiranya bisa dimaklumi karena akan lebih melindungi para guru yang telah sekian lama mengabdikan diri dalam dunia pendidikan. Alasan yang paling sederhana adalah karena payung hukum yang telah diputuskan sementara ini memang masih ditujukan untuk guru dalam jabatan saja, yakni melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 18 tahun 2007. Berdasarkan kenyataan ini, maka yang dijadikan ulasan utama tulisan ini adalah mengenai program sertifikasi guru dalam jabatan.

3.      Mekanisme Sertifikasi

Pelaksanaan sertifikasi guru, menurut Kunandar[20] harus dilaksanakan dengan mengedepankan enam prinsip. Pertama, dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Objektif yaitu mengacu pada proses perolehan sertifikat pendidik yang tidak diskriminatif dan memenuhi standar pendidikan nasional. Transparan yaitu mengacu kepada proses sertifikasi yang memberikan peluang kepada pemangku kepentingan pendidikan untuk memperoleh akses informasi tentang tentang pengelolaan pendidikan, yang sebagai suatu sistem meliputi masukan, proses, dan hasil sertifikasi. Akuntabel merupakan proses sertifikasi yang dipertanggung-jawabkan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara administratif, finansial, dan akademik. Kedua, berujung pada peningkatan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan mutu guru dan kesejahteraan guru. Guru yang telah lulus uji sertifikasi guru akan diberikan tunjangan profesi sebesar saru kali gaji pokok sebagai upaya peningkatan kesejahteraan guru. Ketiga, dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, dilaksanakan secara terencana dan sistematis. Kelima, menghargai pengalaman kerja guru. Pengalaman di samping lamanya guru mengajar, juga termasuk pendidikan dan latihan yang pernah diikuti, karya yang pernah dihasilkan, dan aktivitas lain yang menunjang profesionalitas guru. Keenam, jumlah peserta sertifikasi guru ditetapkan oleh pemerintah, demi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan serta penjaminan kualitas hasil sertifikasi.

a)      Tahap seleksi penetapan peserta

Guru yang berhak mengikuti sertifikasi adalah semua guru—baik PNS maupun non-PNS, asalkan berstatus sebagai guru tetap pada satuan pendidikan tempat yang bersangkutan bertugas—yang telah memenuhi persyaratan utama, yakni memiliki ijasah akademik atau kualifikasi pendidikan minimal sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV).[21] Proses sertifikasi memiliki mekanisme proses yang cukup panjang dan bertahap. Pertama, guru yang memenuhi kriteria kualifikasi bisa mendaftarkan diri sebagai calon peserta sertifikasi ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk dimasukkan dalam daftar calon peserta sertifikasi. Dinas Pendidikan setempat menyusun daftar panjang guru yang memenuhi persyaratan sertifikasi. Kedua, tahap ini ditandai dengan pemberian ranking calon peserta kualifikasi oleh Dinas Pendidikan setempat, dengan urutan kriteria masa kerja, usia, golongan (bagi PNS), beban mengajar, tugas tambahan, dan prestasi kerja. Tahap ketiga adalah penetapan peserta sertifikasi oleh Dinas Pendidikan setempat sesuai dengan kuota dari Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) dan mengemumkan daftar peserta sertifikasi tersebut kepada forum-forum atau papan pengumuman di Dinas Pendidikan setempat.[22]

Tahapan di atas, masih berupa seleksi calon peserta yang berhak mengikuti sertifikasi. Seleksinya pun masih menggunakan sistem ranking berdasarkan kriteria tertentu dan bukan melalui seleksi tes. Kriteria masa kerja dihitung sejak guru yang bersangkutan diangkat menjadi PNS sebagai guru, hingga yang bersangkutan dinominasikan sebagai peserta sertifikasi. Bagi guru PNS yang sebelumnya pernah menjadi guru tetap yayasan (non-PNS), masa kerja sebagai guru yayasan ikut diperhitungkan. Bagi guru non-PNS, masa kerja dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali diangkat dan bertugas menjadi guru pada suatu satuan pendidikan. Kriteria usia, yang dihitung adalah usia kronologis. Kriteria pangkat/golongan, adalah pangkat/golongan bagi guru yang berstatus PNS. Kriteria beban mengajar, dihitung berdasarkan jumlah jam mengajar perminggu, yakni minimal 24 jam tatap muka. Kriteria tugas tambahan/jabatan, adalah jabatan atau tugas tambahan yang disandang, seperti jabatan Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, dan lain-lain. Kriteria prestasi kerja adalah prestasi kerja seperti guru teladan (berprestasi), disiplin, dedikasi dan loyalitas, pembimbingan teman sejawat, pembimbingan siswa, hingga penghargaan apapun dari berbagai tingkat.[23]

b)      Tahap sertifikasi

Penyelenggara sertifikasi sesungguhnya adalah perguruan tinggi yang memiliki program tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.[24] Maka, Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten yang telah mengadakan seleksi peserta, melimpahkan wewenang sertifikasi guru pada perguruan tinggi yang ditunjuk. Berikutnya, proses sertifikasi akan dilakukan oleh penyelenggara sertifikasi melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik.[25] Namun uniknya, uji kompetensi untuk sertifikasi guru dalam jabatan dilakukan justru hanya melalui penilaian portofolio.[26] Portofolio tersebut dianggap sebagai pengakuan atas pengalaman profesional guru yang terdokumentasi dalam berbagai dokumen yang dapat mendeskripsikan 10 hal, yakni kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, penilaian dari atasan dan pengawas, prestasi akademik, karya pengembangan profesi, keikutsertaan dalam forum ilmiah, pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, serta penghargaan yang relevan dalam dunia pendidikan.[27]

Guru yang semua dokumen portofolionya memenuhi persyaratan dan memiliki skor minimal 850 (57% dari skor maksimal), berhak dinyatakan lulus sertifikasi yang ditandai dengan pemberian sertifikat pendidik. Adapun bagi guru yang gagal dalam penilaian portofolio karena tidak mencapai skor minimal masih berpeluang lulus dengan persyaratan. Pertama, dengan melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka melengkapi dokumen portofolio agar mencapai angka lulus. Kedua, mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi guru yang diakhiri dengan ujian yang mencakup kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian.[28] Aturan-aturan ini agaknya sudah dikemas sedemikian rupa agar lebih memudahkan guru untuk dapat lulus sertifikasi, sebagaimana terlihat juga kemudahan bagi guru yang tidak lulus pendidikan dan pelatihan profesi masih diberi kesempatan untuk mengulang materi pendidikan dan pelatihan yang belum lulus.[29]

Bagi guru yang lulus sertifikasi, harapan akan kesejahteraan yang lebih baik mungkin sudah “di atas kertas.” Karena pemerintah wajib memberikan tunjangan profesi setara satu kali gaji pokok guru yang bersangkutan,[30] yang dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya setelah guru tersebut dinyatakan lulus sertifikasi.[31] Demikianlah fenomena pelaksanaan sertifikasi guru di Indoensia, ditinjau dari sudut yuridis dan teoritis. Pada bagian berikut penulis akan coba memaparkan berbagai kenyataan di lapangan terkait dengan pelaksanaan sertifikasi guru.

C.    Sertifikasi Guru: Tinjauan Realitas

Program sertifikasi guru pada dasarnya memberikan harapan yang tinggi, bahwa para guru yang benar-benar memenuhi persyaratan akan dapat lulus sertifikasi. Mereka yang lulus adalah mereka yang benar-benar dikategorikan sebagai pendidik profesional. Sehingga diharapkan mutu pendidikan di Indonesia meningkat karena memiliki tenaga pendidik yang baik. Namun, dalam realitasnya ditemukan kesenjangan antara harapan dengan kenyataan dalam program sertifikasi di lapangan. Permasalahan ini secara kasat mata, sebagian besar diakibatkan oleh faktor “oknum guru” yang menghalalkan segala cara untuk lulus sertifikasi. Sebagian lagi memiliki masalah berupa implikasi yang kontra produktif terhadap apa yang diharapkan. Kalau kita mau jujur, segala permasalahan ini sebenarnya ditimbulkan oleh konsep pemberian sertifikasi guru yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip evaluasi yang baik dan benar. Dengan kata lain, sertifikasi yang selama ini digulirkan masih belum “mengukur apa yang seharusnya diukur,” atau minimal sudah mengukur apa yang seharusnya diukur namun menggunakan alat ukur yang salah, ibarat mengukur bobot dengan penggaris.

Berikut merupakan sekelumit permasalahan di lapangan yang timbul dari diadakannya program sertifikasi guru dalam jabatan.

1.      Pemalsuan ijazah sebagai syarat kelengkapan kualifikasi akademik

Sertifikasi guru mempersyaratkan agar mereka yang dapat disertifikasi adalah guru yang memiliki kualifikasi akademik minimal S1 atau D-IV. Agaknya, syarat ini sangat berat untuk dipenuhi oleh beberapa guru di Indonesia meskipun syarat ini sebenarnya sudah merupakan keharusan dan kewajaran. Keberatan sebagian guru yang tidak memenuhi kualifikasi akademik mencerminkan kenyataan bahwa banyak guru yang belum memiliki kualifikasi minimal. Sumber Balitbang tahun 2004, sebagaimana disajikan oleh Trianto & Tutik[32] berikut ini menggambarkan kondisi kualifikasi akademik guru di Indonesia:

Tabel I

Kualifikasi Guru Menurut Ijazah Tertinggi Tahun 2003/2004

No

Pendidikan

Jumlah Guru

Ijazah Tertinggi (dalam %)

<D1

D2

D3

S1/D-IV

S2/S3

1

TK

137.069

90,57

5,55

3,88

2

SLB

8.304

47,58

5,62

46,35

0,45

3

SD

1.243.927

49,33

40,14

2,17

8,30

0,05

4

SMP

466.748

11,23

21,33

25,10

42,03

0,31

5

SMA

230.114

1,10

1,89

23,92

72,75

0,33

6

SMK

147.559

3,54

1,79

30,18

64,16

0,33

 

Data di atas meski menyajikan kondisi tahun 2003/2004, penulis merasa yakin kondisi saat ini masih tidak jauh berbeda. Melihat kenyataan ini otomatis masih banyak guru yang belum memenuhi persyaratan kualifikasi akademik untuk dapat ikut sertifikasi. Para guru yang jujur dan benar-benar ingin meningkatkan mutu diri pasti akan segera sadar dan mengikuti program perkuliahan penyetaraan agar dapat memenuhi syarat. Tetapi guru yang malas dan ingin cepat lulus sertifikasi akan melakukan segala cara untuk dapat memiliki ijazah sarjana, meski dengan cara memalsu atau membeli ijazah asli tapi palsu. Kenyataan ini bukan fitnah, telah banyak pihak penyelenggara sertifikasi yang melaporkan kecurangan oknum peserta karena melakukan pemalsuan ijazah, dan bahkan hingga ditangani oleh pihak kepolisian.[33]

2.      Pemalsuan karya ilmiah

Kenyataan di lapangan ternyata tidak hanya ijazah yang ditemukan palsu, tapi ternyata banyak karya ilmiah sebagai persyaratan kelengakan portofolio juga ditemukan palsu. Dilaporkan bahwa Universitas Negeri penyelenggara sertifikasi di Jawa Timur telah melakukan penyelidikan terhadap empat orang guru yang diduga melakukan pemalsuan karya ilmiah. Menurut pengakuan guru yang memalsukan karya ilmiah tersebut, mereka memesannya dari rental komputer. Hal yang sama ternyata juga ditemukan di salah satu universitas di Sulawesi.[34] Badan Penyelenggara Sertifikasi Guru (BPSG) Rayon 15 Universitas Negeri Malang (UM), sebagai penyelenggara sertifikasi menemukan ratusan dari sekitar 12.000 lebih portofolio yang dipastikan palsu, diantaranya pemalsuan hasil Penelitian Tindakan Kelas (PTK).[35]

3.      Pemalsuan sertifikat dan piagam

Kalau saja ijazah dan karya ilmiah bisa dipalsukan, tentu untuk memalsukan sertifikat dan piagam penghargaan dapat dilakukan lebih mudah lagi. Abdul Sidiq Notonegoro, dosen Universitas Muhammadiyah Gresik memperingatkan untuk mewaspadai munculnya berbagai sertifikat atau piagam kegiatan, tetapi sesungguhnya kegiatan tersebut “tidak ada” atau guru yang bersangkutan tidak mengikutinya. Dengan kata lain, sertifikat/piagam tersebut “asli tapi palsu” (aspal). Sang guru tersebut hanya meminjam sertifikat/piagam orang lain yang kemudian nama orang tersebut dihapus dan diganti dengan namanya sendiri.[36] Celakanya, ada kecurangan yang terbongkar akibat “ketidakprofesional” guru dalam memalsukan berkas, karena ditemukannya berkas asli yang dipalsukan dengan foto pemalsu yang masih ditempelkan di berkas asli dan siap difotokopi, tapi ikut terjilid bersama berkas lain dan ikut dikumpulkan.[37]

4.      Penyuapan ke asesor sertifikasi

Rasa percaya diri guru untuk dapat lulus sertifikasi pun masih rendah, meski segala dokumen telah memenuhi persyaratan. Akibatnya mereka mencoba melakukan praktik penyuapan dengan cara menyelipkan sejumlah uang dalam berkas portofolio, agar para asesor meluluskan mereka.[38] Tindakan ini dilakukan guru yang mungkin terdorong oleh kondisi bahwa hal tersebut merupakan kelaziman yang mereka lakukan ketika berhubungan dengan dinas pendidikan setempat. Ataupun berdasarkan pengalaman mereka dalam mengurus SIM (Surat Ijin Mengemudi) yang akan lebih mudah dengan menyetorkan sejumlah uang kepada pihak tertentu, sehingga mereka pun berasumsi mengurus “SIM” (Surat Ijin Mengajar) juga dipermudah bila melakukan hal yang sama. Apapun alasannya praktik penyuapan ini tidak bisa dibenarkan.

5.      Munculnya konflik horizontal

Ketimpangan lain dari pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan adalah implikasinya yang luar biasa dalam relasi sosial guru dalam kehidupan sehari-hari. Karena sertifikasi guru akan berpotensi menimbulkan konflik horisontal antar guru di sekolah. Sebab guru akan terpecah menjadi dua, yaitu guru yang sudah mendapatkan sertifikat akan memperoleh tunjangan profesi, sementara sebagian lain belum. Padahal kewajiban guru untuk melaksanakan proses pembelajaran adalah sama.[39] Budhi Samantha,[40] pemerhati pendidikan di Klaten, memberi komentar atas dampak sertifikasi guru, “Tidak saja menimbulkan kecemburuan sosial, namun juga mengakibatkan penurunan kinerja sejumlah guru sekolah.” Namun dampak ini belum akan muncul selama pemerintah belum memberikan tunjangan profesi.

6.      Tersendatnya tunjangan profesi guru

Bukan lagi rahasia umum kalau salah satu pendorong semangat guru agar dapat lulus sertifikasi adalah janji pemerintah yang akan memberikan tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok bagi guru yang lulus sertifikasi.[41] Namun, dalam kenyataannya sampai makalah ini ditulis belum semua guru yang lulus sertifikasi telah memperoleh tunjangan profesi. Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Bapak Mispono,[42] diperoleh data bahwa guru-guru yang telah lulus sertifikasi di wilayah setempat masih belum menerima tunjangan profesi sepeser pun. Meski demikian surat keputusan (SK) penetapan besaran tunjangan profesi telah diberikan kepada guru yang telah lulus. “Bulan depan mungkin sudah turun,” janji Kacabdin Bangil tersebut.

Kondisi ini juga dihadapi oleh Elvira Badar,[43] seorang guru Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Turen, Kabupaten Malang. Ia mengungkapkan bahwa dirinya telah lulus sertifikasi sejak 29 Desember 2007, setelah melalui pendidikan dan latihan karena gagal dalam penilaian portofolio. Hal yang Elvira syukuri adalah bisa lulus sertifikasi, tetapi yang disesalkan adalah “dana (tunjangan profesi,—penulis) sampai sekarang belum cair!.” Elvira menambahkan bahwa rekannya yang telah lulus sertifikasi pada tahun 2006 juga ada yang belum menerima tunjangan profesi.

Kenyataan-kenyataan ini sangat bertentangan dengan apa yang dijanjikan pemerintah. Telah jelas dinyatakan bahwa guru yang telah memperoleh sertifikat pendidik akan memperoleh tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok yang dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya setelah menerima sertifikat pendidik.[44]

 

BAB II:          ANALISIS

Pada bagian ini penulis akan melakukan analisis terhadap pelaksanaan sertifikasi, dengan cara membenturkan realitas sertifikasi dari segi yuridis dan realitas lapangan vis-à-vis prinsip-prinsip evaluasi.

A.    Uji Kompetensi Dalam Sertifikasi

Telah disinggung pada bab sebelumnya, bahwa sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat pendidik.[45] Dan salah satu tujuan dari sertifikasi ini sebenarnya untuk menjamin tingkat kompetensi guru, yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional. Maka, pada prinsipnya pelaksanaan sertifikasi melalui uji kompetensi ini sudah sangat tepat untuk menjamin standar kompetensi bagi tenaga pendidik. Uji kompetensi baik secara teoritis maupun praktis memiliki manfaat yang sangat penting, terutama dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kualitas guru.[46]

Sebagai perbandingan, Amerika Serikat juga melaksanakan uji kompetensi bagi calon guru dan guru dalam jabatan melalui “teacher testing.” Pada dasarnya tes bagi calon guru sudah jamak sejak tahun 1920-an dan 1930-an, namun kehilangan pamor dan mulai jarang digunakan sampai tahun 1980-an ketika publik Amerika Serikat di kejutkan oleh laporan “a nation at risk” dan mulai bergulirnya gerakan reformasi pendidikan. Pelaksanaan tes yang digunakan untuk memberi sertifikasi bagi guru ini akan bergantung pada kondisi masing-masing individu, dan konsekuensinya akan bervariasi dalam jangkauan isi. Tapi biasanya tes ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan tiga tipe ukuran umum, yakni basic skills, professional knowledge, dan subject-matter knowledge.[47]

Tes kemampuan dasar (basic skills) pada umumnya diwajibkan pada calon guru pada suatu negara bagian dan biasanya mencakup kemampuan komunikasi umum, semisal membaca, menulis, dan aritmatika. Tes kemampuan profesional (professional knowledge) biasanya meliputi topik-topik seperti perencanaan pembelajaran, evaluasi siswa, serta standar profesional dan legal yang mempengaruhi praktik di kelas. Tes subject-matter dikhusukan untuk calon guru yang akan disertifikasi bergantung dari spesialisasi mata pelajarannya.[48]

Uniknya, teacher testing di Amerika Serikat dilakukan melalui paper-and-pencil tests. Pihak yang mendukung bentuk tes semacam ini mengklaim bahwa tes paper-and-pencil­ yang mengukur basic skills, professional knowledge, dan subject-matter knowledge sudah mencukupi untuk mengukur persyaratan yang dibutuhkan untuk menjadi guru yang sukses. Gregory Anrig, presiden Educational Testing Service (ETS), yang telah mengeluarkan salah satu teacher tests yang paling banyak digunakan di sana, mengingatkan bahwa tes semacam ini tidak meng-assess karakteristik penting sebagai guru yang baik, seperti dedikasi, perhatian, dan integritas. Juga tidak menilai seberapa baik guru mengelola kelas atau seberapa besar mereka menanamkan rasa cinta terhadap siswanya.[49]

Rupanya tes guru di sana juga mengalami kontroversi, dan semakin meningkat ketika tes semacam ini juga diharuskan bagi guru dalam jabatan untuk memberikan sertifikat ulang atau memberikan peringkat prestasi (merit ratings) daripada sebagai pemberian sertifikasi sekali saja atau sebagai prasyarat masuk program pelatihan guru. Dalam kasus yang lain, isu yang lebih besar dalam kontroversi ini adalah mengenai validitas, khususnya kurangnya bukti yang terkait dengan kriteria, menentukan skor lulus minimum, dan ditemukannya angka kegagalan yang tidak proporsional bagi guru minoritas dan calon guru. Baru setelah kemunculan The Carnegie Task Force on Teaching as a Profession, berbagai upaya dilakukan untuk membentuk National Board for Professional Teaching Standards. Hingga akhirnya dilakukan berbagai usaha penelitian yang dapat meluaskan penilaian guru melampaui tes ­paper-and-pencil, tetapi juga melalui performance tests dan classroom observation . Usaha ini telah mengubah karakter teacher assessment beberapa tahun berikutnya.[50]

Dari komparasi dengan kasus penilaian guru di Amerika Serikat ini ternyata juga ditemukan kesamaan dengan yang terjadi di Indonesia, yakni sama-sama mengalami kontroversi mengenai ketepatan cara dalam menguji kompetensi guru. Di Amerika pemicunya adalah penilaian guru yang hanya dilakukan melalui tes konvensional dengan menggunakan “kertas-dan-pensil,” dianggap tidak dapat mencerminkan kompetensi guru yang sesungguhnya. Kontroversi agak mereda ketika digunakan metode penilaian lain, melalui tes kinerja dan observasi kelas.

Adapun di Indonesia, kontroversi agaknya akan tetap muncul sepanjang uji kompetensi dilakukan hanya melalui penilaian portofolio saja—analisis mengenai penilaian portofolio dalam sertifikasi dibahas pada sub bab berikutnya. Terlebih uji kompetensi di Indonesia lebih komplek dibandingan Amerika Serikat. Bila di Amerika Serikat, hanya menekankan kompetensi yang terkait dengan tiga hal, yakni kemampuan dasar (basic skills), kemampuan profesional (professional knowledge), dan kemampuan mata pelajaran (subject-matter knowledge). Di negeri ini justru harus mengukur empat kompetensi utama, yakni kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Dua kompetensi yang disebut belakangan akan lebih kompleks lagi untuk dapat diukur secara valid.

Perlu ditekankan sekali lagi bahwa pada prinsipnya penulis sepakat bahwa uji kompetensi sudah tepat untuk mengukur kemampuan guru. Namun yang perlu penulis permasalahkan adalah uji kompetensi itu dilakukan dengan cara yang bagaimana. Bukan hal yang mudah untuk dapat melaksanakan uji kompetensi yang dapat mencerminkan tingkat kompetensi yang sesungguhnya dimiliki oleh seseorang. Uji kompetensi memiliki beberapa permasalahan yang tidak mudah untuk dipecahkan. Gronlund dan Linn[51] mengingatkan agar memperhatikan beberapa persoalan penting yang harus dijawab sebelum melakukan uji kompetensi, yakni:

1.      What competencies should be assessed and when?

2.      What types of tests and other evaluation instruments should be used?

3.      How can we determine whether the evaluation instruments are providing dependable data?

4.      How should we set the standard for passing or failing?

5.      What type of remedial instruction is needed for those who fail?

6.      How can we ensure fairness to minority group members and handicaped pupils?

7.      How can we ensure that the program wil contribute to pupil learning rather than detract from it?

Meskipun saran yang ditawarkan ini ditujukan untuk uji kompetensi bagi siswa sekolah, tapi penulis nilai saran ini juga relevan untuk diperhatikan ketika hendak melakukan uji sertifikasi terhadap guru.

Saran pertama di atas menganjurkan kita untuk mempertanyakan terlebih dahulu kompetensi apa yang hendak diujikan. Dalam sertifikasi guru dalam jabatan, kompetensi yang diukur adalah empat hal, yakni:

1.      Kompetensi Pedagogik

Berdasarkan penjelasan pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,[52] kompetensi pedagogik adalah “kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.” Setelah kompetensi yang hendak dinilai telah jelas, berikut yang perlu ditanyakan adalah mengenai alat ukur apa yang paling tepat dan yang bisa menghasilkan data yang dapat dipertanggung jawabkan. Kemungkinan untuk menggunakan paper-and-pencil tests bisa saja dilakukan tapi tidak akan mencerminkan kompetensi yang sesungguhnya. Untuk menggunakan penilaian portofolio, agaknya juga bisa dilakukan namun tidak ada jaminan bahwa dokumen semisal silabus dan rancana pelaksanaan pembelajaran dapat mencerminkan kompetensi pedagogik yang sesungguhnya. Bisa saja terjadi ada guru yang rajin membuat persyaratan administratif mengajar tapi praktiknya tidak sesuai dengan yang direncanakan, sementara ada guru yang baik dalam mengelola pembelajaran justru malas dalam mengurus persyaratan administratif. Disinilah letak sulitnya menguji kompetensi guru yang sebenarnya, karena tidak ada cara mudah dan cepat untuk mendapat data yang akurat. Penulis berpendapat bahwa cara yang akurat—meski lambat dan berat dilaksanakan—untuk mengassess kompetensi pedagogik guru adalah melalui qualitative assessment, maksudnya seperti sebuah penelitian kualitatif berupa studi kasus tentang kompetensi pedagogik yang dilakukan pada seorang guru. Maka asesor adalah instrumen utama penilaian yang melakukan pengumpulan datanya melalui observasi dan wawancara mendalam dalam kurun waktu yang lama. Selama asesor melakukan penilaiannya dengan berpegang pada prinsip-prinsip penelitian kualitatif, maka penulis yakin bahwa penilaian asesor tersebut akan lebih akurat dibanding sekedar penilaian portofolio. Yang menjadi kendala adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan dan bisa tidaknya satu orang asesor menilai satu orang guru.

2.      Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.[53] Kalau berpatokan hanya pada redaksional peraturan pemerintah ini, maka kompetensi profesional ini paling mudah untuk diujikan. Alternatif yang paling memungkinkan adalah melalui paper-and-pencil tests baik dalam format selection items maupun supply items.[54] Sepanjang bentuk soal yang diujikan memenuhi kaidah pembuatan soal yang benar, maka hasil uji kompetensi melalui tes konvensional bisa diandalkan keakuratannya dalam menggambarkan kompetensi profesional guru menguasai materi pembelajaran. Menjadi permasalahan kemudian adalah, belum tentu guru yang menguasai dengan sempurna materi yang diajarkan, dapat dengan sempurna pula dalam mengajarkan materi tersebut. Oleh karena itu, penilaian kualitatif masih bisa diharapkan untuk menggali data yang akurat mengenai kompetensi profesional seorang guru. Asesor yang bertanggung jawab menilai seorang guru dapat mencari data dari siapa saja dengan cara apa saja untuk menggambarkan kompetensi guru tersebut. Misalnya melalui observasi ketika guru mengajar di kelas, atau mengadakan wawancara terhadap kepala sekolah, rekan guru, dan yang paling penting mewawancarai siswa, karena yang paling tahu tingkat kompetensi profesional seorang guru adalah para siswa guru itu sendiri.

3.      Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.[55] Ini dia kompetensi yang paling sukar untuk diukur. Kesukaran timbul dari sulitnya membuat kriteria standar yang mencerminkan kepribadian yang kompeten. Pastinya kompetensi ini tidak bisa diukur dengan sekedar paper-and-pencil tests, termasuk pula dengan portofolio. Bagaimanapun penulis bersikukuh bahwa kompetensi ini masih bisa dinilai melalui qualitative assessment.

4.      Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secar efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.[56] Kompetensi ini akan dengan sangat mudah untuk diukur melalui qualitative assessment, terutama melalui wawancara dengan orang-orang di sekitar guru.

Sampai disini dapat ditarik kesimpulan awal bahwa uji kompetensi dalam proses sertifikasi memang sudah selayaknya untuk dilakukan. Karena sertifikasi bermaksud “mensortir” guru yang memenuhi syarat dan tidak. Persyaratan yang digariskan adalah memenuhi standar kualifikasi minimal dan standar kompetensi yang diharapkan. Untuk standar kualifikasi minimal S1 atau D-IV dengan dapat mudah dibuktikan melalui ijazah, asesor tinggal menilai ijazah itu asli atau “aspal.” Untuk mengukur standar kompetensi itulah, uji kompetensi harus dilaksanakan. Menjadi titik tekan utama adalah bagaimana cara agar dapat diperoleh data yang akurat tentang kompetensi guru, yang bisa dipenuhi melalui berbagai metode.

B.     Penilaian Portofolio Sebagai Uji Kompetensi Dalam Sertifikasi

Sertifikasi guru dalam jabatan yang diadakan di Indonesia dilakukan melalui uji kompetensi, namun sayangnya hanya digunakan metode tunggal untuk uji kompetensi tersebut yakni melalui penilaian portofolio.[57] Analisis penulis menilai bahwa portofolio memang bisa digunakan untuk menilai kompetensi guru, tapi hanya untuk aspek tertentu dan tidak untuk keseluruhan kompetensi. Meskipun penilaian portofolio juga merupakan salah satu wujud penilaian kualitatif, akan tetapi metode tunggal ini tidak akan bisa merepresentasikan keprofesionalitasan guru yang sesungguhnya. Untuk dapat diperoleh gambaran yang jelas dari argumen dasar penulis ini, maka akan dipaparkan terlebih dahulu karakteristik penilaian portofolio dan prinsip-prinsip dasar penilaian portofolio.

Portofolio pada dasarnya adalah kumpulan yang sistematis atas hasil pekerjaan seseorang.[58] Jeannate Hung[59] menjelaskan bahwa “a portofolio is a collection of documents, artifacts, or materials which are representative of your academic, leisure, and career development activities.” Maka, hasil pekerjaan seseorang disini dapat berwujud dokumen, benda, atau bahan apapun yang mencerminkan pendidikan, kesenangan, dan aktifitas perkembangan karir seseorang. Wyatt III & Looper,[60] mengganggap portofolio lebih dari sekedar kumpulan belaka, ia menilai portofolio dalam pendidikan lebih tepat dianggap sebagai “a very personal collection of artifacts and reflection about one’s accomplishments, learning, strengths, and best works.” Sehingga portofolio bisa membuat pemiliknya melakukan refleksi atas prestasi, belajar, kekuatan, dan pekerjaan terbaik yang pernah ia lakukan.

Pengumpulan segala hal dalam satu portofolio, idealnya dilakukan secara dinamis, terus menerus berkembang (ever-growing), dan senantiasa bisa mengalami perubahan (ever-changing).[61] Karena pada dasarnya kita menggunakan portofolio “to assess progress over time and to assess performance under a variety of condition and task requirements.”[62] Perkembangan yang terjadi atas diri seseorang akan bisa terdokumentasikan dan memberi makna reflektif kepada pemiliknya, apabila bukti-bukti yang menyertai perkembangannya tersebut dikumpulkan dalam satu portofolio. Meski berupa kumpulan atas dokumen, benda, atau bukti apapun, portofolio bukanlah merupakan sebentuk kliping (scrapbook), karena portofolio memiliki unsur yang bisa membuat pemiliknya melakukan refleksi diri. Untuk itu dalam penyusunan suatu portofolio harus selalu melibatkan unsur collection, organization, reflection, dan presentation (CORP).[63] Setelah dilakukan pengumpulan, harus terus diikuti oleh pengorganisasian atas berbagai bukti portofolio. Pengorganisasian ini agar terwujud keteraturan yang sistematis dan harus segera dilakukan terus-menerus setiap kali satu dokumen/bukti dikumpulkan. Setelah terorganisir dengan rapi, dokumen tersebut akan bisa bermanfaat bagi pemiliknya melalui proses reflekasi dan bermanfaat bagi orang lain apabila dipresentasikan.

Manfaat reflektif ini merupakan keunggulan utama dari penyusunan portofolio. Apabila digunakan dalam dunia pendidikan sebagai alat penilaian, menurut Popham[64]the most important divident from portfolio assessments is the increased abilities of students to evaluate their own work.” Maka, guru yang menyusun portofolio—meski tidak digunakan untuk kepentingan sertifikasi—memberi keuntungan baginya untuk melakukan refleksi sekaligus evaluasi atas segala kinerja, prestasi, dan karya yang telah dilakukan dan dihasilkannya. Justru, disinilah letak keunggulan utama dari  portofolio sebagai alat self-assessment, meski bisa pula pihak lain yang memanfaatkan portofolio itu untuk mengassess pemilik portofolio. Namun, kegunaan yang disebut terakhir ini bukan merupakan kegunaan utama dari portofolio melainkan manfaat pengiring yang bersifat sekunder belaka.

Berdasarkan kegunaannya, Wyatt III & Looper[65] mengklasifikasi portofolio menjadi tiga jenis, yakni “developmental portfolio,” “showcase portfolio,” dan “comprehensive portfolio.” Portofolio perkembangan merupakan portofolio yang menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan seseorang sebagai wujud progresnya dari satu tahap ke tahap yang lain. Seorang seniman yang mengumpulkan hasil karyanya sejak awal karir hingga kekinian dapat dikategorikan sebagai portofolio perkembangan. Pun guru yang mengumpulkan segala dokumennya sejak diangkat menjadi guru termasuk kategori ini pula. Portofolio “pajangan” (showcase) merupakan kumpulan hasil kerja seseorang yang dipilih oleh pemiliknya untuk ditampilkan, biasanya merupakan karya-karya terbaiknya. Guru yang mendokumentasikan khusus prestasi kerjanya saja dalam suatu portofolio merupakan contoh dari jenis ini. Adapun portofolio komprehensif, sesuai namanya, merupakan total keseluruhan dari pekerjaan seseorang, baik itu prestasi maupun bukan, sejak awal hingga kini. Pada dasarnya sertifikasi guru di Indonesia, menggunakan portofolio jenis terakhir ini.

Perlu diperhatikan disini agar tidak mengalami “kesesatan yang menyesatkan” bahwa portofolio bukanlah suatu objek.[66] Penulis sengaja menggunakan kutipan sarkastik ini, karena menilai pelaksanaan sertifikasi guru di Indonesia melalui uji kompetensi dengan memakai penilaian portofolio masih terasa menempatkan portofolio hanya sabagai objek saja. Bagaimana tidak, seandainya saja sertifikasi guru tidak mensyaratkan penilaian portofolio kemungkinan besar guru tidak akan membuat portofolio ini. Idealnya, “a portfolio is a process as well as product.[67] Sebagai proses akan mendorong kita untuk berfikir apakah yang memotivasi dan memuaskan diri kita dalam menyusun portofolio. Penyusunan portofolio itu sendiri memang memakan proses yang panjang dan bertahap, dan justru proses inilah esensi portofolio. Ibarat sedikit demi sedikit akhirnya menjadi bukit, maka file demi file akhirnya menjadi portofolio. Seperti proses menulis buku harian, proses menyusun portofolio juga merupakan hal yang paling seru karena mengadakan refleksi diri. Berikutnya, portofolio sebagai produk, ia jelas mengharuskan pengumpulan yang konkret atas dokumen yang membuktikan pekerjaan dan aktivitas kita. Sebagai produk, portofolio bisa dimanfaarkan pihak lain untuk mengevaluasi dan menilai pemilik portofolio.

Sebagai alat penilaian, bagaimanpun, portofolio juga memiliki sisi lemah. Setidaknya, menurut Popham,[68] terdapat minimal dua “the downside of portfolio assessment.” Pertama, penilaian portofolio memerlukan waktu yang panjang karena proses pengumpulan dan penyusunan portofolio itu sendiri cukup lama. Penilaian portofolio yang sesuai dengan kaidah yang benar akan melakukan penilaian secara terus menerus dalam kurun waktu yang lama. Bukan seperti yang terjadi dalam program sertifikasi, dimana guru dituntut untuk menyetorkan portofolio pada batas waktu yang ditentukan—padahal sebelumnya tidak pernah menyusun portofolio. Jadilah, apa yang dikumpulkan adalah asal ada—sudah untung kalau tidak “aspal.” Kedua, sangat sulit untuk mengevaluasi secara konsisten terhadap portofolio yang beragam.

Untuk menyiasati kesulitan kedua ini, mungkin beberapa pihak akan mengadakan penilaian portofolio dengan menggunakan standar patokan tertentu. Termasuk yang dilakukan dalam sertifikasi guru di Indonesia. Misalnya penilaian portofolio dalam hal keikutsertaan dalam forum ilmiah, selama guru yang bersangkutan memiliki bukti fisik seperti piagam sebagai peserta, maka asesor tinggal menilai berdasar standar tingkat forum ilmiah tersebut. Bila forum ilmiah tingkat kecamatan diberi skor 10, tingkat kota/kabupaten seharga 20, tingkat provinsi dihadiahi skor 30, dan seterusnya. Dengan menggunakan standar yang demikian sebenarnya tidak mencerminkan kondisi guru yang sesungguhnya, karena bisa saja keikutsertaannya hanya ikut-ikutan dan tidak serius. Contoh lain, katakanlah ada dua orang guru mata pelajaran tertentu yang masing-masing membuat media pembelajaran, maka asesor akan memberikan kepada keduanya skor 5 sesuai standar. Namun seberapa jauh manfaat media tersebut dalam pembelajaran bisa saja memiliki nilai yang berbeda.

Sunstein telah mengingatkan bahwa dengan terlalu mengutamakan tampilan luar—seperti bukti fisik, piagam—dan memberi tekanan yang berlebihan pada standarisasi, sebenarnya justru bisa merendahkan produk portofolio yang dihasilkan. Langkah yang paling tepat adalah melakukan penilaian portofolio secara fleksibel dan dinamis “without the homogenizing effect of standardization to achieve traditional statistical kinds of reliability.[69] Oleh karena itu, penulis menilai pemberian skor standar untuk penilaian portofolio dalam program sertifikasi guru kiranya tidak sesuai dengan kaidah penilaian portofolio yang sejati.

Pada dasarnya fungsi portofolio dalam sertifikasi guru dalam jabatan adalah untuk menilai kompetensi guru dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai agen pembelajaran. Kompetensi pedagogik dinilai melalui dokumen kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial dinilai antara lain melalui dokumen penilaian dari atasan dan pengawas. Kompetensi profesional dinilai antara lain antara lain melalui dokumen kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, dan prestasi akademik. Berikut merupakan komponen portofolio dan bukti fisik yang dijadikan indikator penilaian portofolio dalam sertifikasi guru:

1.      Kualifikasi akademik, yaitu tingkat pendidikan formal yang telah dicapai sampai dengan guru mengikuti sertifikasi, baik pendidikan gelar (S1,S2, atau S3) maupun non-gelar (D4 atau post graduate diploma), baik di dalam maupun di luar negeri. Bukti fisik yang terkait dengan komponen ini dapat berupa ijazah atau sertifikat diploma.

2.      Pendidikan dan pelatihan, yaitu pengalaman dalam mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan dan/atau peningkatan kompetensi dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik, baik pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional. Bukti fisik komponen ini dapat berupa sertifikat, piagam, atau surat keterangan dari lembaga penyelenggara diklat.

3.      Pengalaman mengajar, yaitu masa kerja guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan surat tugas dari lembaga yang berwenang (dapat dari pemerintah, dan/atau kelompok masyarakat penyelenggara pendidikan). Bukti fisik dari komponen ini dapat berupa surat keputusan/surat keterangan yang sah dari lembaga berwenang.

4.      Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran yaitu persiapan mengelola pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam kelas pada setiap tatap muka. Perencanaan pembelajaran ini paling tidak memuat perumusan tujuan/kompetensi, pemilihan dan pengorganisasian materi, pemilihan sumber/media pembelajaran, skenario pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Bukti fisik dari subkomponen ini berupa dokumen perencanaan pembelajaran (RP/RPP/SP) yang diketahui/disahkan oleh atasan. RP/RPP/SP yang dilampirkan adalah lima RP/RPP/SP yang terbaik. Pelaksanaan pembelajaran yaitu kegiatan guru dalam mengelola pembelajaran di kelas. Kegiatan ini mencakup tahapan pra-pembelajaran (pengecekan kesiapan kelas dan apersepsi), kegiatan inti (penguasaan materi, strategi pembelajaran, pemanfaatan media/sumber belajar, evaluasi, penggunaan bahasa), dan penutup (refleksi, rangkuman, dan tindak lanjut). Bukti fisik yang dilampirkan berupa dokumen hasil penilaian kepala sekolah dan/atau pengawas tentang pelaksanaan pembelajaran yang dikelola oleh guru.

5.      Penilaian dari atasan dan pengawas, yaitu penilaian atasan terhadap kompetensi kepribadian dan sosial, yang meliputi aspek-aspek ketaatan menjalankan menjalankan agama, tanggung jawab, kejujuran, kedisiplinan, keteladanan, etos kerja, inovasi dan kreativitas, kemampuan menerima kritik dan saran, kemampuan berkomunikasi, dan kemampuan bekerja sama.

6.      Prestasi akademik, yaitu prestasi yang dicapai guru, utamanya yang terkait dengan bidang keahliannya yang mendapat pengakuan dari lembaga/panitia penyelenggara, baik tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional. Komponen ini meliputi lomba dan karya akademik (juara lomba atau penemuan karya monumental di bidang pendidikan atau non kependidikan), dan pembimbingan teman sejawat dan/atau siswa (instruktur, guru inti, atau pembimbing). Bukti fisik yang dilampirkan berupa surat penghargaan, surat keterangan atau sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga/panitia penyelenggara.

7.      Karya pengembangan profesi, yaitu suatu karya yang menunjukkan adanya upaya dan hasil pengembangan profesi yang dilakukan oleh guru. Komponen ini meliputi buku yang dipublikasikan pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau nasional; artikel yang dimuat dalam media jurnal/majalah/buletin yang tidak terakreditasi, terakreditasi, dan internasional; menjadi reviewer buku, penulis soal UN/Unas; modul/buku cetak lokal (kabupaten/kota) yang minimal mencakup materi pembelajaran selama satu semester; media/alat pembelajaran dalam bidangnya; laporan penelitian tindakan kelas (individu/kelompok); dan karya seni (patung, rupa, tari, lukis, sastra, dan lainnya). Bukti fisik yang dilampirkan berupa surat keterangan dari pejabat yang berwenang tentang hasil karya tersebut.

8.      Keikutsertaan dalam forum ilmiah, yaitu partisipasi dalam kegiatan ilmiah yang relevan dengan bidang tugasnya pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi nasional, atau internasional, baik sebagai pemakalah maupun sebagai peserta. Bukti fisik dilampirkan berupa makalah dan sertifikat/piagam bagi narasumber, dan sertifikat/piagam bagi peserta.

9.      Pengalaman organisasi di bidang pendidikan dan sosial, yaitu pengalaman guru menjadi pengurus, dan bukan hanya sebagai anggota di suatu organisasi kependidikan dan sosial. Pengurus organisasi di bidang kependidikan antara lain pengawas, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua jurusan, kepala laboratorium, kepala bengkel, kepala studio, ketua asosiasi guru bidang studi, asosiasi profesi, dan pembina kegiatan ekstrakurikuler. Sementara itu, pengurus di bidang sosial antara lain menjabat ketua RT, RW, ketua LMD, dan pembina kegiatan keagamaan. Bukti fisik yang dilampirkan adalah surat keputusan atau surat keterangan dari pihak yang berwenang.

10.  Penghargaan yang relevan dalam bidang pendidikan, yaitu penghargaan yang diperoleh karena guru menunjukkan dedikasi yang baik dalam melaksanakan tugas dan memenuhi kriteria kuantitatif (lama waktu, hasil, lokasi/geografis), kualitatif (komitmen, etos kerja), dan relevansi (dalam bidang/rumpun bidang), baik pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional. Bukti fisik yang dilampirkan berupa fotokopi sertifikat, piagam, atau surat keterangan.

 

Pelaksanaan penilaian portofolio sebagai uji kompetensi dalam sertifikasi guru di Indonesia pada dasarnya tidak memenuhi kaidah portfolio assessments yang sebenarnya. Karena yang dipentingkan adalah produk portofolio yang didasarkan pada berbagai bukti fisik yang dapat digunakan oleh guru untuk memperoleh skor berdasarkan standar yang telah ditentukan. Esensi “proses” dalam penilaian portofolio itu sendiri masih belum ada dalam sertfikasi guru ini.

 

BAB III:         ULASAN

Bab ini akan merupakan paparan penulis yang berisi sikap, pandangan, dan simpulan penulis berkaitan dengan pelaksanaan program sertifikasi guru melalui uji kompetensi yang memanfaatkan portofolio sebagai alat penilaian. Ulasan ini akan menyangkut pula masukan saran penulis menyangkut bagaimana seharusnya melakukan penilaian dalam proses sertifikasi.

A.    Sertifikasi Guru

Pelaksanaan sertifikasi guru di Indonesia memang merupakan keniscayaan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Melalui sertifikasi berarti dilakukan upaya standarisasi terhadap mutu pendidik pada umumnya, dan mungkin termasuk tenaga kependidikannya sekalian. Diharapkan dengan adanya sertifikasi, kadar profesionalitas guru meningkat. Mereka yang belum memenuhi standar profesionalisme, diharapkan semakin meningkatkan kualitas kinerja. Mereka yang telah memenuhi standar—yang dibuktikan atas kepemilikan sertifikat pendidik—diharapkan bisa mempertahankan dan semakin mengembangkan kadar profesionalitasannya ke taraf aktualisasi diri yang sesungguhnya.

Guru memang merupakan ujung tombak yang mencerminkan kualitas pendidikan. Guru yang “berkarat dan tumpul” akan menghasilkan kualitas pendidikan yang tidak peka dan solutif dalam menjawab permasalahan dan tantangan jaman. Guru yang “mengkilat dan tajam” akan mampu mengantarkan bangsa ini menuju cita-cita yang diharapkan melalui upaya yang bisa menjawab tantangan jaman untuk mencapai kemajuan bangsa, bahkan kalau perlu “membunuh” perintang kemajuan bangsa. Tidak lain dan tidak bukan, perintang utama kemajuan bangsa ini adalah kebodohan. Maka, per se keberadaan guru yang profesional dan mumpuni adalah conditio sine qua non untuk mewujudkan cita-cita bangsa melalui jalur pendidikan.

Upaya sertifikasi ini idealnya akan mudah dilaksanakan bagi para calon guru. Perlu diberlakukan passing grade yang tinggi bagi mereka yang ingin mengabdikan diri menjadi guru. Mereka yang memiliki minat untuk menjadi guru bukan otomatis bisa menjadi guru, sebelum membuktikan diri bahwa mereka memiliki kualitas minimal yang dipersyaratkan. Pintu masuk pertama yang perlu diperketat penjagaannya adalah pintu masuk menuju kampus-kampus LPTK. Mereka yang berhak kuliah di sana harus calon mahasiswa yang benar-benar berkualitas, bukan mereka yang terbuang akibat gagal masuk kampus lain dan bukan mereka yang terpaksa karena tidak memiliki alternatif lain. Untuk menghindari masuknya calon mahasiswa “kelas dua” ke LPTK, diperlukan passing grade yang tinggi dan setara dengan fakultas favorit lain seperti kedokteran. Pintu masuk kedua yang perlu diperketat sensornya adalah pintu masuk para sarjana—baik alumni LPTK maupun non-LPTK—yang melamar bekerja menjadi guru. Perlu diadakan “pensortiran” untuk memilah mana yang layak—untuk diberi kesempatan menjadi guru—dan mana yang tidak layak—untuk “didaur ulang.”

Pembaca mungkin akan bersikap skeptis dan menuduh gagasan penulis terlalu sarkastik dan absurd, dengan tanda tanya besar jatuh di kepala seraya mencela “Bagaimana mungkin ini bisa dilakukan?,” “Bukankah minat orang menjadi guru sangat rendah?,” “Bukankah guru memiliki masa depan suram (madesu)?,” “Bukankah kesejahteraan guru sangat rendah?,” “Bagaimana mungkin menjual dengan harga mahal produk yang tidak laku di pasaran?.” Penulis menyarankan agar pertanyaan semacam ini harus dituliskan dalam kertas untuk kemudian segara dibakar agar timbul gelora semangat yang berapi-api dan segara insaf bahwa tidak ada jalan lain yang harus ditempuh. Dalam kondisi fait accompli dimana tidak ada pilihan lain kecuali memilih hal yang sama-sama baik atau sama buruk, maka diperlukan usaha yang “vivere perricolloso,” kita harus berani mengambil resiko yang besar untuk mencapai tujuan yang besar.

Upaya “pensortiran” yang ketat ini, penulis yakin, tetap bisa diberlakukan bagi para calon guru. Upaya terberat justru untuk mensortir mereka yang sudah dalam jabatannya sebagai guru, seperti bisa dilihat dalam proses sertifikasi dewasa ini. Penulis berpendapat, “saringan” dalam proses sertifikasi guru dalam jabatan yang berlaku saat ini masih memiliki lubang-lubang besar yang memungkinkan guru yang tidak layak tetap lolos penyaringan. Perhatikan saja bahwa proses sertifikasi dilakukan melalui uji kompetensi, namun uji kompetensi hanya dilakukan melalui penilaian portofolio. Mereka yang tidak lolos penilaian portofolio masih memiliki alternatif untuk melengkapi portofolio ataukah mengikuti pendidikan dan pelatihan. Andai pun pendidikan dan pelatihan gagal, para peserta berhak mengikuti ujian ulang khusus untuk bidang kompetensi yang gagal. Kelonggaran ini pada prinsipnya bisa dimaklumi—meskipun tetap tidak bisa disetujui—karena akan berat untuk mencari alternatif lain bagi guru yang gagal. Tidak mungkin guru yang telah berpuluh tahun mengajar, lantas hanya karena gagal uji kompetensi, maka diharuskan berhenti dari profesinya sebagai guru.

Sertifikasi guru dalam jabatan sebenarnya ibarat pisau bermata ganda, hanya saja tidak memiliki handle untuk tempat memegangnya. Dikatakan bermata ganda, karena pada satu segi ia bermaksud untuk memotong dua bagian, antara bagian guru yang profesional dan kompeten dan bagian guru yang tidak profesional dan inkompeten. Mata pisau yang lain adalah untuk mengiris dua bagian, antara guru yang berhak mendapat tunjangan profesi karena lolos sertifikasi dan guru yang tidak berhak mendapat tunjangan profesi karena belum lolos sertifikasi. Hanya saja pisau tajam ini tidak memiliki handle, sehingga melukai pemiliknya. Perhatikan saja ketidakmampuan pisau sertifikasi untuk memotong dua bagian antara guru profesional dan belum profesional dengan tegas, karena “pemilik pisau” tidak berani memegang dengan kuat pisau itu. Celakanya, setelah memaksa diri memegang pisau sertifikasi, “si empunya pisau” justru berdarah-darah karena tidak mampu memberikan tunjangan profesi sebagaimana yang telah dijanjikannya!

Simpulan akhir penulis, sertifikasi memang layak untuk dilaksanakan untuk menjamin mutu pendidikan. Namun sertifikasi yang paling layak untuk diterapkan adalah bagi ­pre-service teacher atau calon guru yang berminat menjadi guru sebagai profesinya. Dengan catatan sertifikasi bagi calon tenaga pendidik ini harus dilakukan dengan berlapis-lapis serta memberlakukan standar kelulusan yang tinggi agar benar-benar diperoleh calon guru yang berkualitas. Adapun sertifikasi bagi guru dalam jabatan hendaknya memisah dua tujuan yang berbeda antara penentuan tingkat kompetensi dengan pemberian tunjangan profesi. Pemisahan ini harus dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih. Langkah pertama yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk mensejahterakan guru tanpa melalui persyaratan sertifikasi. Langkah kedua, pemilahan guru yang profesional dan tidak harus dilakukan dengan tegas. Tentu tanpa harus dijanjikan tambahan tunjangan profesi karena semua guru telah sejahtera. Sebagai pemacu semangat, mungkin guru yang lolos sertifikasi layak diberi “forum privilegiatium” tertentu secara terbatas kadarnya.

B.     Uji Kompetensi Melalui Portfolio Assessments

Pandangan penulis mengenai penilaian portofolio yang digunakan sebagai uji kompetensi dalam sertifikasi sebenarnya telah tertuang dalam bab sebelumnya. Pada bagian ini, penulis hanya perlu memberikan penegasan sikap penulis. Pertama dan utama, penulis menilai bahwa penilaian portofolio sebagai satu-satunya alat penilaian dalam uji kompetensi adalah tidak akan bisa mencerminkan kondisi guru yang sebenarnya. Ketidakmungkinan ini bukan karena ketidakmampuan portofolio sebagai alat penilaian, karena secara teoritis penilaian portofolio sebagai bentuk qualitative assessments sangat bisa diandalkan. Ketidakmungkinan ini hanya berasal dari digunakannya penilaian portofolio sebagai satu-satunya alat penilaian.

Penilaian portofolio yang dibenarkan adalah penilaian terhadap aspek proses sekaligus produk. Proses ini memegang peranan penting bagi pemilik portofolio untuk dapat merefleksikan diri dan melakukan self-assessments, sehingga kemudian yang bersangkutan bisa melakukan upaya perbaikan terhadap kelemahan atau peningkatan atas kekuatannya. Sebagai produk, dokumen portofolio bisa dimanfaatkan oleh pihak asesor sebagai salah satu dasar untuk menilai pemilik portofolio.

Praktek penilaian portofolio dalam sertifikasi guru di Indonesia saat ini, masih terpaku pada portofolio sebagai produk. Guru hanya mengumpulkan apa yang diminta untuk dikumpulkan, tanpa bisa mengambil manfaat dari apa yang dikumpulkannya melalui proses reflektif. Portofolio yang dibuat guru peserta sertifikasi tidak lebih dari sekedar scrapbook—penulis sengaja menahan diri untuk tidak mengatakan kumpulan sampah. Hal ini bisa dimaklumi, karena guru sebelumnya tidak pernah melakukan pembuatan portofolio baik sebagai developmental portfolio, showcase portfolio, maupun comprehensive portfolio. Guru baru tergugah untuk sekedar mengumpulkan akibat dipaksa oleh persyaratan sertifikasi.

Lebih bermasalah lagi, guru yang tidak mampu memenuhi persyaratan yang dituntut, ada yang terpaksa “mengada-adakan apa yang tidak ada.” Rupanya oknum guru yang demikian masih memiliki shortcut mentality, mencari jalan mudah—meski dengan segala cara—untuk mengatasi masalah—walau dengan menambah masalah. Realitas ini bisa ditemukan di lapangan dengan diketemukannya para oknum guru yang memakai ijazah palsu, sertifikat palsu, piagam palsu, dan lain-lain. Seolah oknum guru tersebut adalah pakar pemalsu atau malah hidupnya memang penuh kepalsuan. Tapi penulis yakin, kondisi ini adalah suatu “keterpaksaan yang disengaja.” Keterpaksaan disini, maksudnya karena memang tidak ada cara lain selain memalsu, karena penyusunan portofolio—kalau mau jujur—membutuhkan waktu dan proses yang panjang. Jadilah mereka dengan sengaja memalsu dokumen portofolio yang dipersyaratkan.

Sebagai simpulan, penulis menilai bahwa pelaksanaan sertifikasi melalui penilaian portofolio bisa saja dilakukan. Namun ada dua hal yang harus menjadi penekanan oleh tim asesor. Pertama, penilaian portofolio tidak boleh hanya mengutamakan aspek produk saja. Asesor juga harus memperhatikan aspek proses. Maka idealnya penilaian portofolio dilakukan melalui proses yang panjang dan bertahap. Kedua, penilaian portofolio harus merupakan salah satu alat dari sekian macam alat penilaian yang digunakan. Asesor juga menggunakan metode penilaian lain yang bersifat kualitatif, baik itu melalui observasi hingga wawancara.

C.    Sertifikasi: Quo Vadis?

Pada bagian paling akhir ini penulis ingin menyampaikan masukan saran agar pelaksanaan sertifikasi bisa dibawa menuju ke “jalan yang benar” sesuai dengan prinsip dan kaidah evaluasi yang baik. Penulis sengaja memberikan masukan ini, agar tidak dituduh “tong kosong nyaring bunyinya” karena melulu memberikan kritikan tapi tidak menyelesaikan masalah. Solusi yang ditawarkan disini mungkin akan dinilai tidak solutif, malah mempersulit proses sertifikasi. Namun tidak ada jalan lain, penulis hanya memberikan masukan yang—menurut pendapat penulis—secara kaidah dan prinsip evaluasi adalah benar. Tidak ada maksud lain, kecuali menyampaikan yang penulis anggap benar sesuai dengan prinsip pharesia!

Solusi yang ditawarkan di sini sebenarnya telah berkali-kali disinggung pada bagian sebelumnya. Bahwa idealnya pelaksanaan sertifikasi guru dilaksanakan dengan menggunakan qualitative assessments. Harus diakui, penulis tidak memiliki konsep yang punya rujukan kuat tentang apa itu penilaian kualitatif. Tapi penulis hanya terinspirasi oleh kenyataan bahwa sebuah penilaian adalah memiliki persamaan dengan penelitian, yakni sama-sama mencari kebenaran atau keadaan sesungguhnya atas suatu hal atau seseorang. Penelitian yang baik adalah yang mampu mencari, menemukan, dan mengungkapkan kebenaran yang sesungguhnya. Begitu pula penilaian, yang mencoba memberikan evaluasi dan memberikan keputusan atas “ukuran” seseorang berdasarkan kenyataan yang sesungguhnya.

Dalam penelitian kualitatif cara untuk mencari kebenaran dilakukan dengan berbagai cara dan dari berbagai sumber, dengan instrumen utama adalah peneliti. Maka selayaknya dalam penilaian kualitatif untuk mencari data atas “ukuran” seseorang atau sesuatu dilakukan dengan berbagai cara dan dari berbagai sumber, dengan instrumen utama adalah penilai/asesor. Dengan dasar semacam ini maka penilaian kualitatif dalam sertifikasi guru dilakukan untuk mencari data atas tingkat kompetensi dan profesionalitas seorang guru yang dilakukan dengan berbagai cara dan berbagai sumber.

Cara yang bisa dilakukan untuk mendapat data mengenai kondisi yang sebenarnya dari kompetensi dan profesionalitas guru, dilakukan dengan barbagai metode dan alat penilaian. Dasar yang paling utama adalah pengumpulan data untuk penilaian harus dilakukan dalam kondisi natural/alamiah, tanpa dibuat-buat. Maka penilaian yang “kuantitatif-sentris” seperti paper-and-pencil test bisa saja digunakan tapi memiliki keakuratan yang lemah dalam pandangan kualitatif, karena dilakukan dalam kondisi yang tidak alamiah. Dimana peserta penilaian diharuskan menjawab pertanyaan dalam ruangan tertentu dalam waktu yang ditentukan pula.

Metode pengumpulan data yang bisa dilakukan dalam penilaian kualitatif, sebaiknya dilakukan dengan cara-cara yang kualitatif juga. Penilaian portofolio juga bisa dijadikan salah satu dari sekian cara yang bisa dipakai. Umumnya, cara yang paling sering digunakan adalah melalui observasi. Dimana asesor mengamati secara langsung subjek penilaiannya, seperti ketika guru sedang mengajar atau berinteraksi di sekolah dan masyaraktatnya. Akan lebih memiliki nilai tambah apabila guru tidak menyadari bahwa dia sedang dijadikan subjek penilaian, sehingga bisa tercipta suasana yang benar-benar alamiah tanpa dibuat-buat. Metode lain adalah melalui wawancara, dimana asesor melakukan penggalian data melalui interview terhadap orang-orang disekitar subjek penilaian. Misalnya untuk mengukur apakah seorang guru memiliki kemampuan mengajar yang baik bisa dilakukan dengan cara mewawancarai siswanya secara langsung. Siswa adalah pihak yang paling tahu kemampuan guru yang sebenarnya karena ia berhadapan langsung dikelas dalam kegiatan pembelajaran. Berbagai cara lain bisa digunakan asal bisa menggali data secara kualitatif dan berkualitas. Sumber data juga bisa diambil dari siapapun asal terkait dengan subjek penilaian. Misalnya, selain mencari data dari siswa, bisa pula dari rekan guru, kepala sekolah, tetangga, suami/isteri yang dari subjek penilaian.

Pihak yang kualitatif-phobia mungkin akan menertawakan cara penilaian semacam ini sambil mempertanyakan tentang validitas dan reliabilitas penilaian kualitatif. Harus diakui karena memiliki paradigma yang berbeda, maka penilaian kualitatif tidak bisa dilakukan uji validitas melalui statistik klasik ataupun uji reliabilitas melalui KR 20 ataupun KR 21 yang terlalu feodalistik-matematis. Namun bukan berarti hasil penilaian kualitatif tidak bisa diandalkan. Keakuratan penilaian kualitatif bisa diuji keabsahan data yang diperoleh melalui uji kredibilitas data (yang setara dengan uji validitas internal), uji transferability (setara uji validitas eksternal), uji dependenability (setara uji reliabilitas), dan uji confirmability (objektivitas). Pastinya penilaian kualitatif ini sangat bisa diandalkan bahkan melampaui segala keterbatasan penilaian konvensional yang kuantifistik.

Pada akhirnya, dapat ditarik kesimpulan diujung tulisan ini bahwa pelaksanaan sertifikasi ada baiknya dilakukan dengan tidak hanya mengandalkan penilaian portofolio sebagai bentuk uji kompetensi. Harus disinergikan dengan metode lain agar terwujud qualitative assessment yang dapat menggambarkan kondisi kompetensi dan profesionalitas guru yang sesungguhanya secara komprehensif. Terlepas dari pro-kontra yang mungkin mencuat atas gagasan yang ditawarkan penulis ini, tidak ada salahnya untuk dicoba dipraktikan. Sekali lagi bahwa penulis hanya menyampaikan hal yang menurut penulis paling baik, meski mungkin akan ada banyak penentang yang menolak dan menganggap tidak masuk akal gagasan ini. Penulis hanya menyampaikan, apapun resikonya, dengan prinsip pharesia!

 

 

DAFTAR RUJUKAN

 

Ambarrukmi, Santi. Ditemukan Kecurangan Dalam Dokumen Portofolio. 2008 (http://sertifikasiguru.org/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=74&cntnt01origid=15&cntnt01returnid=63)

Anonim. “Sertifikasi Dirombak, Menyusul Maraknya Pemalsuan Piagam dan Plagiat,” Surya, 22 Desember 2007 (http://www.surya.co.id/web/index2.php? option=com_content&do_pdf=1&id=30032)

Anonim. Kriteria, Persyaratan, dan Rekrutmen Peserta Sertifikasi Guru. 2008 (http://sertifikasiguru.org/uploads/File/panduan/faq04.pdf)

Anonim. Pengertian, Tujuan, Manfaat, dan Dasar Hukum Pelaksanaan Sertifikasi Guru. 2008 (http://sertifikasiguru.org/uploads/File/panduan/faq01.pdf)

Anonim. Program Sertifikasi Diskriminatif(http://www.wawasandigital.com/ index.php?option=com_content&task=view&id=17718&Itemid=36)

Anonim. Sertifikasi Guru Berpotensi Timbul Konflik Horizontal. 2008 (http://www.suarapembaruan.com/News/2007/10/20/Kesra/kes01.htm)

Gronlund, Norman E. & Robert L. Linn. Measurement and Evaluation in Teaching. New York: Macmillan Publishing Company, 1990

Gronlund, Norman E. How to Make Achievement Tests and Assessments. Boston: Allyn & Bacon, 1993

Hung, Jeannette. “Portofolio Design: The Basics.” The Learning Portfolio: Reflective Practice for Improving Student Learning, ed. John Zubizarreta. Boston: Anker Publishing Company, 2004

Iskandar. Standardisai dan Sertifikasi Guru. 2008 (http://jakartabutuhrevolusibudaya. com/2008/04/04/pengembanganpembukuan) 

Kunandar. Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru. Jakarta: Rajawali Pers, 2007

Mulyasa, E. Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007

Notonegoro, Abd. Sidiq. Mafia di Balik Sertifikasi Guru.(http://www.indopos.co.id /index.php?act= detail_c&id=310319)

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan

Popham, W. James.  Classroom Assessment: What Teachers Need to Know. Boston: Allyn & Bacon, 1995

Rizali, Ahmad. Moral Guru dalam Sertifikasi.  2008 (http://www.sfeduresearch.org /content/ view/321/65/lang,id/)

Tierney, Robert J., Mark A. Carter, & Laura E. Desay. Portfolio Assessments in the Reading-Writing Classroom. Norwood: Christopher-Gordon Publishers, 1991

Trianto, & Titik Triwulan Tutik. Sertifikasi Guru daan Upaya Peningkatan Kualifikasi, Kompetensi dan Kesejahteraan. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Wyatt III, Robert L. & Sandra Looper. So You Have to Have a Portfolio: a Teacher’s Guide to Preparation and Presentation. California: Corwin Press, 1999 Zubizarreta, John (ed). The Learning Portofolio: Reflective Practice for Improving Student Learning. Boston: Anker Publishing Company, 2004

Informan Wawancara

1.      Ibu Elvira Badar, Guru SMAN 1 Turen Kabupaten Malang. Dilaksanakan: Selasa, 17 Juni 2008 pukul 16.00 WIB

2.      Bapak Mispono, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. Dilaksanakan: Kamis, 19 Juni 2008 pukul 10.00 WIB

 



[1] Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

[2] Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

[3] Trianto & Titik Triwulan Tutik, Sertifikasi Guru daan Upaya Peningkatan Kualifikasi, Kompetensi dan Kesejahteraan (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007) pp.4-5

[4] Undang-Undang No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen, pasal 2 ayat (2)

[5] UU No. 20 Tahun 2003

[6] Iskandar, Standardisai dan Sertifikasi Guru, p.1, 2008 (http://jakartabutuhrevolusibudaya.com/2008/ 04/04/pengembangan-pembukuan) 

[7] Trianto & Titik Triwulan Tutik, op.cit. p.11

[8] Dalam E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007) p.34

[9] Undang-Undang No.14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen pasal 1 ayat (11)

[10] Ibid, pasal 1 ayat (12)

[11] Kunandar, Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru (Jakarta: Rajawali Pers, 2007) p.79

[12] Undang-Undang No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen, pasal 8

[13] Ibid, pasal 1 ayat (12)

[14] Trianto & Titik Triwulan Tutik, op.cit. p.13

[15] Ibid, op.cit. p.14

[16] Anonim, Pengertian, Tujuan, Manfaat, dan Dasar Hukum Pelaksanaan Sertifikasi Guru, p.1, 2008 (http://sertifikasiguru.org/uploads/File/panduan/faq01.pdf)

[17] Dalan E. Mulyasa, op.cit. p. 35

[18] Kunandar, op.cit. p.79

[19] Trianto & Titik Triwulan Tutik, op.cit. p. 19

[20] Kunandar, op.cit. p.86

[21] Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 18 Tahun 2007, tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan, pasal 1 ayat (2)

[22] Anonim, Kriteria, Persyaratan, dan Rekrutmen Peserta Sertifikasi Guru, p.1-3, 2008 (http://sertifikasiguru.org/uploads/File/panduan/faq04.pdf)

[23] Kunandar, op.cit. p.90-91

[24] UU No.14 Tahun 2005, pasal 11 ayat (2) & Permendiknas No. 18 Tahun 2007, pasal 1 ayat (3)

[25] Permendiknas No. 18 Tahun 2007, pasal 2 ayat (1)

[26] Ibid, pasal 2 ayat (2)

[27] Ibid, pasal 2 ayat (3)

[28] Ibid, pasal 2 ayat (4), (5), dan (6)

[29] Ibid. pasal 2 ayat (8)

[30] UU No.14 Tahun 2005, pasal 16

[31] Permendiknas No.18 Tahun 2007, pasal 6

[32] Trianto & Titik Triwulan Tutik, op.cit. p.15

[34] Ibid

[35] Anonim, “Sertifikasi Dirombak, Menyusul Maraknya Pemalsuan Piagam dan Plagiat,” Surya, 22 Desember 2007 (http://www.surya.co.id/web/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=30032)

[36] Abd. Sidiq Notonegoro, Mafia di Balik Sertifikasi Guru (http://www.indopos.co.id/index.php?act= detail_c&id=310319)

[37] Ahmad Rizali, Moral Guru dalam Sertifikasi, p.1, 2008 (http://www.sfeduresearch.org/content/ view/321/65/lang,id/)

[38] Ibid; & Santi Ambarukmi, loc.cit

[39] Anonim, Sertifikasi Guru Berpotensi Timbul Konflik Horizontal, p.1, 2008 (http://www.suarapembaruan.com/News/2007/10/20/Kesra/kes01.htm)

[41] UU No.14 Tahun 2005, pasal 16

[42] Wawancara dengan Bapak Mispono, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, Kamis, 19 Juni 2008 pukul 10.00 WIB

[43] Wawancara dengan Ibu Elvira Badar, Guru SMAN 1 Turen Kabupaten Malang, Selasa, 17 Juni 2008 pukul 16.00 WIB

[44] Permendiknas No. 18 Tahun 2007, pasal 6

[45] Permendiknas No. 18 Tahun 2007, pasal 2 ayat (1)

[46] E. Mulyasa, op.cit. p.191

[47] Norman E. Gronlund & Robert L. Linn, Measurement and Evaluation in Teaching (New York: Macmillan Publishing Company, 1990) p.456

[48] Ibid

[49] Ibid

[50] Ibid, op.cit. p.457

[51] Norman E. Gronlund & Robert L. Linn, op.cit. p.455-456

[52] Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan

[53] Ibid, penjelasan pasal 3 ayat (3) butir c

[54] Norman E. Gronlund, How to Make Achievement Tests and Assessments (Boston: Allyn & Bacon, 1993)

[55] Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir b.

[56] Ibid, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir d

[57] Permendiknas No. 18 Tahun 2007, pasal 2 ayat (2)

[58] W. James Popham, Classroom Assessment: What Teachers Need to Know (Boston: Allyn & Bacon, 1995) p.163

[59] Jeannette Hung, “Portofolio Design: The Basics.” The Learning Portfolio: Reflective Practice for Improving Student Learning, ed. John Zubizarreta (Boston: Anker Publishing Company, 2004) p.117-120

[60] Robert L. Wyatt III & Sandra Looper, So You Have to Have a Portfolio: a Teacher’s Guide to Preparation and Presentation (California: Corwin Press, 1999) p.2

[61] Ibid

[62] John Zubizarreta (ed), The Learning Portofolio: Reflective Practice for Improving Student Learning (Boston: Anker Publishing Company, 2004) p.33

[63] Robert L. Wyatt III & Sandra Looper, ibid

[64] W. James Popham, op.cit. p.172

[65] Robert L. Wyatt III & Sandra Looper

[66] Robert J. Tierney, Mark A. Carter, Laura E. Desay, Portfolio Assessments in the Reading-Writing Classroom (Norwood: Christopher-Gordon Publishers, 1991) p.41

[67] Jeannette Hung, loc.cit

[68] W. James Popham, op.cit, p.171

[69] John Zubizarreta, op.cit. p.34

~ oleh Mr. Aditya pada 16 Juli 2008.

Satu Tanggapan to “Sertifikasi Guru: Tinjauan Evaluatif atas Penilaian Portofolio sebagai Alat Uji Kompetensi”

  1. Saya akan mengajukan proposal untuk sertifikasi guru, mohon petunjuk langkah-langkah, mohon contoh-contoh PTK, media, dll

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: